26 December 2019

Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Dalam PP 82 Tahun 2019


Berikut adalah rangkuman dari Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian.

1. Jaminan Kecelakaan Kerja
Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

Apa saja Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja berdasarkan PP 82/2019? berikut ulasannya.

Manfaatnya Jaminan Kecelakaan Kerja adalah :

a. Pelayanan kesehatan
Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis, meliputi :
  1. Pemeriksaan dasar dan penunjang.
  2. Perawatan tingkat pertama dan lanjutan.
  3. Rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara.
  4. Perawatan intensif.
  5. Penunjang diagnostik.
  6. Penanganan, termasuk komorbiditas dan komplikasi yang behubungan dengan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Pada PP sebelumnya hanya mencantumkan "Pengobatan".
  7. Pelayanan khusus.
  8. Alat kesehatan dan implan.
  9. Jasa dokter/medis.
  10. Operasi.
  11. Pelayanan darah.
  12. Rehabilitasi medik.
  13. Perawatan di rumah bagi Peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit dengan ketentuan : dilaksanakan bekerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan manfaat diberikan maksimal 1 (satu) tahun dengan batasan biaya paling banyak sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Pada PP sebelumnya tidak diatur.
  14. Pemeriksaan diagnostik dalam penyelesaian kasus penyakit akibat kerja. Pada PP sebelumnya tidak di atur.

b. Santunan 
Santunan yang diberikan berupa uang, meliputi :
  1. Pengantian biaya transportasi, berupa : biaya transportasi peserta yang mengalami kecelakaan kerja ke rumah sakit dan/atau kerumahnya, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan rujukan ke rumah sakit lain; dan/atau
  2. Biaya transportasi peserta yang mengikuti program kembali kerja menuju dan pulang dari fasilitas pelayanan kesehatan dan balai latihan kerja, dengan rincian jika menggunakan transportasi darat, sungai, atau danau paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), pada PP sebelumnya paling banyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), Jika menggunakan transportasi laut paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Pada PP sebelumnya paling banyak Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Jika menggunakan transportasi udara paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Pada PP sebelumnya paling banyak Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Jika menggunakan lebih dari 1 (satu) angkutan maka berhak atas biaya paling banyak dari masing-masing angkutan yang digunakan.
  3. Santunan sementara tidak mampu bekerja (STMB). STMB untuk 6 (enam) bulan pertama diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari Upah.   STMB untuk 6 (enam) bulan kedua diberikan sebesar 100%(seratus persen) dari Upah bandingkan pada PP sebelumnya hanya diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Upah. STMB untuk 6 (enam) bulan ketiga dan seterusnya diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Upah. Artinta tidak ada perubahan dengan besaran ini pada PP sebelumnya.
  4. Santunan cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi, dan cacat total tetap.
  5. Santunan kematian dan biaya pemakaman. Untuk biaya pemakaman diberikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan apabila melihat pada PP seleumnya biaya pemakaman jauh lebih rendah yaitu hanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
  6. Santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila peserta meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Santunan berkala dibayar sekaligus = 24 x Rp. 500.000,- = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Pada PP sebelumnya Santunan berkala dibayar sekaligus = 24 x Rp. 200.000,- = Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
  7. Biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (orthose) dan/atau alat pengganti (prothese) bagi Peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat Kecelakaan Kerja untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40%(empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik.
  8. Penggantian biaya gigi tiruan paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), alat bantu dengar paling banyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan penggantian biaya kacamata paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Pada PP sebelumnya hanya mengatur Penggantian biaya gigi tiruan yang jumlahnya paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
  9. Beasiswa pendidikan bagi anak dari peserta yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja. Beasiswa pendidikan diberikan secara berkala tiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak peserta, dengan ketentuan Beasiswa pendidikan tersebut diberikan paling banyak 2 orang anak dengan rincian pendidikan TK sampai dengan SD/Sederajat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 8 (delapan) tahun, Pendidikan SMP/Sederajat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun, Pendidikan tinggi maksimal Strata 1 atau pelatihan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 5 (lima) tahun. Pada PP sebelumnya Beasiswa pendidikan anak bagi setiap Peserta yang meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat kecelakaan kerja tidak diatur secara rinci sesuai dengan jenjang pendidikan melainkan diberikan scara langsung sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap Peserta, sehingga jika dibandingkan dengan PP yang baru, PP yang lama tentu lebih menguntungkan.
  10. Klaim behasiswa dilakukan setiap tahun dan bagi anak Peserta yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di tingkat dasar pada saat Peserta meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap, beasiswa diberikan pada saat anak memasuki usia sekolah. Adapun beasiswa berakhir pada saat anak Peserta mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun atau menikah atau bekerja. 

c. Hak Menuntut Manfaat JKK
Hak peserta untuk menuntut manfaat JKK diberikan selama dalam jangka waktu 5 tahun terhitung sejak kecelakaan kerja terjadi atau sejak penyakit akibat kerja didiagnosis, artinya apabila lewat dari jangka waktu tersebut,  maka hak menuntut bagi peserta menjadi gugur. Hal ini tentu jauh berbeda jika dibandingkan dengan jangka waktu yang diberikan pada PP sebelumnya, dimana peserta hanya diberikan batas waktu untuk menuntut manfaat JKK selama dalam kurun waktu 2 (dua tahun) sejak kecelakaan kerja terjadi. 


2. Manfaat Jaminan Kematian
Selanjutnya kita akan bandingkan manfaat Jaminan Kematian (JKM) pada PP 80/2019 dengan PP 44/2015.
Berdasarkan PP 80/2019, Manfaat Jaminan Kematian (JKM) diberikan apabila peserta meninggal dunia dalam masa aktif, terdiri atas :
  1. Santunan sekaligus Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diberikan kepada ahli waris peserta. Pada PP sebelumnya nilai santunan sekaligus hanya sebesar Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah).
  2. Santunan berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar 24 x Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) diberikan kepada ahli waris peserta. Pada PP sebelumnya santunan berkala 24 x Rp. 200.000,- = Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayar sekaligus.
  3. Biaya pemakaman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada ahli waris peserta. Pada PP sebelumnya biaya pemakaman hanya senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Lalu bagaimana apabila peserta JKM tidak memiliki ahli waris? maka menurut PP ini biaya pemakaman diberikan kepada pengurus pemakaman.
  4. Beasiswa pendidikan bagi anak dari peserta yang telah memiliki masa iur paling singkat 3 (tiga) tahun dan meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. Untuk beasiswa pada Jaminan Kematian (JKM) diberikan paling banyak 2 orang anak pserta sesuai dengan jenjang pendidikan. Hal ini dapat dilihat pada pembahasan beasiswa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di atas.

Demikian uraian Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019. Kami dapat membantu anda untuk menangani hubungan ketenagakerjaan di perusahaan anda termasuk memberikan legal advice ataupun legal opinion.


Penulis : Frengky R. Mesakaraeng


Dasar hukum :
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian.

Read More

15 December 2019

Cara Merubah Status Tanah Dari Eigendom Verponding Menjadi Sertifikat Hak Milik


Eigendom Verponding

Memang tidak dapat dipungkiri saat ini bahwa masih ada masyarakat yang memiliki tanah Eigendom Verponding yang belum dikonversi menjadi sertifikat Hak Milik. Beberapa minggu yang lalu saya pernah bertemu dengan seorang ibu di daerah Menteng Jakarta Pusat. Ibu ini menyewakan beberapa bidang tanah miliknya yang masih berbentuk Eigendom Verponding. Kemudian saya bertanya kenapa tanahnya tidak di konversi saja menjadi Sertifikat Hak Milik, Ibu tersebut langsung menjawab dengan tegas "ini kan sudah kuat pak dan dilindungi  hukum jadi tidak perlu lagi sertifikat". 

Pertama perlu kita pahami terkait kedudukan tanah Eigendom Verponding terutama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Agraria. Eigendom Verponding sebenarnya tidak terdapat dalam literatur hukum Agraria. Namun secara harfiah Eigendom diartikan sebagai hak milik tetap atas tanah dan Verponding adalah surat tagihan pajak atas tanah atau tanah dan bangunan dimaksud. 

Saat ini istilah verponding dikenal dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) sedangkan eigendom seperti di atur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Agraria (UUPA) harus dikonversi menjadi jenis hak atas tanah. 

Eigendom Verponding dalam hukum pertanahan Indonesia dapat diartikan bahwa Eigendom Verponding adalah hak tanah yang berasal dari hak-hak Barat. Tapi sebenarnya Eigendom Verponding itu diterbitkan pada zaman Belanda untuk orang Warga Negara Indonesia. Jadi tidak mutlak juga pengertiannya jika disebutkan bahwa Eigendom Verponding adalah hak tanah Barat.

Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, proses konversi hak atas tanah yang berasal dari hak-hak barat (termasuk Eigendom) dapat langsung dilakukan konversinya sepanjang Pemohonnya masih tetap sebagai pemegang hak atas tanah dalam bukti-bukti lama tersebut atau belum beralih ke atas nama orang lain, dan Ada peta/surat ukurnya. 

Pembukuannya cukup dilakukan dengan memberi tanda cap/stampel pada alat bukti tersebut dengan menuliskan jenis hak dan nomor hak yang dikonversi. Setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pelaksanaan konversi hak atas tanah tersebut disebut dengan istilah pembuktian hak lama. 
Pasal 24 ayat (1) PP 24/1997 mengatur bahwa:Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan : Alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan/atau, pernyataan yang bersangkutan yang diakui kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan.

Konversi hak dari Eigendom tidak selalu menjadi hak milik, karena pengkoversian harus memperhatikan persyaratan pemberian suatu hak yang diatur dalam UUPA. Sebenarnya konversi harus dilakukan setelah UUPA diundangkan, atau paling lama dua puluh tahun setelahnya, namun karena ketidaktahuan masyarakat atau ketidakmampuan mengurus konversi hak Eigendom menjadi sertifikat saat ini masih banyak tanah-tanah yang masih melekat hak berupa Eigendom Verponding. Sampai saat inipun pemerintah melalui Kantor Pertanahan masih melayani konversi dari Eigendom Verponding menjadi sertifikat asalkan syarat konversi seperti diatur dalam undang-undang terpenuhi.

Berdasarkan Pasal 22 ayat (2) UUPA, dapat diketahui bahwa salah satu terjadinya hak milik adalah karena undang-undang. Sehingga, ketentuan konversi dalam UUPA, yang menentukan bahwa hak Eigendom atas tanah sejak berlakunya UUPA menjadi hak milik merupakan salah satu dasar terjadinya hak milik. Meskipun demikian, perlu diperhatikan bahwa Pasal 23 UUPA memberikan suatu pengertian bahwa hak milik, demikian pula setiap peralihannya, hapusnya, dan pembebanannya harus didaftarkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena berdasarkan UUPA hak Eigendom atas tanah secara hukum menjadi hak milik, maka dapat disimpulkan bahwa hak Eigendom atas tanah tersebut pada dasarnya tunduk pada pengaturan dalam Pasal 23 UUPA, yaitu ketentuan yang mengatur mengenai pendaftaran hak milik. Adapun pendaftaran tersebut ditujukan untuk memberikan suatu kepastian hukum, yang meliputi :
  1. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah.
  2. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.
  3. pemberian surat-surat tanda bukti hak, sebagai pembuktian yang kuat.
Secara prinsip, pendaftaran tersebut sangat diperlukan demi kepastian hukum dan perlindungan hukum karena hak Eigendom atas tanah tersebut berasal dari sistem hukum yang masih menggunakan hukum perdata barat, serta hukum agraria yang pada saat itu disusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintah jajahan (konsiderans dari UUPA). Sedangkan, UUPA ditujukan sebagai hukum agraria nasional yang berbeda dengan sistem hukum perdata barat atau hukum agraria yang berlaku sebelum adanya UUPA.

Berdasarkan ketentuan dalam PP No. 24/1997, data fisik dan data yuridis dari tanah yang didaftarkan wajib untuk diumumkan sebelum penerbitan sertifikat. Adapun, dalam jangka waktu pengumuman tersebut, setiap orang diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kadaluwarsanya suatu penuntutan atas penerbitan suatu sertifikat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32 ayat (2) PP No. 24/1997. Sehingga, pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tidak dapat lagi mengajukan suatu penuntutan.

Demikian penjelasan tentang cara merubah status tanah Dari Eigendom Verponding Menjadi Sertifikat Hak Milik di atas, kami dapat membantu anda untuk mengurus permohonan Sertifikat Hak Milik di  kantor Badan Pertanahan Nasional dan/atau menangani secara hukum melalui pengadilan ketika terjadi sengketa/kasus hukum.



Penulis : Frengky Richard Mesakaraeng




Dasar Hukum :
  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Agraria
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
Sumber :
  1. http://erwinkallonews.com

Read More

14 December 2019

4 Aturan Dasar Perdagangan Elektronik


Pasar Online
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau istilah sederhananya Pasar online  saat ini sedang berkembang dengan sangat pesat seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada dan masih banyak lagi. bagaimana tidak, dengan belanja online masyarakat mendapatkan manfaat yang sangat besar, tidak harus datang ke toko untuk mencari dan menyeleksi produk yang diinginkan karena hampir semua produk yang menjadi kebutuhan masyarakat sehari-hari telah tersedia di berbagai toko online, baik produksi dalam negeri maupun produksi luar negeri. Bagi pelaku usaha/pedagang, manfaat berjualan online sangatlah menguntungkan karena tidak membutuhkan modal besar seperti membuat bangunan atau menyawa tempat/lapak secara pisik.

Baca juga :
Namun terlepas dari itu, jual beli online tidak selamanya berjalan dengan baik dan lancar seperti yang diharapkan karena konsumen kadang mengeluhkan barang yang dibeli secara online. Misalnya, barang yang di pesan tidak sampai kepada konsumen, barang yang diterima sudah rusak/barang bekas, kadaluarsa, dan lain sebagainya.

Dengan munculnya berbagai masalah tersebut, maka pemerintah membuat aturan main melalui
Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik tujuannya agar kegiatan perdagangan dilakukan secara legal, jujur, terbuka, dan mengutamakan hak-hak dan kepentingan konsumen sebagai pengguna barang. Berikut adalah 4 aturan dasar yang perlu diketahui dalam perdagangan secara elektronik/online :


1. Pelaku Usaha
Sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dalam setiap Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, pelaku usaha mempunyai kewajiban, yaitu :
  1. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang identitas subyek hukum yang didukung dengan data atau dokumen yang sah.
  2. Menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan terhadap Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan termasuk Sistem Elektronik yang digunakan sesuai karakteristik fungsi dan perannya dalam transaksi tersebut.
  3. Memenuhi ketentuan etika periklanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Informasi yang benar, jelas, dan jujur dimaksud di atas paling sedikit mencakup Kebenaran dan keakuratan informasi, Kesesuaian antara informasi iklan dan fisik Barang, Kelayakan konsumsi Barang, Legalitas Barang, dan Kualitas, harga, dan aksesabilitas Barang.

Selain itu, dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, pelaku usaha juga wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar, yaitu paling sedikit memuat tentang : 
  1. Identitas dan legalitas pelaku usaha sebagai produsen atau pelaku usaha distribusi;
  2. Persyaratan teknis barang yang ditawarkan;
  3. Harga dan cara pembayaran barang; dan
  4. Cara penyerahan barang.

Lebih lanjut Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dalam negeri dan/ atau luar negeri berkewajiban :
  1. Mengutamakan menggunakan nama domain tingkat tinggi Indonesia (dot id) bagi Sistem Elektronik yang berbentuk situs internet;
  2. Mengutamakan menggunakan alamat Protokol Internet (IP Address) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. Menggunakan perangkat server yang ditempatkan di pusat data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. Melakukan pendaftaran Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
  5. Memenuhi ketentuan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh instansi terkait dan memperoleh Sertifikat Keandalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. Menyampaikan data dan/atau informasi secara berkala kepada lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik; dan
  7. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral lain yang terkait dengan perizinan kegiatan usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. 

Jika dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik terdapat konten informasi elektronik ilegal, maka pihak Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dalam negeri dan/atau luar negeri serta Penyelenggara Sarana Perantara bertanggung jawab atas dampak atau konsekuensi hukum akibat keberadaan konten informasi elektronik ilegal tersebut kecuali yang bersangkutan bertindak cepat untuk menghapus link elektronik dan/atau konten informasi elektronik ilegal setelah mendapat pengetahuan atau kesadaran.

Catatan : Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Yang dimaksud dengan konten informasi elektronik ilegal adalah konten yang dilarang atau bersifat melawan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


2. Konsumen
Konsumen selaku pengguna/pemakai barang online punya hak untuk menyampaikan komplain/keluhan apabila terdapat masalah pada barang yang dibeli. Untuk itu, pelaku usaha diwajibkan untuk menyediakan layanan pengaduan bagi Konsumen. Layanan pengaduan tersebut minimal mencakup : 
  1. Alamat dan nomor kontak pengaduan;
  2. Prosedur pengaduan Konsumen;
  3. Mekanisme tindak lanjut pengaduan;
  4. Petugas yang kompeten dalam memproses layanan pengaduan; dan
  5. Jangka waktu penyelesaian pengaduan.


3. Pengiriman Barang
Apabila konsumen telah membeli barang online, maka pelaku usaha/pedagang di pasar online wajib melakukan pengiriman barang kepada konsumen yang dapat dilakukan dengan menggunakan jasa kurir atau dengan menggunakan mekanisme pengiriman Barang atau jasa lainnya.

Jika pengiriman barang menggunakan jasa kurir atau mekanisme pengiriman lainnya, pelaku usaha/pedagang harus memastikan:
  1. Keamanan Barang;
  2. Kelayakan kondisi Barang;
  3. Kerahasiaan Barang;
  4. Kesesuaian Barang yang dikirim; dan 
  5. Ketepatan waktu pengiriman barang, sesuai kesepakatan transaksi perdagangan  melalui online atau sistem elektronik. 

Pelaku usaha/pedagang wajib menyampaikan informasi mengenai barang yang telah dikirim kepada konsumen, dan pelaku usaha/pedagang tidak dapat membebani konsumen mengenai kewajiban membayar barang yang dikirim tanpa dasar kontrak.

Dalam hal pengiriman barang dilakukan oleh pelaku usaha dalam negeri dan/atau luar negeri, maka wajib memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai jangka waktu dan status pengiriman kepada Konsumen secara berkala.

Jika terdapat kesalahan dan/atau ketidaksesuaian antara jangka waktu aktual dan jangka waktu pengiriman barang yang telah disepakati dalam Kontrak Elektronik dengan barang yang dikirim sehingga menimbulkan perselisihan antara konsumen dengan pelaku usaha, maka pelaku usaha dalam negeri dan/atau luar negeri wajib menyelesaikan perselisihan tersebut.

Khusus untuk pengiriman barang digital dianggap sah apabila barang digital tersebut telah diterima secara penuh dan terbukti terpasang dengan baik dan/atau beroperasi sebagaimana mestinya sesuai dengan petunjuk penggunaan teknis yang berlaku untuk barang digital yang dibeli. Oleh karena itu, pelaku usaha wajib memastikan barang digital dimaksud dapat dioperasikan sebagaimana mestinya sebelum mengirim barang karena apabila barang digital tersebut ternyata menimbulkan kerugian bagi pengguna, maka kerugian dimaksud menjadi tanggung jawab pelaku usaha.

4. Penukaran Barang
Pelaku usaha/pedagang dalam negeri atau luar negeri wajib memberikan jangka waktu paling sedikit 2 (dua) hari kerja untuk penukaran barang atau pembatalan pembelian, terhitung sejak barang diterima oleh konsumen. 

Penukaran barang  atau pembatalan pembelian dapat dilakukan dalam hal: 
  1. Terdapat kesalahan dan/atau ketidaksesuaian antara barang yang dikirim;
  2. Terdapat kesalahan dan/atau ketidaksesuaian antara jangka waktu aktual pengiriman barang;
  3. Terdapat cacat tersembunyi;
  4. Barang rusak;
  5. Barang kadaluwarsa.

Konsumen yang melakukan penukaran barang hanya dapat dibebankan biaya pengiriman kembali barang apabila kesalahan terjadi karena ketidaktelitian konsumen.


Demikian penjelesan tentang kewajiban-kewajiban pelaku usaha dan hak-hak konsumen dalam jual beli barang online. Apabila terdapat hal-hal yang ingin ditanyakan lebih jauh, dapat menghubungi kami.


Oleh : Frengky Richard Mesakaraeng





Dasar Hukum :
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.





Read More

09 December 2019

Pengertian Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Menurut UU TPK


Ilustrasi gambar : https://fakta.news

Apa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur sebagai berikut :
Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;”




Pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam Pasal 12 huruf a UU TPK di atas bersifat alternatif yaitu Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Kata “atau” dalam Pasal ini bersifat pilihan atau alternatif, apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi. 

Pegawai Negeri  
Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, yang dimaksud Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meskipun Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian telah di cabut dan diganti dengan UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara, akan tetapi dalam UU ASN pengertian Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak sama dengan pengertian yang diberikan oleh UU Pokok-pokok Kepegawaian.

Menurut UU ASN, Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Walaupun UU ASN tidak mengenal istilah pegawai negeri sebagaimana istilah yang digunakan dalam UU TPK dan UU Pokok-Pokok Pegawaian, namun dengan adanya UU ASN tidak menjadi masalah yang serius dalam penegakan hukum pidana korupsi, khususnya yang memuat pasal-pasal yang memuat unsur pegawai negeri.

Namun pengertian Pegawai Negeri tidak merujuk hanya pada undang-undang tentang pokok-pokok kepegawaian dan Aparatur Sipil Negara, karena pengertian pegawai negeri telah mengalami perluasan arti sejak diundangkannya UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana menurut UU ini yang dimaksud dengan pegawai negeri meliputi :
  1. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
  2. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP;
  3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
  4. Orang yang menerima gaji atau upah dari satu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau,
  5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;

Penyelenggara Negara 

Pengertian Penyelenggara Negara menurut Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sesuai Penjelasan Pasal 5 ayat (2) adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Menurut UU 28/1999 Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam UU 28/1999 Penyelenggara Negara meliputi :
  1. Pejabat Negara pada lembaga tertinggi Negara;
  2. Pejabat Negara pada lembaga tinggi Negara;
  3. Menteri;
  4. Gubernur;
  5. Hakim;
  6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Demikian penjelasan tentang pengertian Pegawai Negeri atau Penyelengara Negara menurut UU TPK, kami dapat membantu anda dalam melakukan pendampingan hukum baik pada proses Penyidikan di KPK/Kejaksaan, Penuntutan, dan Persidangan di Pengadilan Tipikor.




Dasar Hukum :
  1. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
  3. Undang-Undang Nomor  5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Read More

12 November 2019

Petunjuk Membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Dan Strategi Berunding

Ilustrasi gambar : https://medium.com
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. 

Dibandingkan dengan Peraturan Perusahaan (PP), PKB secara hirarki lebih tinggi karena dibuat atas dasar kesepakatan bersama antara pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh yang dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mengikat dan berlaku secara umum dalam suatu perusahaan sedangkan PP merupakan peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.

Baca juga : Tata Cara Membuat Peraturan Perusahaan

Pada prinsipnya PKB dibuat dalam proses musyawarah untuk mufakat dengan didasari iktikad baik dan kemauan bebas oleh para pihak. Berdasarkan hal tersebut maka ada 4 unsur penting pada PKB yaitu :
  1. Para pihak : yang menjadi para pihak dalam pembuatan PKB adalah Pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat buruh yang telah terdaftar di instansi bidang ketenagakerjan.
  2. Iktikad baik dan kemauan bebas : artinya para pihak harus transparan tidak ada yang ditutup-tutupi, saling menghormati, jujur dan terbuka, dan memberikan informasi yang benar.
  3. PKB dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
  4. PKB ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

Tempat Dan Biaya Perundingan 
Sesuai dengan aturan yang berlaku tempat perundingan PKB dilakukan di kantor perusahaan atau dikantor serikat pekerja/serikat buruh ataupun ditempat lain yang dapat membuat kedua belah pihak merasa nyaman dalam melakukan perundingan. 

Intinya memilih tempat dengan kondisi ruangan yang baik dan terjauh dari gangguan saat berunding merupakan tempat yang direkomendasikan. Adapun biaya-biaya yang timbul selama proses perundingan menjadi beban dan tanggung jawab pengusaha kecuali disepakati lain oleh para pihak.

Tim Perunding
Tim perunding PKB terdiri dari tim perunding pengusaha dan tim perunding serikat pekerja/serikat buruh dengan jumlah anggota masing-masing paling banyak 9 (sembilan) orang dengan kuasa penuh. 

Tim perunding nantinya akan merumuskan, membahas, dan menyepakati ketentuan-ketentuan serta aturan-aturan dalam PKB sehingga tim perunding diharapkan dapat mewakili dan memperjuangkan aspirasi pihak yang diwakilinya. 

Dalam hal terdapat serikat pekerja/serikat buruh yang tidak terwakili dalam tim perundingan, maka serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan dapat menyampaikan aspirasinya secara tertulis kepada tim perunding sebelum di mulai perundingan.


Memilih Tim Perunding 
Memilih tim perunding yang tepat sangat penting untuk sebuah negosiasi yang berhasil. karena itu, pada saat menyeleksi tim perunding yang perlu diperhatikan adalah sifat-sifat sebagai berikut :
  1. Memiliki satu tujuan.
  2. Kemauan besar untuk memperjuangakan kepentingan.
  3. Punya sifat yang tenang dan sabar, respek, dan memiliki empati.
  4. Tidak mudah menyerah.
  5. Mengetahui keadaan di lapangan.
  6. Memiliki pengaruh termasuk dalam melakukan negosiasi.
  7. Memahami tujuan perundingan.
  8. Memiliki pengetahuan tentang apa yang sedang dirundingkan.
  9. Membawa misi pihak yang diwakilinya.
  10. Kemampuan argumentasi yang baik.
  11. Dapat menyampaikan fakta yang sebenarnya, berbohong membuat kredibilitas tim perunding di ragukan.

Persiapan Sebelum Berunding
Agar tidak hanya menjadi pendengar dalam forum atau berbicara dengan menerka-nerka/menebak tanpa data, hal yang perlu dilakukan adalah membekali diri dengan cara mengumpulkan sebanyak mungkin data atau bahan-bahan yang akan dirundingkan,  belajar dan memahami prinsip-prinsip negosiasi, melakukan simulasi, dan menyiapkan sebanyak mungkin opsi-opsi untuk mengantisipsi terjadinya kebuntuhan (deadlock).


Tips Memasuki Proses Perundingan
  1. Pertama-tama menjauhkan sikap saling mencurigai.
  2. Menahan diri dan emosi.
  3. Menjadi pendengar yang baik.
  4. Memberikan rasa empati terhadap argumen pihak lain.
  5. Memahami persepsi pihak lain.
  6. Menjaga intonasi bicara dan sesekali menyampaikan humor untuk mencairkan suasana.
  7. Menyampaikan materi secara sopan.
  8. Tidak membawa masalah pribadi dalam perundingan.
  9. Membahas masa depan untuk kepentingan bersama.
  10. Mengatasi perbedaan pendapat.
  11. Mencari win win solution.

Tata Tertib Perundingan
Agar proses pembuatan PKB dapat berlangsung dengan baik dan tertib, maka diperlukan aturan tentang tata tertib. Aturan tata tertib ini akan dibuat, dibahas, dan disepakati oleh masing-masing tim perunding. Aturan tata tertib sekurang-kurangnya memuat :
  1. Tutujan pembuatan tata terib.
  2. Susunan tim perunding.
  3. Materi perundingan.
  4. Tempat perundingan.
  5. Tata cara perundingan.
  6. Cara penyelesaian jika terjadi kebuntuan selama perundingan.
  7. Sahnya perundingan.
  8. Biaya perundingan.

Isi PKB
Isi PKB sekurang-kurangnya memuat :
  1. Nama, tempat kedudukan dan alamat serikat pekerja/serikat buruh.
  2. Nama, tempat kedudukan dan alamat perusahaan.
  3. Nomor serta tanggal pencatatan serikat pekerja/serikat buruh pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.
  4. Hak dan kewajiban pengusaha.
  5. Hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh serta pekerja/buruh.
  6. Jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja bersama. dan
  7. Tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama.


Deadlock
Deadlock merupakan hal biasa dalam sebuah negosiasi, apalagi PKB menyangkut kepentingan pekerja dan kepentingan pengusaha sehingga diperlukan waktu yang cukup untuk membahas draf PKB. 

Deadlock biasanya ditandai dengan perundingan yang sering kali berjalan alot, salah satu penyebabnya karena para pihak belum berani membuka diri terhadap tawaran yang disampaikan pihak lawan dan argumentasi yang dibangun hanya didasarkan dari satu sudut pandang saja sehingga perundingan seperti ini tidak akan membawa pada titik temu. Tujuan perundingan PKB sebenarnya adalah untuk mengatur kepentingan pihak pengusaha dan pihak pekerja secara adil tanpa ada yang dirugikan (win win solution).

Namun bagaimanapun juga, tim perunding harus siap untuk mengantisipasi terjadinya deadlock. Apabila pembicaraan sudah mulai membosankan dan tidak ada kemajuan, jangan langsung mengambil keputusan tapi segera menjadwal ulang pertemuan.

Tinjau kembali hambatan-hambatan yang didapatkan selama proses perundingan berlangsung, jika perlu temui salah satu pihak lawan yang paling berpengaruh dan sampaikan tawarannya secara baik dengan alasan yang rasional.

Persiapkan juga strategi-strategi baru dalam menghadapi perundingan berikutnya, jika  perundingan tidak menghasilkan kesepakatan, maka para pihak dapat melaporkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan untuk diselesaikan melalui mekanisme perselisihan hubungan Industrial yang diatur dalam Undang-undang.


Pendaftaran PKB
Apabila sudah tercapai kesepakatan diantara para pihak, langkah selanjutnya adalah pihak Pengusaha mendaftarkan PKB kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan melampirkan naskah PKB yang telah ditandatangani oleh direksi atau pimpinan perusahaan, ketua dan sekretaris serikat pekerja/serikat buruh di atas kertas bermaterai cukup yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga). 

Sebagai tambahan administrasi, Pemohon juga melengkapi surat keterangan yang memuat :
  1. Nama dan alamat perusahaan.
  2. Nama pimpinan perusahaan.
  3. Wilayah operasi perusahaan.
  4. Status permodalan perusahaan.
  5. Jenis atau bidang usaha.
  6. Jumlah pekerja/buruh menurut jenis kelamin.
  7. Status hubungan kerja.
  8. Upah tertinggi dan terendah.
  9. Nama dan alamat serikat pekerja/serikat buruh.
  10. Nomor pencatatan serikat pekerja.serikat buruh.
  11. Jumlah anggota serikat pekerja.serikat buruh.
  12. Masa berlakunya perjanjian kerja bersama.

Maksud Pendaftaran PKB Pada Dinas Tenaga Kerja
Dengan didaftarkannya PKB pada Dinas Tenaga Kerja, maka PKB menjadi alat monitoring dan evaluasi pengaturan syarat-syarat kerja yang dilaksanakan di perusahaan dan PKB yang telah disepakati bersama akan menjadi rujukan utama dalam hal terjadi perselisihan. 


Ketentuan Berlakunya PKB
Dalam satu perusahaan hanya dapat dibuat satu PKB yang berlaku bagi seluruh pekerja di perusahaan bersangkutan. 

Apabila perusahaan memiliki cabang maka dibuat PKB Induk yang memuat ketentuan-ketentuan yang berlaku umum di seluruh cabang perusahaan dan dapat di buat PKB turunan yang memuat pelaksanaan PKB Induk yang disesuaikan dengan kondisi di masing-masing cabang perusahaan. 

Masa berlakunya PKB paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani atau diatur lain dalam PKB. 



Asas Hukum PKB
Dengan adanya kesepakatan antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan Pengusaha yang dituangkan dalam PKB, maka secara hukum  PKB tersebut berlaku sebagai peraturan yang mengikat bagi semua pihak atau dikenal dengan istilah asas Pacta Sunt Servanda (aggrements must be kept) yaitu setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya


Demikianlah tentang cara membuat dan tips menghadapi perundingan PKB. Kami dapat membantu anda untuk membuat draf Perjanjian Kerja Bersama atau Draf Peraturan Perusahaan.



Penulis : Frengky Richard



Dasar hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
  2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahaan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.
  3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.48/Men/IV/2004 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahaan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.
Read More