edukasi hukum

Read

Berikut rangkuman dari Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian.

1. Jaminan Kecelakaan Kerja

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

Apa saja Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja berdasarkan PP 82/2019? berikut ulasannya.

Manfaatnya Jaminan Kecelakaan Kerja adalah :

a. Pelayanan kesehatan

Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis, meliputi :

Pemeriksaan dasar dan penunjang.
Perawatan tingkat pertama dan lanjutan.
Rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara.
Perawatan intensif.
Penunjang diagnostik.
Penanganan, termasuk komorbiditas dan komplikasi yang behubungan dengan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Pada PP sebelumnya hanya mencantumkan "Pengobatan".
Pelayanan khusus.
Alat kesehatan dan implan.
Jasa dokter/medis.
Operasi.
Pelayanan darah.
Rehabilitasi medik.
Perawatan di rumah bagi Peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit dengan ketentuan : dilaksanakan bekerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan manfaat diberikan maksimal 1 (satu) tahun dengan batasan biaya paling banyak sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Pada PP sebelumnya tidak diatur.
Pemeriksaan diagnostik dalam penyelesaian kasus penyakit akibat kerja. Pada PP sebelumnya tidak di atur.

b. Santunan

Santunan yang diberikan berupa uang, meliputi :

Pengantian biaya transportasi, berupa : biaya transportasi peserta yang mengalami kecelakaan kerja ke rumah sakit dan/atau kerumahnya, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan rujukan ke rumah sakit lain; dan/atau
Biaya transportasi peserta yang mengikuti program kembali kerja menuju dan pulang dari fasilitas pelayanan kesehatan dan balai latihan kerja, dengan rincian jika menggunakan transportasi darat, sungai, atau danau paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), pada PP sebelumnya paling banyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), Jika menggunakan transportasi laut paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Pada PP sebelumnya paling banyak Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Jika menggunakan transportasi udara paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Pada PP sebelumnya paling banyak Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Jika menggunakan lebih dari 1 (satu) angkutan maka berhak atas biaya paling banyak dari masing-masing angkutan yang digunakan.
Santunan sementara tidak mampu bekerja (STMB). STMB untuk 6 (enam) bulan pertama diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari Upah. STMB untuk 6 (enam) bulan kedua diberikan sebesar 100%(seratus persen) dari Upah bandingkan pada PP sebelumnya hanya diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Upah. STMB untuk 6 (enam) bulan ketiga dan seterusnya diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Upah. Artinta tidak ada perubahan dengan besaran ini pada PP sebelumnya.
Santunan cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi, dan cacat total tetap.
Santunan kematian dan biaya pemakaman. Untuk biaya pemakaman diberikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan apabila melihat pada PP seleumnya biaya pemakaman jauh lebih rendah yaitu hanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
Santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila peserta meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Santunan berkala dibayar sekaligus = 24 x Rp. 500.000,- = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Pada PP sebelumnya Santunan berkala dibayar sekaligus = 24 x Rp. 200.000,- = Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
Biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (orthose) dan/atau alat pengganti (prothese) bagi Peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat Kecelakaan Kerja untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40%(empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik.
Penggantian biaya gigi tiruan paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), alat bantu dengar paling banyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan penggantian biaya kacamata paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Pada PP sebelumnya hanya mengatur Penggantian biaya gigi tiruan yang jumlahnya paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
Beasiswa pendidikan bagi anak dari peserta yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja. Beasiswa pendidikan diberikan secara berkala tiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak peserta, dengan ketentuan Beasiswa pendidikan tersebut diberikan paling banyak 2 orang anak dengan rincian pendidikan TK sampai dengan SD/Sederajat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 8 (delapan) tahun, Pendidikan SMP/Sederajat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun, Pendidikan tinggi maksimal Strata 1 atau pelatihan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 5 (lima) tahun. Pada PP sebelumnya Beasiswa pendidikan anak bagi setiap Peserta yang meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat kecelakaan kerja tidak diatur secara rinci sesuai dengan jenjang pendidikan melainkan diberikan scara langsung sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap Peserta, sehingga jika dibandingkan dengan PP yang baru, PP yang lama tentu lebih menguntungkan.
Klaim behasiswa dilakukan setiap tahun dan bagi anak Peserta yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di tingkat dasar pada saat Peserta meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap, beasiswa diberikan pada saat anak memasuki usia sekolah. Adapun beasiswa berakhir pada saat anak Peserta mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun atau menikah atau bekerja.

c. Hak Menuntut Manfaat JKK
Hak peserta untuk menuntut manfaat JKK diberikan selama dalam jangka waktu 5 tahun terhitung sejak kecelakaan kerja terjadi atau sejak penyakit akibat kerja didiagnosis, artinya apabila lewat dari jangka waktu tersebut, maka hak menuntut bagi peserta menjadi gugur. Hal ini tentu jauh berbeda jika dibandingkan dengan jangka waktu yang diberikan pada PP sebelumnya, dimana peserta hanya diberikan batas waktu untuk menuntut manfaat JKK selama dalam kurun waktu 2 (dua tahun) sejak kecelakaan kerja terjadi.

2. Manfaat Jaminan Kematian

Selanjutnya kita akan bandingkan manfaat Jaminan Kematian (JKM) pada PP 80/2019 dengan PP 44/2015.
Berdasarkan PP 80/2019, Manfaat Jaminan Kematian (JKM) diberikan apabila peserta meninggal dunia dalam masa aktif, terdiri atas :

Santunan sekaligus Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diberikan kepada ahli waris peserta. Pada PP sebelumnya nilai santunan sekaligus hanya sebesar Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah).
Santunan berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar 24 x Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) diberikan kepada ahli waris peserta. Pada PP sebelumnya santunan berkala 24 x Rp. 200.000,- = Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayar sekaligus.
Biaya pemakaman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada ahli waris peserta. Pada PP sebelumnya biaya pemakaman hanya senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Lalu bagaimana apabila peserta JKM tidak memiliki ahli waris? maka menurut PP ini biaya pemakaman diberikan kepada pengurus pemakaman.
Beasiswa pendidikan bagi anak dari peserta yang telah memiliki masa iur paling singkat 3 (tiga) tahun dan meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. Untuk beasiswa pada Jaminan Kematian (JKM) diberikan paling banyak 2 orang anak pserta sesuai dengan jenjang pendidikan. Hal ini dapat dilihat pada pembahasan beasiswa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di atas.

Demikian uraian Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019. Kami dapat membantu anda untuk menangani hubungan ketenagakerjaan di perusahaan anda termasuk memberikan legal advice ataupun legal opinion.

Penulis : Frengky Richard Mesakaraeng

Dasar hukum :

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian.
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian.

Selengkapnya Komentar

Hukum Bisnis Hukum Perdata

4 Aturan Dasar Perdagangan Elektronik

By Frengky Richard Mesakaraeng

Read

0 Comments

Pasar Online

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau istilah sederhananya Pasar online saat ini sedang berkembang dengan sangat pesat seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada dan masih banyak lagi. bagaimana tidak, dengan belanja online masyarakat mendapatkan manfaat yang sangat besar, tidak harus datang ke toko untuk mencari dan menyeleksi produk yang diinginkan karena hampir semua produk yang menjadi kebutuhan masyarakat sehari-hari telah tersedia di berbagai toko online, baik produksi dalam negeri maupun produksi luar negeri. Bagi pelaku usaha/pedagang, manfaat berjualan online sangatlah menguntungkan karena tidak membutuhkan modal besar seperti membuat bangunan atau menyawa tempat/lapak secara pisik.

Baca juga :

Bisnis Waralaba/Franchise Dan Aturan Hukumnya

Pentingnya Mendaftarkan Merek Dagang Untuk Mengantisipasi Terjadinya Sengketa

Namun terlepas dari itu, jual beli online tidak selamanya berjalan dengan baik dan lancar seperti yang diharapkan karena konsumen kadang mengeluhkan barang yang dibeli secara online. Misalnya, barang yang di pesan tidak sampai kepada konsumen, barang yang diterima sudah rusak/barang bekas, kadaluarsa, dan lain sebagainya.

Dengan munculnya berbagai masalah tersebut, maka pemerintah membuat aturan main melalui Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik tujuannya agar kegiatan perdagangan dilakukan secara legal, jujur, terbuka, dan mengutamakan hak-hak dan kepentingan konsumen sebagai pengguna barang. Berikut adalah 4 aturan dasar yang perlu diketahui dalam perdagangan secara elektronik/online :

1. Pelaku Usaha

Sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dalam setiap Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, pelaku usaha mempunyai kewajiban, yaitu :

Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang identitas subyek hukum yang didukung dengan data atau dokumen yang sah.
Menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan terhadap Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan termasuk Sistem Elektronik yang digunakan sesuai karakteristik fungsi dan perannya dalam transaksi tersebut.
Memenuhi ketentuan etika periklanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Informasi yang benar, jelas, dan jujur dimaksud di atas paling sedikit mencakup Kebenaran dan keakuratan informasi, Kesesuaian antara informasi iklan dan fisik Barang, Kelayakan konsumsi Barang, Legalitas Barang, dan Kualitas, harga, dan aksesabilitas Barang.

Selain itu, dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, pelaku usaha juga wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar, yaitu paling sedikit memuat tentang :

Identitas dan legalitas pelaku usaha sebagai produsen atau pelaku usaha distribusi;
Persyaratan teknis barang yang ditawarkan;
Harga dan cara pembayaran barang; dan
Cara penyerahan barang.

Lebih lanjut Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dalam negeri dan/ atau luar negeri berkewajiban :

Mengutamakan menggunakan nama domain tingkat tinggi Indonesia (dot id) bagi Sistem Elektronik yang berbentuk situs internet;
Mengutamakan menggunakan alamat Protokol Internet (IP Address) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Menggunakan perangkat server yang ditempatkan di pusat data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Melakukan pendaftaran Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
Memenuhi ketentuan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh instansi terkait dan memperoleh Sertifikat Keandalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Menyampaikan data dan/atau informasi secara berkala kepada lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik; dan
Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral lain yang terkait dengan perizinan kegiatan usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Jika dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik terdapat konten informasi elektronik ilegal, maka pihak Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dalam negeri dan/atau luar negeri serta Penyelenggara Sarana Perantara bertanggung jawab atas dampak atau konsekuensi hukum akibat keberadaan konten informasi elektronik ilegal tersebut kecuali yang bersangkutan bertindak cepat untuk menghapus link elektronik dan/atau konten informasi elektronik ilegal setelah mendapat pengetahuan atau kesadaran.

Catatan : Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Yang dimaksud dengan konten informasi elektronik ilegal adalah konten yang dilarang atau bersifat melawan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Konsumen

Konsumen selaku pengguna/pemakai barang online punya hak untuk menyampaikan komplain/keluhan apabila terdapat masalah pada barang yang dibeli. Untuk itu, pelaku usaha diwajibkan untuk menyediakan layanan pengaduan bagi Konsumen. Layanan pengaduan tersebut minimal mencakup :

Alamat dan nomor kontak pengaduan;
Prosedur pengaduan Konsumen;
Mekanisme tindak lanjut pengaduan;
Petugas yang kompeten dalam memproses layanan pengaduan; dan
Jangka waktu penyelesaian pengaduan.

3. Pengiriman Barang

Apabila konsumen telah membeli barang online, maka pelaku usaha/pedagang di pasar online wajib melakukan pengiriman barang kepada konsumen yang dapat dilakukan dengan menggunakan jasa kurir atau dengan menggunakan mekanisme pengiriman Barang atau jasa lainnya.

Jika pengiriman barang menggunakan jasa kurir atau mekanisme pengiriman lainnya, pelaku usaha/pedagang harus memastikan:

Keamanan Barang;
Kelayakan kondisi Barang;
Kerahasiaan Barang;
Kesesuaian Barang yang dikirim; dan
Ketepatan waktu pengiriman barang, sesuai kesepakatan transaksi perdagangan melalui online atau sistem elektronik.

Pelaku usaha/pedagang wajib menyampaikan informasi mengenai barang yang telah dikirim kepada konsumen, dan pelaku usaha/pedagang tidak dapat membebani konsumen mengenai kewajiban membayar barang yang dikirim tanpa dasar kontrak.

Dalam hal pengiriman barang dilakukan oleh pelaku usaha dalam negeri dan/atau luar negeri, maka wajib memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai jangka waktu dan status pengiriman kepada Konsumen secara berkala.

Jika terdapat kesalahan dan/atau ketidaksesuaian antara jangka waktu aktual dan jangka waktu pengiriman barang yang telah disepakati dalam Kontrak Elektronik dengan barang yang dikirim sehingga menimbulkan perselisihan antara konsumen dengan pelaku usaha, maka pelaku usaha dalam negeri dan/atau luar negeri wajib menyelesaikan perselisihan tersebut.

Khusus untuk pengiriman barang digital dianggap sah apabila barang digital tersebut telah diterima secara penuh dan terbukti terpasang dengan baik dan/atau beroperasi sebagaimana mestinya sesuai dengan petunjuk penggunaan teknis yang berlaku untuk barang digital yang dibeli. Oleh karena itu, pelaku usaha wajib memastikan barang digital dimaksud dapat dioperasikan sebagaimana mestinya sebelum mengirim barang karena apabila barang digital tersebut ternyata menimbulkan kerugian bagi pengguna, maka kerugian dimaksud menjadi tanggung jawab pelaku usaha.

4. Penukaran Barang

Pelaku usaha/pedagang dalam negeri atau luar negeri wajib memberikan jangka waktu paling sedikit 2 (dua) hari kerja untuk penukaran barang atau pembatalan pembelian, terhitung sejak barang diterima oleh konsumen.

Penukaran barang atau pembatalan pembelian dapat dilakukan dalam hal:

Terdapat kesalahan dan/atau ketidaksesuaian antara barang yang dikirim;
Terdapat kesalahan dan/atau ketidaksesuaian antara jangka waktu aktual pengiriman barang;
Terdapat cacat tersembunyi;
Barang rusak;
Barang kadaluwarsa.

Konsumen yang melakukan penukaran barang hanya dapat dibebankan biaya pengiriman kembali barang apabila kesalahan terjadi karena ketidaktelitian konsumen.

Demikian penjelesan tentang kewajiban-kewajiban pelaku usaha dan hak-hak konsumen dalam jual beli barang online. Apabila terdapat hal-hal yang ingin ditanyakan lebih jauh, dapat menghubungi kami.

Penulis : Frengky Richard Mesakaraeng, S.H.

Dasar Hukum :

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Selengkapnya Komentar

Hukum Pidana Korupsi

Pengertian Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Menurut UU Tipikor

By Frengky Richard Mesakaraeng

Read

0 Comments

Pengertian Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara menurut Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur sebagai berikut :

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;”

Baca juga : Merasa Ada Kejanggalan Dalam Prosedur Penetapan Tersangka Kasus Korupsi, Lakukan Langkah Ini

Pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam Pasal 12 huruf a UU TPK di atas bersifat alternatif yaitu Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Kata “atau” dalam Pasal ini bersifat pilihan atau alternatif, apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi.

Pegawai Negeri

Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, yang dimaksud Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meskipun Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian telah di cabut dan diganti dengan UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara, akan tetapi dalam UU ASN pengertian Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak sama dengan pengertian yang diberikan oleh UU Pokok-pokok Kepegawaian.

Menurut UU ASN, Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Walaupun UU ASN tidak mengenal istilah pegawai negeri sebagaimana istilah yang digunakan dalam UU TPK dan UU Pokok-Pokok Pegawaian, namun dengan adanya UU ASN tidak menjadi masalah yang serius dalam penegakan hukum pidana korupsi, khususnya yang memuat pasal-pasal yang memuat unsur pegawai negeri.

Namun pengertian Pegawai Negeri tidak merujuk hanya pada undang-undang tentang pokok-pokok kepegawaian dan Aparatur Sipil Negara, karena pengertian pegawai negeri telah mengalami perluasan arti sejak diundangkannya UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana menurut UU ini yang dimaksud dengan pegawai negeri meliputi :

Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP;
Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
Orang yang menerima gaji atau upah dari satu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau,
Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;

Penyelenggara Negara

Pengertian Penyelenggara Negara menurut Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sesuai Penjelasan Pasal 5 ayat (2) adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Menurut UU 28/1999 Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam UU 28/1999 Penyelenggara Negara meliputi :

Pejabat Negara pada lembaga tertinggi Negara;
Pejabat Negara pada lembaga tinggi Negara;
Menteri;
Gubernur;
Hakim;
Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian penjelasan tentang pengertian Pegawai Negeri atau Penyelengara Negara menurut UU TPK, kami dapat membantu anda dalam melakukan pendampingan hukum baik pada proses Penyidikan di KPK/Kejaksaan, Penuntutan, dan Persidangan di Pengadilan Tipikor.

Dasar Hukum :

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Selengkapnya Komentar

Subscribe to: Posts ( Atom )

edukasi hukum

Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian

4 Aturan Dasar Perdagangan Elektronik

Pengertian Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Menurut UU Tipikor

Recent Posts

Facebook

Search This Blog

Blog Archive

Labels

Report Abuse

Pages

Contributors

Formulir Kontak