3 Prinsip Asuransi, Wajib Diketahui

 

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk : (a). memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau (b). memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.


Pemegang Polis adalah pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan perusahaan asuransi untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas resiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain.


Karena asuransi didasarkan pada suatu perjanjian, maka perlu juga mengetahui sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.


Apabila perjanjian telah menenuhi Pasal 1320 KUHPerdata, karenanya menurut prinsip Pacta Sunt Servanda perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 KHUPerdata).


Berikut 3 prinsip yang paling penting dalam asuransi, yaitu :


Prinsip Kepentingan Yang Dapat Diasuransikan (Insurable Interest), Prinsip ini mempersyaratkan bawah tertanggung adalah pihak yang memiliki kepentingan yang membuatnya berhak untuk melakukan perjanjian asuransi atas objek yang diasuransikan. Prinsip ini terdapat dalam Pasal 250 KUHDagang yang menyatakan bahwa penanggung tidaklah wajib memberikan ganti kerugian atas barang yang dipertanggungkan apabila tertanggung tidak mempunyai kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan. 

Menurut pendapat Volmar, Dorhout Mess,  Emmy Pangaribuan Simandjuntak, pengertian keberadaan kepentingan yang diasuransikan pada Pasal 250 KUHDagang harus diartikan bukan waktu perjanjian asuransi diadakan, melainkan pada waktu kerugian terjadi. Menurut Man S. Sastrawidjaja bahwa walaupun polis asuransi tidak ada artinya secara finansial sampai timbulnya klaim yang merupakan saat tertanggung harus membuktian kepemilikannya, tertanggung harus memberitahukan kepada penanggung perubahan-perubahan yang timbul termasuk penggantian kepemilikan sesuai dengan prinsip keterbukaan dan memberikan hak kepada penanggung untuk menilai bagaimana perubahan tersebut mungkin mempengaruhi risikonya.


Prinsip Itikad Sangat Baik (Utmost Good Faith), prinsip ini menyatakan bahwa kedua belah pihak dalam suatu perjanjian asuransi mengikatkan diri atas dasar itikad baik. Pada sisi lain ketentuan dalam Pasal 251 KUHDagang mengatur "semua pemberithuan yang tidak benar, semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukan dengan itikad baik, yang sifatnya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu batal".

Pasal 251 KUHDagang meletakkan tanggung jawab pada tertanggung untuk memberikan keterangan yang benar (itikad baik) kepada penanggung. Namun demikian Pasal 251 KUHDagang hanya menekankan tanggung jawab pada sisi tertanggung, seharusnya prinsip itikad baik diberlakukan juga kepada penanggung agar ada kesetaraan karena Pasal 251 KUHDagang dapat berakibat pertanggungan menjadi batal.


Prinsip Ganti Kerugian (Principle of Indemnity), perjanjian asuransi mengandung prinsip bahwa tertanggung akan menerima pembayaran klaim dari penanggung maksimum sebesar kerugian yang diderita, tanggung jawab yang secara hukum harus dibayar ataupun kehilangan pendapatan yang diharapkan. Prinsip ganti kerugian tercermin dalam Pasal 246 KUHDagang yaitu pada kalimat  “untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak pasti” esensi dari prinsip ganti kerugian adalah bahwa tertanggung berhak atas penggantian sebesar kerugian yang dideritanya tidak lebih dan tidak kurang.


Demikian halnya dengan Pengalihan Portofolio Pertanggungan, Perusahaan asuransi wajib memberikan kesempatan kepada pemegang polis, tertanggung, peserta untuk menyampaikan penolakan pengalihan pertanggungannya kepada perusahaan. 


Dalam hal pemegang polis, tertanggung, peserta menolak pertanggungannya dialihkan kepada perusahaan lain, maka pertanggungan menjadi berakhir dan perusahaan wajib mengembalikan hak pemegang polis, tertanggung, peserta. Pengembalian hak pemegang polis, tertanggung, peserta tidak dapat dibebankan dengan biaya administrasi (potongan) termasuk biaya pengakhiran polis.


Hormat penulis,

Frengky Richard Mesakaraeng, S.H.


Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
  3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaran Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah

No comments:

Powered by Blogger.