Bagi pemegang hak atas tanah, memiliki sertifikat tanah mempunyai nilai lebih, karena bila dibandingkan dengan alat bukti tertulis lain, sertifikat tanah merupakan bukti kepemilikan yang kuat atas suatu bidang tanah.

Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
2. Keputusan Menteri Negara Agraria Nomor 10 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Penggantian Sertifikat Hak Atas Tanah.

Peraturan Dasar
Apabila kita merujuk pada peraturan-peraturan pokok agraria termasuk turunannya, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan :

1. Hak Guna Bangunan (HGB) adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri. 
2. Tanah Negara adalah tanah yang langsung dikuasi oleh Negara. 
3. Hak Pengelolaan (HPL) adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.  

1. Warganegara Indonesia.
2. Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

1. Tanah Negara.
2. Tanah Hak Pengelolaan.
3. Tanah Hak Milik.

Untuk mengatur dan menjamin terlaksananya hak dan kewajiban antar pengusaha dengan buruh/pekerja di perusahaan diperlukan sebuah aturan untuk menjadi pedoman bersama yang dibuat secara tertulis, rinci dan jelas yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban, hubungan kerja, waktu kerja, upah, syarat-syarat kerja, tata tertib dan lain sebagainya.

1. Peraturan Perusahaan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Materi dalam Peraturan Perusahaan tidak boleh lebih rendah dari peraturan perundang-undangan.

1. Hak dan kewajiban pengusaha.
2. Hak dan kewajiban pekerja/buruh.
3. Syarat kerja.
4. Tata tertib perusahaan.
5. Jangka waktu berlakunya Peraturan Perusahan.
6. Hal-hal yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan.

1. Dalam satu perusahaan hanya dapat dibuat 1 (satu) Peraturan Perusahaan yang berlaku bagi seluruh pekerja/buruh diperusahan yang bersangkutan baik PKWT maupun PKWTT.
2. Dalam hal perusahaan memiliki cabang/unit kerja/perwakilan, Peraturan Perusahaan sebagaimana diamksud di atas berlaku di semua cabang/unit kerja/perwakilan perusahaan.
3. Perusahaan yang memiliki cabang/unit kerja/perwakilan, dapat membuat Peraturan Perusahaan turunan yang berlaku di masing-masing cabang/unit kerja/perwakilan perusahaan.
4. Peraturan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) di atas, berlaku secara umum di cabang/unit kerja/perwakilan sedangkan Peraturan Perusahaan turunan sebagaimana dimaksud pada poin 3 (tiga) diatas, memuat ketentuan khsusus yang disesuaikan dengan kondisi  cabang/unit kerja/perwakilan perusahaan masing-masing.
5. Dalam hal Peraturan Perusahaan turunan belum disahkan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan setempat, maka Peraturan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) diatas teteap berlaku di  cabang/unit kerja/perwakilan perusahaan yang bersangkutan.
6. Jika beberapa perusahaan tergabung dalam 1 (satu) grup, maka Peraturan Perusahaan dibuat oleh masing-masing perusahaan.

1. Pengusaha menyampaikan naskah rancangan Peraturan Perusahaan kepada wakil pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh untuk mendapatkan saran dan pertimbangan.
2. Saran dan pertimbangan terhadap naskah rancangan Peraturan Perusahaan harus sudah diterima oleh pengusaha dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya naskah rancangan Peraturan Perusahaan tersebut.
3. Setelah pengusaha menerima saran dan pertimbangan dari wakil pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh terkait dengan naskah rancangan Peraturan Perusahaan, maka pengusaha memperhatikan saran dan pertimbangan tersebut.
4. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja wakil pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh tidak memberikan saran atau pertimbangan terhadap naskah Peraturan Perusahaan, maka pengusaha dapat mengajukan pengesahaan Peraturan Perusahaan disertai bukti permintaan saran dan pertimbangan dari pengusaha kepada wakil pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.   

1. Kepala SKPD Bidang Keternagakerjaan Kabupaten/Kota, untuk perusahaan yang terdapat hanya dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota.
2. Kepala SKPD Bidang Ketenagakerjaan Provinsi, untuk perusahaan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi.
3. Direktur Jenderal, untuk perusahaan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Provinsi. Direktur Jenderal dalam hal ini dapat mendelegasikan kewenangan pengesahaan Peraturan Perusahaan kepada Direktur yang menyelenggarakan urusan di bidang persyaratan kerja.

1. Naskah Peraturan Perusahaan yang telah ditandatangani oleh pengusaha.
2. Bukti telah dimintakan saran dan pertimbangan dari serikat pekerja/serikat buruh dan/atau wakil pekerja/buruh apabila di perusahaan tidak ada serikat pekerja/serikat buruh.

1. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahaan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja. 

Penyerobotan tanah merupakan salah satu masalah di bidang pertanahaan yang paling sering terjadi di Indonesia. Sebelum menguraikan lebih jauh tentang penyerobotan tanah perlu untuk memahami arti kata dari penyerobotan. Penyerobotan berasal dari kata serobot/menyerobot yang dapat diartikan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau tidak mengindahkan hukum dan aturan, sebagai contoh : mencuri, merampas, menempati tanah atau rumah orang lain yang bukan haknya, perbuatan yang menyimpang dari aturan, menggunakan jalan semau-maunya tanpa mengindahkan aturan. Sedangkan kata Penyerobotan adalah proses, cara, perbuatan menyerobot. 

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang  Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).