Identitas atau merek merupakan wujud spiritual yang berperan penting dalam kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan jasa. Hal ini tidak terlepas dari pembedaan suatu barang tertentu dengan barang lain yang bentuknya serupa. Namun dalam dunia bisnis, merek yang terkenal dengan kualitas dan harganya terus-menerus meningkat, akan rentan dibajak bahkan dipalsukan oleh produsen lain dengan persaingan tidak sehat. Selain itu, sebagian besar merek yang beredar di pasaran tidak terdaftar sehingga tidak dilindungi undang-undang sehingga dapat menimbulkan perselisihan dan persaingan usaha tidak sehat.

Tindakan yang dilakukan oleh seorang anak atau remaja pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana anak yang dimaksud adalah yang telah berusia 12 tahun tapi belum sampai usia 18 tahun. Menurut KUHPidana menyatakan bahwa dalam hal penuntutan pidana terhadap anak di bawah umur yang melakukan perbuatan sebelum umur 16 tahun, hakim memiliki kewenangan untuk memerintahkan anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pengasuhnya tanpa adanya hukuman atau memperintahkan anak tersebut diserahkan kepada pemerintah tanpa adanya hukuman.

Sebenarnya hal ini sangat problematik mengingat saat ini banyak anak anak bukan saja melakukan kenalakan tetapi perbuatannya sudah mengarah pada tindakan kriminal seperti penganiayaan dan pembunuhan yang mana menurut aturan normatif sepatutnya mendapat hukuman sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun tidak setiap penyelesaian kasus anak melalui jalur hukum akan membuat anak lebih baik apabila dilihat dari sudut perkembangan dan pertumbuhan anak secara fisik maupun secara psisikologis.

Penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum dalam konteks sosial masyarakat misalnya anak yang berkonflik dengan hukum dapat diselesaikan diluar pengadilan (non litigasi) dengan prinsip kebersamaan dan keterbukaan serta melibatkan semua pihak yang terkait seperti korban, pelaku, pemerintah setempat, masyarakat maupun dan dari lembaga penegak hukum seperti kepolisian yang dapat bertindak sebagai fasilitator dan sekaligus menjadi mediator. Dengan demikian, anak yang berkonflik dengan hukum akan terhindar dari cap/label/stigma negatif dari masyarakat sekitarnya. Karena bagaimanapun kehidupan anak akan terjamin baik jika pandangan masyarakat terhadap anak tersebut baik pula.

Tugas orang tua selanjutnya adalah memberikan pendidikan moral dan etika agar anak tersebut dapat menjadi pribadi yang lebih baik. 

Menurut Dorothy Law Nolte, menyatakan bahwa anak belajar dari kehidupan lingkungannya. Dorothy Law Nolte kemudian memberikan 10 contoh bagaimana anak-anak belajar dari lingkungannya, yaitu :

1. Jika anak dibesarkan dengan celaan, maka ia belajar memaki. 
2. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia akan belajar berkelahi. 
3. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri. 
4. Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, ia belajar menyesali diri. 
5. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri. 
6. Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai. 
7. Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baik perlakuan, ia akan belajar keadilan. 
8. Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, ia belajar menaruh kepercayaan. 
9. Jika anak dibesarkan dengan dukungan ia belajar menyenangi diri. 
10. Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan. 

Dari beberapa contoh yang dikemukakakan Dorothy tersebut menunjukkan bahwa lingkungan, terutama keluarga punya peran yang sangat penting dalam membentuk sikap dan perilaku anak. Setiap orang tua pastinya menghendaki dan mempunyai ambisi anaknya  bisa "sukses” dimasa depan sehingga penjatuhan pidana terhadap anak yang berkonflik justru akan merusak karakter dan perilaku anak. Karena itu pemerintah harusnya melakukan sosialisasi pendidikan anak dalam keluarga terutama bagi keluarga yang baru menikah sehingga ada upaya sejak dini untuk mengantisipasi konflik anak dimasa-masa yang akan datang.

Nama saya David, saya pernah mengajukan Gugatan Perceraian terhadap istri saya namun Pengadilan Negeri dalam amar putusan menolak gugatan saya sekalu Penggugat dengan alasan karena tidak cukup bukti adanya percekcokan secara terus menerus. Atas putusan Pengadilan Negeri saya menyatakan banding tetapi juga ditolak, begitupun halnya dengan upaya hukum kasasi ke Mahakamah Agung. Dengan putusan-putusan tersebut maka status saya secara hukum masih menjadi pasangan suami istri dengan Tergugat, padahal sejak gugatan saya daftarkan ke pengadilan saya dan istri sudah berpisah dan tidak tinggal serumah lagi. Pertanyaan saya apakah saya dapat mengajukan ulang gugatan cerai ke Pengadilan Negeri, meningat sudah ada putusan sebelumnya? Terima kasih

Jawaban :

Didalam ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata disebutkan bahwa "suatu perkara yang telah diputus oleh hakim dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat digugat kembali dengan subject dan object yang sama" hal ini dikenal dengan istilah Ne Bis In Idem. 

Penerapan Ne Bis In Idem, Mahkamah Agung telah memberikan arahan kepada hakim diseluruh indonesia melalui Surat Edaran MA Nomor: 3 Tahun 2002 tentang penanganan yang berkaitan dengan Ne Bis In Idem yakni agar hakim berhati-hati dalam memeriksa dan memutus perkara yang ada kaitannya dengan asas Ne Bis In Idem.

Selanjutnya dalam perkara-perkara tertentu misalnya perkara perceraian penerapan Ne Bis In Idem tidak menjadi suatu norma yang mengikat secara mutlak karena perkawinan berbicara tentang ikatan batin sehingga adanya persetujuan antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sehingga apabila salah satu pihak merasa tidak bahagia maka gugatan cerai dapat diajukan meskipun pihak lainnya masih ingin mempertahankan perkawinan tersebut.

Baca juga:

Suami dapat beristri lebih dari seorang, asalkan syarat terpenuhi

Apabila membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 385/PDT.G/2011/PN. Jkt.Sel maka terkait Ne Bis In Idem dipertimbangkan sebagai berikut: 

1. Penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan lagi sebagai suami isteri untuk hidup rukun kembali dalam membina keluarga.
2. Selama persidangan penggugat telah menunjukkan tekadnya untuk bercerai, hal ini dapat dibuktikan dari adanya 2 kali gugatan cerai dari penggugat kepada tergugat.
3. Walaupun dalam perkara gugatan cerai yang pertama sampai di tingkat kasasi, permohonan kasasi penggugat tidak dapat diterima, tetapi untuk yang kedua kalinya penggugat tetap menggugat cerai tergugat.
4. Maka menurut Majelis Hakim pengajuan gugatan cerai yang kedua tidaklah berlaku asas Ne Bis In Idem, karena hal ini menunjukkan penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan tergugat.
5. Pertanyaannya apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinannya itu untuk dipetahankan atau tidak.

Demikian penjelasannya, semoga bermanfaat.