Siapakah Agen Asuransi itu? Agen Asuransi adalah orang yang bekerja mewakili perusahaan asuransi untuk memasarkan produk-produk asuransi, termasuk menerima premi/uang dari pemegang polis atau peserta untuk diserahkan kepada perusahaan asuransi. Kewenangan menerima premi seperti ini dapat menjadi celah untuk disalahgunakan oleh agen-agen yang nakal (tidak jujur) dengan berbagai motif menggelapkan uang nasabah, akibatnya pemegang polis selaku tertanggung dan perusahaan asuransi selaku penanggung sangatlah dirugikan.

Namun demikian, pemegang polis atau perserta yang mengalami kerugian atas tindakan Agen Asuransi seperti dimaksud di atas, dapat diselesaikan melalui 3 opsi yaitu sebagai berikut : 

1. Gugatan Perdata (Ganti Rugi)

Dasar tuntutan ganti rugi dalam hukum perdata diatur pada Pasal 1356 KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek) yang menentukan bahwa : Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Untuk menentukan perbuatan melawan hukum yang dilanggar oleh Agen Asuransi tersebut, dapat dilihat pada ketentuan pada Pasal 28 Undang-Undang 37 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (UU Asuransi), yang mengatur:

1. Premi atau kontribusi dapat dibayarkan langsung oleh Pemegang Polis atau Peserta kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah, atau dibayarkan melalui Agen Asuransi.
2. Agen Asuransi hanya dapat menerima pembayaran Premi atau Kontribusi dari Pemegang Polis atau Peserta setelah mendapatkan persetujuan dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah.
3. Pertanggungan dinyatakan mulai berlaku dan mengikat para pihak terhitung sejak Premi atau Kontribusi diterima oleh Agen Asuransi.
4. Dalam hal Premi atau Kontribusi dibayarkan melalui Agen Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Agen Asuransi wajib menyerahkan Premi atau Kotribusi tersebut kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dalam jangka waktu yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
5. Agen Asuransi dilarang menggelapkan Premi atau Kontribusi.
6. Agen Asuransi dilarang menahan atau mengelola Premi atau Kontribusi.
7. Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah wajib bertanggung jawab atas pembayaran klaim yang timbul apabila Agen Asuransi telah menerima Premi atau Kontribusi , tetapi belum menyerahkannya kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah tersebut.

Selanjutnya pada Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 69/Pojk.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah, telah jelas mengatur : 

Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah wajib bertanggung jawab atas pembayaran klaim atau manfaat yang timbul apabila Agen Asuransi telah menerima Premi atau kontribusi, tetapi belum menyerahkannya kepada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah atau Unit Syariah pada perusahaan asuransi tersebut.

Terkait dengan perbuatan melawan hukum, menurut Dr. Munir Fuadi, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer (hal. 10 dan 134) menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum Pasal 1356 KUHPerdata sebagai berikut :

1. Adanya suatu perbuatan
2. Perbuatan tersebut melawan hukum
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku
4. Adanya kerugian bagi korban
5. Adanya hubungan kausul antara perbuatan dengan kerugian

Dari unsur-unsur perbuatan melawan hukum di atas, ditentukan 3 bentuk ganti rugi yaitu sebagai berikut:

1. Ganti Rugi Nominal

Jika perbuatan melawan hukum yang serius, seperti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut.

2. Ganti Rugi Kompensasi

Ganti Rugi Kompensasi (compensatory damages) merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum.

3. Ganti Rugi Penghukuman

Ganti Rugi Penghukuman (punitive damages) merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku. 

Contoh kasus : 

Gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Agen Asuransi dapat ditemukan dalam putusan perkara Nomor : 7/Pdt.G/2019/PN Kds antara dr. Stevian Arifanto selaku Penggugat melawan Diyah Yuliastina (Agen Asuransi) selaku Tergugat I dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) selaku Tergugat II. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara tersebut pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa pembayaran premi dapat dibayarkan secara langsung oleh Pemegang Polis atau melalui Agen Asuransi. Meskipun sudah ada ketentuan dari Tergugat II terkait cara pembayaran premi sejak 24 Oktober 2014 akan tetapi kenyataannya pembayaran premi setelah 24 Oktober 2014 tetap dapat dilakukan dan terhadap polis milik Penggugat yang pembayarannya melalui Agen dapat dilakukan penebusan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (5) dan Pasal 33 UU Perasuransian, maka perbuatan Tergugat I yang telah menerima pembayaran uang premi dari Penggugat, kemudian tidak menyerahkan uang premi tersebut kepada Tergugat II dan selanjutnya memberikan polis palsu kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum.
2. Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat II wajib bertanggung jawab  atas pembayaran klaim atau manfaat yang timbul tersebut. Oleh karena Tergugat II tidak mau bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Penggugat, maka perbuatan Tergugat II telah memenuhi rumusan perbuatan melawan hukum.
3. Amar Putusan : Menghukum Tergugat II untuk membayar kerugiaan yang dialami oleh Penggugat secara tunai dan sekaligus sejumlah Rp. 20.860.000.000.

Berdasarkan prinsip PKPU tersebut di atas, maka suatu perusahaan yang mengalami kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada kreditor dapat terhindar dari kepailitan. Undang-Undang 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (disingkat UUK & PKPU) telah memberikan mekanisme hukum yang jelas dan adil bagi kreditor dan debitor melalui PKPU yang bertujuan mengadakan rencana perdamaian dengan harapan debitor diberikan kesempatan untuk tetap mengelola/menjalankan usahanya agar kembali likuid sehingga dapat menyelesaikan pembayaran utang kepada para kreditornya. 

Menurut UUK & PKPU, debitor atau kreditor dalam PKPU terdiri dari orang perorangan, Badan Hukum (Perseroan Terbatas (PT), Yayasan dan Koperasi), dan Persekutuan Perdata (CV, Firma, dan persekutuan perdata lainnya). Baik debitor maupun kreditor  memiliki hak yang sama untuk mengajukan PKPU ke Pengadilan Niaga, dengan ketentuan : 

1. Debitor mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;  
2. Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih;
3. Bagi Kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.

Contoh : Syarat Pendaftaran PKPU Oleh Debitor Berbadan Hukum

Apabila PKPU diajukan oleh debitor berbadan hukum apakah dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), Yayasan ataupun Koperasi, maka yang dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan pada saat mendaftarkan PKPU  adalah :

1. Surat Permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri.
2. Permohonan harus ditandatangani oleh debitor dan Advokatnya.
3. Surat Kuasa Khusus dari Direksi/Pengurus (sesuai AD/ART).
4. Izin beracara dan Berita Acara Sumpah untuk Advokat.
5. Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh debitor PT maka permohonan ditandatani oleh direksi atau sebagaimana yang dinyatakan dalam AD/ART.
6. Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh debitor Yayasan maka permohonan ditandatangi oleh pengurus Yayasan sebagaimana disebutkan dalam AD.
7. Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh debitor Koperasi maka permohonan ditandatangi oleh pengurus Koperasi sebagaimana disebutkan dalam AD.
8. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) termasuk perubahannya jika ada perubahan.
9. Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk mengajukan permohonan PKPU.
10. Daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya.
11. Bukti adanya utang pada 2 (dua) atau lebih kreditor, yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
12. Neraca keuangan terakhir.
13. Mengusulkan Pengurus dalam PKPU sesuai dengan kriteria dan syarat-syarat yang ditentukan. 
14. Surat permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak ditambah 4 (empat) eksemplar untuk Majelis Hakim.
15. Permohonan disertai dengan dokumen elektronik.

1. Surat Permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri.
2. Permohonan harus ditandatangani oleh kreditor dan Advokatnya.
3. Surat Kuasa Khusus dari Direksi/Pengurus (sesuai AD/ART).
4. Izin beracara dan Berita Acara Sumpah untuk Advokat.
5. Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh kreditor PT maka permohonan ditandatani oleh direksi atau sebagaimana yang dinyatakan dalam AD/ART.
6. Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh kreditor Yayasan maka permohonan ditandatangi oleh pengurus Yayasan sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar.
7. Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh kreditor Koperasi maka permohonan ditandatangi oleh pengurus Koperasi sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar.
8. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) termasuk perubahannya jika ada perubahan.
9. Bukti adanya utang pada 2 (dua) atau lebih kreditor, yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
10. Mengusulkan Pengurus dalam PKPU sesuai dengan kriteria dan dengan syarat-syarat ditentukan. 
11. Surat permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak ditambah 4 (empat) eksemplar untuk Majelis Hakim.
12. Permohonan disertai dengan dokumen elektronik.