09 December 2019

Pengertian Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Menurut UU TPK


Ilustrasi gambar : https://fakta.news

Apa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur sebagai berikut :
Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;”


Pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam Pasal 12 huruf a UU TPK di atas bersifat alternatif yaitu Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Kata “atau” dalam Pasal ini bersifat pilihan atau alternatif, apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi. 

Pegawai Negeri  
Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, yang dimaksud Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meskipun Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian telah di cabut dan diganti dengan UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara, akan tetapi dalam UU ASN pengertian Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak sama dengan pengertian yang diberikan oleh UU Pokok-pokok Kepegawaian.

Menurut UU ASN, Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Walaupun UU ASN tidak mengenal istilah pegawai negeri sebagaimana istilah yang digunakan dalam UU TPK dan UU Pokok-Pokok Pegawaian, namun dengan adanya UU ASN tidak menjadi masalah yang serius dalam penegakan hukum pidana korupsi, khususnya yang memuat pasal-pasal yang memuat unsur pegawai negeri.

Namun pengertian Pegawai Negeri tidak merujuk hanya pada undang-undang tentang pokok-pokok kepegawaian dan Aparatur Sipil Negara, karena pengertian pegawai negeri telah mengalami perluasan arti sejak diundangkannya UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana menurut UU ini yang dimaksud dengan pegawai negeri meliputi :
  1. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
  2. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP;
  3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
  4. Orang yang menerima gaji atau upah dari satu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau,
  5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;

Penyelenggara Negara 
Pengertian Penyelenggara Negara menurut Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sesuai Penjelasan Pasal 5 ayat (2) adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Menurut UU 28/1999 Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam UU 28/1999 Penyelenggara Negara meliputi :
  1. Pejabat Negara pada lembaga tertinggi Negara;
  2. Pejabat Negara pada lembaga tinggi Negara;
  3. Menteri;
  4. Gubernur;
  5. Hakim;
  6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian penjelasan tentang pengertian Pegawai Negeri atau Penyelengara Negara menurut UU TPK, kami dapat membantu anda dalam melakukan pendampingan hukum baik pada proses Penyidikan di KPK/Kejaksaan, Penuntutan, dan Persidangan di Pengadilan Tipikor.




Dasar Hukum :
  1. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
  3. Undang-Undang Nomor  5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Read More

12 November 2019

Strategi Perundingan Dalam Membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

Ilustrasi gambar : https://medium.com
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. 

Dibandingkan dengan Peraturan Perusahaan (PP), PKB secara hirarki lebih tinggi karena dibuat atas dasar kesepakatan bersama antara pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh yang dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mengikat dan berlaku secara umum dalam suatu perusahaan sedangkan PP merupakan peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.

Baca juga : Tata Cara Membuat Peraturan Perusahaan

Pada prinsipnya PKB dibuat dalam proses musyawarah untuk mufakat dengan didasari iktikad baik dan kemauan bebas oleh para pihak. Berdasarkan hal tersebut maka ada 4 unsur penting pada PKB yaitu :
  1. Para pihak : yang menjadi para pihak dalam pembuatan PKB adalah Pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat buruh yang telah terdaftar di instansi bidang ketenagakerjan.
  2. Iktikad baik dan kemauan bebas : artinya para pihak harus transparan tidak ada yang ditutup-tutupi, saling menghormati, jujur dan terbuka, dan memberikan informasi yang benar.
  3. PKB dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
  4. PKB ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

Tempat Dan Biaya Perundingan 
Sesuai dengan aturan yang berlaku tempat perundingan PKB dilakukan di kantor perusahaan atau dikantor serikat pekerja/serikat buruh ataupun ditempat lain yang dapat membuat kedua belah pihak merasa nyaman dalam melakukan perundingan. 

Intinya memilih tempat dengan kondisi ruangan yang baik dan terjauh dari gangguan saat berunding merupakan tempat yang direkomendasikan. Adapun biaya-biaya yang timbul selama proses perundingan menjadi beban dan tanggung jawab pengusaha kecuali disepakati lain oleh para pihak.

Tim Perunding
Tim perunding PKB terdiri dari tim perunding pengusaha dan tim perunding serikat pekerja/serikat buruh dengan jumlah anggota masing-masing paling banyak 9 (sembilan) orang dengan kuasa penuh. 

Tim perunding nantinya akan merumuskan, membahas, dan menyepakati ketentuan-ketentuan serta aturan-aturan dalam PKB sehingga tim perunding diharapkan dapat mewakili dan memperjuangkan aspirasi pihak yang diwakilinya. 

Dalam hal terdapat serikat pekerja/serikat buruh yang tidak terwakili dalam tim perundingan, maka serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan dapat menyampaikan aspirasinya secara tertulis kepada tim perunding sebelum di mulai perundingan.


Memilih Tim Perunding 
Memilih tim perunding yang tepat sangat penting untuk sebuah negosiasi yang berhasil. karena itu, pada saat menyeleksi tim perunding yang perlu diperhatikan adalah sifat-sifat sebagai berikut :
  1. Memiliki satu tujuan.
  2. Kemauan besar untuk memperjuangakan kepentingan.
  3. Punya sifat yang tenang dan sabar, respek, dan memiliki empati.
  4. Tidak mudah menyerah.
  5. Mengetahui keadaan di lapangan.
  6. Memiliki pengaruh termasuk dalam melakukan negosiasi.
  7. Memahami tujuan perundingan.
  8. Memiliki pengetahuan tentang apa yang sedang dirundingkan.
  9. Membawa misi pihak yang diwakilinya.
  10. Kemampuan argumentasi yang baik.
  11. Dapat menyampaikan fakta yang sebenarnya, berbohong membuat kredibilitas tim perunding di ragukan.

Persiapan Sebelum Berunding
Agar tidak hanya menjadi pendengar dalam forum atau berbicara dengan menerka-nerka/menebak tanpa data, hal yang perlu dilakukan adalah membekali diri dengan cara mengumpulkan sebanyak mungkin data atau bahan-bahan yang akan dirundingkan,  belajar dan memahami prinsip-prinsip negosiasi, melakukan simulasi, dan menyiapkan sebanyak mungkin opsi-opsi untuk mengantisipsi terjadinya kebuntuhan (deadlock).


Tips Memasuki Proses Perundingan
  1. Pertama-tama menjauhkan sikap saling mencurigai.
  2. Menahan diri dan emosi.
  3. Menjadi pendengar yang baik.
  4. Memberikan rasa empati terhadap argumen pihak lain.
  5. Memahami persepsi pihak lain.
  6. Menjaga intonasi bicara dan sesekali menyampaikan humor untuk mencairkan suasana.
  7. Menyampaikan materi secara sopan.
  8. Tidak membawa masalah pribadi dalam perundingan.
  9. Membahas masa depan untuk kepentingan bersama.
  10. Mengatasi perbedaan pendapat.
  11. Mencari win win solution.

Tata Tertib Perundingan
Agar proses pembuatan PKB dapat berlangsung dengan baik dan tertib, maka diperlukan aturan tentang tata tertib. Aturan tata tertib ini akan dibuat, dibahas, dan disepakati oleh masing-masing tim perunding. Aturan tata tertib sekurang-kurangnya memuat :
  1. Tutujan pembuatan tata terib.
  2. Susunan tim perunding.
  3. Materi perundingan.
  4. Tempat perundingan.
  5. Tata cara perundingan.
  6. Cara penyelesaian jika terjadi kebuntuan selama perundingan.
  7. Sahnya perundingan.
  8. Biaya perundingan.

Isi PKB
Isi PKB sekurang-kurangnya memuat :
  1. Nama, tempat kedudukan dan alamat serikat pekerja/serikat buruh.
  2. Nama, tempat kedudukan dan alamat perusahaan.
  3. Nomor serta tanggal pencatatan serikat pekerja/serikat buruh pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.
  4. Hak dan kewajiban pengusaha.
  5. Hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh serta pekerja/buruh.
  6. Jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja bersama. dan
  7. Tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama.


Deadlock
Deadlock merupakan hal biasa dalam sebuah negosiasi, apalagi PKB menyangkut kepentingan pekerja dan kepentingan pengusaha sehingga diperlukan waktu yang cukup untuk membahas draf PKB. 

Deadlock biasanya ditandai dengan perundingan yang sering kali berjalan alot, salah satu penyebabnya karena para pihak belum berani membuka diri terhadap tawaran yang disampaikan pihak lawan dan argumentasi yang dibangun hanya didasarkan dari satu sudut pandang saja sehingga perundingan seperti ini tidak akan membawa pada titik temu. Tujuan perundingan PKB sebenarnya adalah untuk mengatur kepentingan pihak pengusaha dan pihak pekerja secara adil tanpa ada yang dirugikan (win win solution).

Namun bagaimanapun juga, tim perunding harus siap untuk mengantisipasi terjadinya deadlock. Apabila pembicaraan sudah mulai membosankan dan tidak ada kemajuan, jangan langsung mengambil keputusan tapi segera menjadwal ulang pertemuan.

Tinjau kembali hambatan-hambatan yang didapatkan selama proses perundingan berlangsung, jika perlu temui salah satu pihak lawan yang paling berpengaruh dan sampaikan tawarannya secara baik dengan alasan yang rasional.

Persiapkan juga strategi-strategi baru dalam menghadapi perundingan berikutnya, jika  perundingan tidak menghasilkan kesepakatan, maka para pihak dapat melaporkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan untuk diselesaikan melalui mekanisme perselisihan hubungan Industrial yang diatur dalam Undang-undang.


Pendaftaran PKB
Apabila sudah tercapai kesepakatan diantara para pihak, langkah selanjutnya adalah pihak Pengusaha mendaftarkan PKB kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan melampirkan naskah PKB yang telah ditandatangani oleh direksi atau pimpinan perusahaan, ketua dan sekretaris serikat pekerja/serikat buruh di atas kertas bermaterai cukup yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga). 

Sebagai tambahan administrasi, Pemohon juga melengkapi surat keterangan yang memuat :
  1. Nama dan alamat perusahaan.
  2. Nama pimpinan perusahaan.
  3. Wilayah operasi perusahaan.
  4. Status permodalan perusahaan.
  5. Jenis atau bidang usaha.
  6. Jumlah pekerja/buruh menurut jenis kelamin.
  7. Status hubungan kerja.
  8. Upah tertinggi dan terendah.
  9. Nama dan alamat serikat pekerja/serikat buruh.
  10. Nomor pencatatan serikat pekerja.serikat buruh.
  11. Jumlah anggota serikat pekerja.serikat buruh.
  12. Masa berlakunya perjanjian kerja bersama.

Maksud Pendaftaran PKB Pada Dinas Tenaga Kerja
Dengan didaftarkannya PKB pada Dinas Tenaga Kerja, maka PKB menjadi alat monitoring dan evaluasi pengaturan syarat-syarat kerja yang dilaksanakan di perusahaan dan PKB yang telah disepakati bersama akan menjadi rujukan utama dalam hal terjadi perselisihan. 


Ketentuan Berlakunya PKB
Dalam satu perusahaan hanya dapat dibuat satu PKB yang berlaku bagi seluruh pekerja di perusahaan bersangkutan. 

Apabila perusahaan memiliki cabang maka dibuat PKB Induk yang memuat ketentuan-ketentuan yang berlaku umum di seluruh cabang perusahaan dan dapat di buat PKB turunan yang memuat pelaksanaan PKB Induk yang disesuaikan dengan kondisi di masing-masing cabang perusahaan. 

Masa berlakunya PKB paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani atau diatur lain dalam PKB. 



Asas Hukum PKB
Dengan adanya kesepakatan antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan Pengusaha yang dituangkan dalam PKB, maka secara hukum  PKB tersebut berlaku sebagai peraturan yang mengikat bagi semua pihak atau dikenal dengan istilah asas Pacta Sunt Servanda (aggrements must be kept) yaitu setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya


Demikianlah tentang cara membuat dan tips menghadapi perundingan PKB. Kami dapat membantu anda untuk membuat draf Perjanjian Kerja Bersama atau Draf Peraturan Perusahaan.



Penulis : Frengky Richard



Dasar hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
  2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahaan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.
  3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.48/Men/IV/2004 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahaan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.
Read More

30 July 2019

Cara Mengganti Nama Anda Di Sertifikat Hak Milik Rumah Susun


Ilustrasi gambar : asriman.com

Proses sertifikasi merupakan rangkaian prosedur administrasi paling penting untuk menuju pada proses kepemilikan property. Bagi konsumen proses sertifikasi yang dijalankan dengan baik, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku akan memberikan kenyamanan dan rasa aman saat menghuni rumah susun.

Pasal 47 UU 20/2011 tentang Rumah Susun - SHM merupakan tanda bukti kepemilikan atas sarusun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai di atas tanah negara, hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan.

SHM Sarusun merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari salinan buku tanah dan surat ukur atas hak tanah bersama, gambar dena lantai pada tingkat rumah susun yang menunjukkan sarusun yang dimiliki, dan pertelaan mengenai besarnya hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama bagi yang bersangkutan.

Setelah disahkannya pertelaan, Pengembang mengajukan penerbitan SHM Sarusun yang keseluruhannya atas nama Pengembang. Penerbitan Sertifikat akan dikeluarkan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Istilah pertelaan adalah penjelasan atau rincian mengenai batas-batas yang jelas dari tiap unit satuan rumah susun yang merukan bagian tertentu dari gedung, termasuk bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama beserta uraian Nilai Perbandingan Proporsional (NPP) yang dibuat dan disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Rumah Susun.

Lalu bagaimana melakukan balik nama SHM Sarusun dari Pengembang ke Pembeli Sarusun? Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa sebelum sertifikat hak milik bangunan rumah susun dipecah menjadi SHM Sarusun, hak kepemilikan atas rumah susun masih dipegang oleh Pengembang, kenapa? karena SHM yang diterbitkan oleh BPN awalnya masih berupa sertifikat induk. Apabila Akta Jual Beli (AJB) telah ditandatangani (Pembeli dan Pengembang), maka kepemilikan rumah susun baru beralih kepada pembeli. Oleh karena itu SHM induk kemudian dipecah ke dalam unit Sarusun sehingga harus menjalani proses balik nama kepada masing-masing Pembeli.

Pihak Notaries/PPAT akan menyerahkan berkas AJB yang telah ditandatangi oleh para pihak  ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk keperluan balik nama. Penyerahan berkas AJB tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditandatanganinya AJB. 

Berkas yang perlu dipersiapkan untuk permohonan balik nama SHM Sarusun ke kantor BPN adalah sebagai berikut :
  1. Surat permohonan balik nama yang ditandatangani Pembeli;
  2. AJB Notaries/PPAT;
  3. SHM Sarusun (Induk);
  4. Kartu Tanda Penduduk (KPT) Pembeli dan pihak yang mewakili pengembang selaku penjual;
  5. Bukti pelunasan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh);
  6. Bukti pelunasan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Nama pemengang SHM Sarusun lama (Pengembang) di dalam sertifikat dicoret dan di paraf oleh Kepala Kantor BPN atau pejabat yang ditunjuk. Selanjutnya nama pemegang SHM Sarusun yang baru (Pembeli) dituliskan pada halaman dan kolom yang ada pada sertifikat dengan dibubuhi tanggal pencatatan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor BPN atau pejabat yang ditunjuk.

Proses balik nama diperkirakan memakan waktu sekitar 14 hari. Setelah waktu tersebut, Pembeli sarusun sudah bisa mengambil SHM Sarusun atas nama Pembeli di kantor BPN. 


Penulis : Frengky Richard 


Dasar Hukum :
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
Read More

24 April 2019

Merasa Ada Kejanggalan Dalam Prosedur Penetapan Tersangka Kasus Korupsi, Lakukan Langkah Ini


Sumber : Ilustrasi merdeka.com

Tujuan Praperadilan - Dalam penjelasan pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau Penuntut Umum terhadap Tersangka sehingga penetapan Tersangka benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Dasar permohonan Praperadilan dalam perkembangan hukum Pidana Indonesia, tidak hanya berpedoman pada  Pasal 77 KUHAP, akan tetapi dalam perkembangannya, permohonan Praperadilan juga dapat diajukan dengan alasan sah atau tidaknya penetapan seseorang menjadi Tersangka

Sesuai dengan yurisprudensi atas putusan hakim Praperadilan pada  Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,  Nomor 04/Pid/Prap/2015/PN tanggal 16 Februari 2015 atas nama Pemohon Komjen Pol. Budi Gunawan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK, dalam pertimbangan hakim Praperadilan telah mengabulkan permohonan Praperadilan Komjen Pol. Budi Gunawan dengan pertimbangan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan adanya penyalahgunaan wewenang dalam proses penetapan Tersangka Komjen Pol. Budi Gunawan. 

Penetapan Tersangka Harus Didasari Pada Bukti Permulaan Yang Cukup

Untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka, Penyidik minimal harus mengantongi bukti permulaan yang cukup terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang disangkakan kepada Calon Tersangka. Pengertian bukti permulaan yang cukup yaitu minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014.

Penetapan Tersangka Dilakukan Diakhir Penyidikan

Apabila membaca Putusan dalam perkara Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel yang diajukan atas nama Setya Novanto,  sebelum menetapkan seseorang Tersangka perlu untuk melindungi hak-hak calon Tersangka dihadapan hukum termasuk diberikan waktu untuk mempelajari bukti-bukti apakah bukti tersebut valid atau tidak, karena Calon Tersangka yang dijadikan Tersangka tidak lagi dapat memperjuangkan hak-haknya mana kala bukti-bukti yang diajukan di persidangan tidak valid atau cara memperoleh bukti tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

Karena itu, perlu agar Penetapan Tersangka dilakukan diakhir Penyidikan, dengan demikian maka Calon Tersangka dapat mempelajari minimal dua alat bukti yang menjadi dasar ditetapkannya sebagai Tersangka. 

Fakta yang sering terjadi, Penyidik menerbitkan Sprindik bersamaan dengan surat penetapan Tersangka, sehingga menjadi pertanyaan kapan Penyidik memiliki minimal dua alat bukti yang sah untuk menetapkan seseroang menjadi Tersangka sedangkan Penyidikan baru saja dimulai. 

Ada yang mengatakan bahwa bukti-bukti adanya dugaan tindak pidana telah diperoleh saat proses Peyelidikan dan untuk tidak membuang banyak waktu, Sprindik diterbitkan sekaligus dengan penetapan Tersangka.

Untuk efisiensi biasanya menjadi alasan pembenar untuk mempercepat proses penetapan Tersangka, namun hal itu bukan berarti prosedur telah dilakukan secara benar sesuai dengan hukum acara. 

Agar tidak terjebak dengan kekeliruan ini, harus dibedakan istilah antara Penyelidikan dengan Penyidikan. 

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, 

Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 

Berdasarkan perbedaan tersebut di atas, maka kita bisa membedakan bahwa Penyelidikan itu hanya terbatas untuk mencari peristiwa saja bukan mencari bukti apalagi mencari dan menetapkan Tersangka, karena penetapan Tersangka hanya dapat dilakukan pada tingkat Penyidikan.

Menentukan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi

Istilah Kerugian Negara dapat kita lihat pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 

Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi yang dimaksud dengan secara nyata telah ada Kerugian Negara adalah Kerugian Negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Ketentuan hukum tersebut di atas, semakin diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang telah menghapus kata “dapat“ yang terkandung dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 undang-undang Tipikor. Dimana putusan  MK telah mengubah kualifikasi delik korupsi transformasi dari Delik Formil menjadi Delik Materil. 

Berdasarkan putusan  Mahkamah Konstitusi tersebut, maka unsur  “merugikan Keuangan Negara, atau perekonomian Negara “harus terlebih dahulu dibuktikan secara nyata dan pasti (Actual Loss) dari hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari instansi yang berwenang yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kewenangan Untuk Melakukan Audit 

Menentukan Kerugian Negara telah dipertegas Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 mengenai Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang salah satu poinnya rumusan kamar pidana khusus yang menyatakan hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang secara konstitusional berwenang men Declare Kerugian Negara.

Demikian penjelasan di atas, Kami dapat membantu anda dalam menghadapi upaya Praperadilan, mendampingi di tingkat Penyidikan, Penuntutan sampai pada Pemeriksaan Pokok Perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 


Penulis : Frengky R. Mesakaraeng

Dasar Hukum :
  1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
  2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014.
  3. Putusan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel atas nama Setya Novanto.
  4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014.
  5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
  6. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 mengenai Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.


Read More

05 October 2018

Bisnis Waralaba/Franchise Dan Aturan Hukumnya


Murah belum tentu aman secara legal - Seorang sahabat datang kepada saya, ia bercerita banyak tentang peluang bisnis Waralaba/Franchise. Beberapa hari belakangan rupanya ia mendapatkan penawaran untuk membuka bisnis Waralaba/Franchise dengan harga yang tergolong murah. Ia kemudian membulatkan tekadnya untuk terjun dalam dunia bisnis tersebut. Mendengar cerita dan melihat semangatnya, saya pun ikut senang. Sebagai sahabat, saya hanya menyarankan agar hati-hati dan teliti terlebih dahulu dalam memilih jenis bisnis Franchise karena harga murah belum tentu memberikan jaminan untuk kelangsungan usaha kedepan. Singkat cerita ternyata bisnis yang ia buka hanya mampu bertahan kurang lebih selama 5 (lima) bulan. Apa yang salah ? 


Sebagian masyarakat mungkin masih bingung atau ragu dalam memilih atau menggunakan bisnis Waralaba/Franchise, apakah aman? apakah punya payung hukum?

Apabila kita mengamati pasar akhir-akhir ini, bisnis ala Franchise banyak mermunculan dengan menawarkan berbagai produk makanan dan minuman, bahkan melalui promosi-promosi di media sosial menawarkan bisnis dengan sistem kerjasama ala Waralaba. 

Terkait bisnis ini, Peraturan Menteri Perdagangan sebanarnya telah tegas memberi larangan kepada orang perseorangan atau badan usaha untuk menggunakan istilah atau nama Waralaba untuk nama dan/atau jenis kegiatan usahanya apabila tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang ditentukan. 

Apa yang dimaksud dengan Waralaba?
Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

Apa kriteria Waralaba?
Kriteria Waralaba adalah :
  1. Memiliki ciri khas usaha yaitu suatu usaha yang memiliki keunggulan atau perbedaan yang tidak mudah ditiru dibandingkan dengan usaha lain sejenis, dan membuat konsumen selalu mencari ciri khas dimaksud. Misalnya, sistem menajemen, cara penjualan dan pelayanan, atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus dari Pemberi Waralaba.
  2. Terbukti sudah memberikan keuntungan, hal ini menunjuk pada pengalaman Pemberi Waralaba yang telah dimiliki kurang lebih 5 (lima) tahun dan telah mempunyai kiat-kiat bisnis untuk mengatasi masalah-masalah dalam perjalanan usahanya, dan ini terbukti dengan masih bertahan dan berkembangnya usaha tersebut dengan menguntungkan.
  3. Memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis, Usaha tersebut sangat membutuhkan standar secara tertulis supaya Penerima Waralaba dapat melaksanakan usaha dalam kerangka kerja yang jelas dan sama (SOP).
  4. Mudah diajarkan dan diaplikasikan, yaitu mudah dilaksanakan sehingga Penerima Waralaba yang belum memiliki pengalaman atau pengetahuan mengenai usaha sejenis dapat melaksanakan dengan baik sesuai dengan bimbingan operional dan manajemen yang berkesinambungan yang diberikan oleh Pemberi Waralaba.
  5. Adanya dukungan yang berkesinambungan yakni dukungan dari Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba secara terus menerus seperti bimbingan operasional, pelatihan, dan promosi.
  6. Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar yakni merek, hak cipta, atau paten, atau lisensi dan/atau rahasia dagang sudah didaftarkan dan mempunyai sertifikat atau sedang dalam proses pendaftaran. Pendaftaran merek dapat anda baca disini cara pendaftaran merek

Bagaimana membuat Perjanjian Waralaba?
Dalam menyusun Perjanjian Waralaba didasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian, selain itu dalam Perjanjian Waralaba juga terdapat tambahan klausula yang dicantumkan dalam Perjanjian Waralaba, diantaranya adalah :
  1. Nama dan alamat para pihak.
  2. Jenis Hak Kekayaan Intelektual yaitu jenis Hak Kekayaan Intelektual Pemberi Waralaba seperti merk, logo perusahaan, desain outlet/gerai, sistem manajemen/pemasaran atau racikan bumbu masakan yang diwaralabakan.
  3. Kegiatan usaha yaitu kegiatan usaha yang diperjanjikan seperti perdagangan eceran/ritel, pendidikan, restoran, apotek atau bengkel.
  4. Hak dan kewajiban para pihak yaitu hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Waralaba seperti : Pemberi Waralaba berhak menerima fee atau royalty dari Penerima Waralaba, dan selanjutnya Pemberi Waralaba berkewajiban memberikan pembinaan secara berkesinambungan kepada Penerima Waralaba. Penerima Waralaba berhak menggunakan Hak Kekayaan Intelektual atau ciri khas usaha yang dimiliki Pemberi Waralaba, dan selanjutnya Penerima Waralaba berkewajiban menjaga Kode Etik/kerahasiaan HKI atau ciri khas usaha yang diberikan Pemberi Waralaba.
  5. Bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan dan pemasaran yang diberikan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba, seperti bantuan fasilitas berupa penyediaan dan pemeliharaan computer dan program IT pengelolaan kegiatan usaha.
  6. Wilayah usaha yaitu menyangkut batasan wilayah yang diberikan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba untuk mengembangkan bisnis Waralaba di seluruh Indonesia.
  7. Jangka waktu perjanjian, berupa batasan tentang mulai dan berakhirnya Perjanjian terhitung sejak surat Perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak.
  8. Tata cara pembayaran imbalan yaitu tata cara/ketentuan termasuk waktu dan cara perhitungan besarnya imbalan seperti fee atau royalty apabila disepakati dalam Perjanjian yang menjadi tanggung jawab Penerima Waralaba.
  9. Kepemilikan, perubahan kepemilikan dan hak ahli waris.
  10. Penyelesaian sengketa, berupa penetapan tempat/lokasi penyelesaian sengketa, seperti melalui Pengadilan Negeri tempat/domisili perusahaan atau melalui Arbitrase dengan menggunakan hukum Indonesia.
  11. Tata cara perpanjangan, pengakhiran dan pemutusan perjanjian, seperti pemutusan Perjanjian tidak dapat dilakukan secara sepihak, Perjanjian berakhir dengan sendirinya apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian berakhir. Perjanjian dapat diperpanjang kembali apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak dengan ketentuan yang ditetapkan bersama.
  12. Jaminan dari Pemberi Waralaba, hal ini dimaksudkan agar Pemberi Waralaba tetap menjalankan kewajiban-kewajibannya kepada Penerima Waralaba sesuai dengan isi Perjanjian hingga jangka waktu Perjanjian berakhir.
  13. Jumlah outlet/gerai yaitu jumlah gerai yang dikelolah oleh Penerima Waralaba.

Seperti apa ketentuan dalam prospektus penawaran Waralaba?
Sebagaimana yang telah disebutkan diawal tulisan ini, Pemberi Waralaba harus memberikan prospektus penawaran Waralaba kepada Calon Penerima Waralaba. Prospektus penawaran Waralaba adalah keterangan tertulis dari Pemberi Waralaba yang menjelaskan tentang identitas, legalitas, sejarah kegiatan, struktur organisasi, keuangan, jumlah tempat usaha, daftar penerima waralaba, hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba. Prospektus penawaran Waralaba kepada Calon Penerima Waralaba diberikan paling singkat 2 (dua) minggu sebelum penandatanganan Perjanjian.


Prospektus penawaran Waralaba yang didaftarkan oleh Pemberi Waralaba berasal dari luar negeri harus dilegalisir oleh Public Notary dengan melampirkan surat keterangan dari Atase Perdagangan R.I. atau Pejabat Kantor Perwakilan R.I. di Negara asal.
Prospektus penawaran Waralaba sebagaimana dimaksud minimal memuat tentang :
  1. Data identitas Pemberi Waralaba;
  2. Legalitas usaha Pemberi Waralaba;
  3. Sejarah kegiatan usaha;
  4. Struktur organisasi Pemberi Waralaba;
  5. Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir;
  6. Jumlah tempat usaha;
  7. Daftar Penerima Waralaba; dan
  8. Hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba.

Bagaimana mendaftarkan Waralaba?
Setelah Pemberi Waralaba memberikan prospektus penawaran Waralaba kepada Calon Penerima Waralaba, selanjutnya Pemberi Waralaba/Kuasanya mendaftarkan prospektus penawaran Waralaba sedangkan Penerima Waralaba/Kuasanya mendaftarkan Perjanjian Waralaba. Adapun pendaftaran Waralaba diajukan kepada Menteri Perdagangan.


Dokumen yang harus dipersiapkan sebelum Pemberi Waralaba mengajukan permohonan pendaftaran prospektus Waralaba adalah :
  1. Fotokopi prospektus penawaran Waralaba.
  2. Fotokopi legalitas usaha.

Dokumen yang harus dipersiapkan oleh Penerima Waralaba saat mengajukan permohonan pendaftaran Perjanjian Waralaba adalah :
  1. Fotokopi legalitas usaha.
  2. Fotokopi Perjanjian Waralaba.
  3. Fotokopi prospektus penawaran Waralaba.
  4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik/pengurus perusahaan.
Apabila permohonan pendaftaran Waralaba telah memenuhi syarat yang ditentukan, maka Menteri menerbitkan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW).

Berapa lama STPW berlaku ?
STPW berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dalam hal Perjanjian Waralaba belum berakhir, STPW dapat diperpanjang untuk jangka yang sama yakni waktu 5 (lima) tahun.

STPW dinyatakan tidak berlaku apabila :
  1. Jangka waktu STPW berakhir.
  2. Perjanjian Waralaba berakhir.
  3. Pemberi Waralaba dan/atau Penerima Waralaba menghentikan kegiatan usahanya.

Siapa yang berwenang menerbitkan STPW?
Untuk Pemberi/Penerima dan/atau Pemberi Waralaba Lanjutan yang berasal dari luar negeri, STPW diterbitkan oleh  Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri  melalui Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan.

Untuk Pemberi/Penerima Waralaba, Pemberi/Penerima Waralaba Lanjutan yang berasal dari dalam negeri, dan Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba luar negeri, STPW diterbitkan oleh Gubernur, Bupati/Walikota diseluruh wilayah Republik Indonesia melalui Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan atau Pejabat pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat.

Berapa lama jangka waktu penerbitan STPW?
Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan STPW, pejabat penerbit STPW menerbitkan STPW. Dalam hal persyaratan dinilai belum lengkap dan benar, Pejabat penerbit STPW membuat surat penolakan penerbitan STPW kepada pemohon STPW Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan.

Demikian uraian tentang dasar hukum dan proses pendaftaran Waralaba sampai pada terbitnya STPW. Semoga bermanfaat untuk anda.

PENULIS :
Frengky Richard Mesakaraeng




Dasar hukum :
  1. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba.
  2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 Tentang Penyelenggaraan Waralaba.
  3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 Tentang Penyelengaraan Waralaba.
Read More