Sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah menghubungi ehukum.com. Berikut ulasan pertanyaan anda.

Sebelum saya menjelaskan tentang surat palsu, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian tentang surat. Surat ialah suatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai bahan pembuktian. Segala sesuatu yang tidak menyangkut tanda-tanda bacaan atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan tetapi tidak mengandung buah pikiran tidaklah termasuk pengertian surat.

Berikut pengertian Surat, Surat Palsu, Membuat Surat Palsu, dan Memalsu Surat berdasarkan Kitab Undang-Undangan Hukum Pidana yaitu :

Surat adalah segala surat yang dituliskan dengan tangan tangan yang dicetak maupun yang ditulis dengan memakai mesin ketik/computer, dan lain-lain.

Surat Palsu adalah surat yang tampak terlihat seperti asli, tetapi baik materil maupun formal ternyata tidak asli. Ketidak aslian dapat terlihat dari form dan kop surat yang diyakini si penerima surat adalah tidak asli, tetapi tulisan dan tanda-tanda si pemberi atau si pengirim pada surat tersebut ternyata tidak asli atau diragukan.

Membuat Surat Palsu adalah membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) , atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu tidak benar.

Memalsu Surat adalah mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari materi aslinya atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada aslinya. Caranya bermacam-macam tidak senantiasa perlu bahwa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dilakukan dengan mengurangkan, menambah, atau mengubah sesuatu dari surat itu. Memalsu tanda tangan masuk dalam pengertian Memalsu Surat, demikian pula penempelan suatu foto orang lain dari pada pemegang yang berhak dalam suatu surat ijazah sekolah, ijazah pengemudi dipandang sebagai suatu pemalsuan.

Surat palsu diatur pada Pasal 263 KUHPidana, supaya orang dapat dihukum menurut Pasal ini maka pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak palsu. Demikian pula penggunaannya itu harus dapat mendatangkan kerugian. Yang dihukum menurut Pasal 263 KUHPidana tidak saja orang yang memalsukan surat tetapi juga orang yang sengaja mempergunakan surat palsu.

Unsur-unsur Pasal 263 KUHP :

1. Barang siapa;
2. Membuat surat palsu;
3. Surat yang dipalsukan haruslah berupa surat sebagai berikut : Dapat menerbitkan suatu hak, Surat yang dapat menerbitkan suatu perjanjian, Surat yang dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang, Surat yang boleh atau dapat dipergunakan sebagai surat keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa tertentu. Atau dengan kata lain surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu.
4. Dengan maksud menggunakan atau menuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.
5. Dapat mendatangkan kerugian.

Demikian penjelasan singkat tentang surat palsu dengan merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penulis : Frengky Richard Mesakaraeng, S.H.

Dasar Hukum : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Bahwa tujuan dari pada perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia. Namun pertanyaannya bagaimana kalau tidak bahagia? Jika demikian maka baik suami maupun istri berhak mengajukan gugatan perceraian agar mendapatkan putusan pengadilan terkait dengan status perkawinannya.

Adapun yang menjadi alasan-alasan suami atau istri mengajukan gugatan peceraian yaitu karena salah satu pihak mengalami suatu kondisi yang tidak dapat diterima oleh pasangan, seperti : 

Pada prinsipnya pria dan wanita hanya boleh memiliki seorang pasangan hidup,  akan tetapi hukum membolehkan seorang suami untuk beristri lebih dari seorang dengan alasan:

Dalam hal seorang suami hendak beristeri lebih dari seorang maka wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama. Jika menurut pengadilan telah cukup alasan bagi suami untuk beristeri lebih dari seorang maka pengadilan barulah memberikan izin kepada suami untuk beristeri lebih dari seorang.

Dalam mengajukan permohonan ke pengadilan, syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu :

Selanjutnya pengadilan akan memeriksa permohonan yang diajukan oleh suami paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan yang disertai lampiran-lampirannya. Tidak hanya itu saja tetapi pengadilan melakukan pemanggilan kepada istri yang bersangkutan untuk hadir memberikan keterangannya dalam persidangan.

Sepanjang suami belum mendapat izin dari pengadilan, maka pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang yang apabila larangan tersebut sampai dilanggar maka Pegawai Pencatat perkawinan yang dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Selamat sore ehukum.com, nama saya Bram ingin bertanya tentang tanggung jawab kami sebagai ahli waris terhadap hutang saudara kami yang sudah almarhum. Kami 5 orang bersaudara, salah satu saudara kami meninggal dunia karena menderita sakit, belakangan baru diketahui almarhum saudara kami memiliki hutang pribadi kepada pihak lain sebesar 300 juta sesuai dengan surat pernyataan pengakuan hutang yang dibuat almarhum. Kini kami sebagai keluarga diminta untuk membayar hutang almarhum tersebut, jika kami tidak bayarnya maka kami diancam akan dipengadilankan. Mohon petunjuknya. Terima kasih.

Sebelumnya kami ucapkan terima kasih telah berbagi dengan ehukum.com, berikut ulasannya :

Terkait Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Hutang Pewaris

Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang pewaris dapat dilihat pada Pasal 1100 KUHPerdata yang mengatur : Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu.

Selanjutnya pada Pasal 1101 KUHPerdata mengatur : Kewajiban membayar tersebut dipikul secara perseorangan, masing-masing menurut besarnya bagian warisannya, tanpa mengurangi hak-hak pihak kreditur terhadap seluruh harta peninggalan, selama warisan itu belum dibagi, dan tanpa mengurangi hak-hak para kreditur hipotek.

Berdasarkan ketentuan KUHPerdata di atas, maka yang menjadi pokok pertanyaan adalah Apakah Almarhum memiliki harta peninggalan yang diwariskan? dan Apakah saudara telah menerima harta warisan Almarhum?

Dalam hal suadara menerima harta peninggalan Almarhum sebagai warisan maka sesuai dengan ketentuan hukum perdata, saudara dibebankan untuk memikul hutang Almarhum sesuai dengan besarnya warisan yang saudara terima. Sebaliknya apabila Saudara tidak menerima warisan Almarhum atau Almarhum tidak memiliki harta yang dapat diwariskan maka tentu saudara dibebaskan untuk menanggung hutang Almarhum. 

Terkait Pembuktian Surat Pernyataan 

Adapun kekuatan pembuktian suatu surat pernyataan dapat mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor Register: 3901 K/Pdt/1985 Tanggal 29 Nopember 1988 yang kaidah hukumnya menyebutkan bahwa “surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat dipersamakan dengan kesaksian)".