Tindakan yang dilakukan oleh seorang anak atau remaja pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana anak yang dimaksud adalah yang telah berusia 12 tahun tapi belum sampai usia 18 tahun. Menurut KUHPidana menyatakan bahwa dalam hal penuntutan pidana terhadap anak di bawah umur yang melakukan perbuatan sebelum umur 16 tahun, hakim memiliki kewenangan untuk memerintahkan anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pengasuhnya tanpa adanya hukuman atau memperintahkan anak tersebut diserahkan kepada pemerintah tanpa adanya hukuman.

Sebenarnya hal ini sangat problematik mengingat saat ini banyak anak anak bukan saja melakukan kenalakan tetapi perbuatannya sudah mengarah pada tindakan kriminal seperti penganiayaan dan pembunuhan yang mana menurut aturan normatif sepatutnya mendapat hukuman sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun tidak setiap penyelesaian kasus anak melalui jalur hukum akan membuat anak lebih baik apabila dilihat dari sudut perkembangan dan pertumbuhan anak secara fisik maupun secara psisikologis.

Penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum dalam konteks sosial masyarakat misalnya anak yang berkonflik dengan hukum dapat diselesaikan diluar pengadilan (non litigasi) dengan prinsip kebersamaan dan keterbukaan serta melibatkan semua pihak yang terkait seperti korban, pelaku, pemerintah setempat, masyarakat maupun dan dari lembaga penegak hukum seperti kepolisian yang dapat bertindak sebagai fasilitator dan sekaligus menjadi mediator. Dengan demikian, anak yang berkonflik dengan hukum akan terhindar dari cap/label/stigma negatif dari masyarakat sekitarnya. Karena bagaimanapun kehidupan anak akan terjamin baik jika pandangan masyarakat terhadap anak tersebut baik pula.

Tugas orang tua selanjutnya adalah memberikan pendidikan moral dan etika agar anak tersebut dapat menjadi pribadi yang lebih baik. 

Menurut Dorothy Law Nolte, menyatakan bahwa anak belajar dari kehidupan lingkungannya. Dorothy Law Nolte kemudian memberikan 10 contoh bagaimana anak-anak belajar dari lingkungannya, yaitu :

1. Jika anak dibesarkan dengan celaan, maka ia belajar memaki. 
2. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia akan belajar berkelahi. 
3. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri. 
4. Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, ia belajar menyesali diri. 
5. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri. 
6. Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai. 
7. Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baik perlakuan, ia akan belajar keadilan. 
8. Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, ia belajar menaruh kepercayaan. 
9. Jika anak dibesarkan dengan dukungan ia belajar menyenangi diri. 
10. Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan. 

Dari beberapa contoh yang dikemukakakan Dorothy tersebut menunjukkan bahwa lingkungan, terutama keluarga punya peran yang sangat penting dalam membentuk sikap dan perilaku anak. Setiap orang tua pastinya menghendaki dan mempunyai ambisi anaknya  bisa "sukses” dimasa depan sehingga penjatuhan pidana terhadap anak yang berkonflik justru akan merusak karakter dan perilaku anak. Karena itu pemerintah harusnya melakukan sosialisasi pendidikan anak dalam keluarga terutama bagi keluarga yang baru menikah sehingga ada upaya sejak dini untuk mengantisipasi konflik anak dimasa-masa yang akan datang.

Nama saya David, saya pernah mengajukan Gugatan Perceraian terhadap istri saya namun Pengadilan Negeri dalam amar putusan menolak gugatan saya sekalu Penggugat dengan alasan karena tidak cukup bukti adanya percekcokan secara terus menerus. Atas putusan Pengadilan Negeri saya menyatakan banding tetapi juga ditolak, begitupun halnya dengan upaya hukum kasasi ke Mahakamah Agung. Dengan putusan-putusan tersebut maka status saya secara hukum masih menjadi pasangan suami istri dengan Tergugat, padahal sejak gugatan saya daftarkan ke pengadilan saya dan istri sudah berpisah dan tidak tinggal serumah lagi. Pertanyaan saya apakah saya dapat mengajukan ulang gugatan cerai ke Pengadilan Negeri, meningat sudah ada putusan sebelumnya? Terima kasih

Jawaban :

Didalam ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata disebutkan bahwa "suatu perkara yang telah diputus oleh hakim dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat digugat kembali dengan subject dan object yang sama" hal ini dikenal dengan istilah Ne Bis In Idem. 

Penerapan Ne Bis In Idem, Mahkamah Agung telah memberikan arahan kepada hakim diseluruh indonesia melalui Surat Edaran MA Nomor: 3 Tahun 2002 tentang penanganan yang berkaitan dengan Ne Bis In Idem yakni agar hakim berhati-hati dalam memeriksa dan memutus perkara yang ada kaitannya dengan asas Ne Bis In Idem.

Selanjutnya dalam perkara-perkara tertentu misalnya perkara perceraian penerapan Ne Bis In Idem tidak menjadi suatu norma yang mengikat secara mutlak karena perkawinan berbicara tentang ikatan batin sehingga adanya persetujuan antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sehingga apabila salah satu pihak merasa tidak bahagia maka gugatan cerai dapat diajukan meskipun pihak lainnya masih ingin mempertahankan perkawinan tersebut.

Baca juga:

Suami dapat beristri lebih dari seorang, asalkan syarat terpenuhi

Apabila membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 385/PDT.G/2011/PN. Jkt.Sel maka terkait Ne Bis In Idem dipertimbangkan sebagai berikut: 

1. Penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan lagi sebagai suami isteri untuk hidup rukun kembali dalam membina keluarga.
2. Selama persidangan penggugat telah menunjukkan tekadnya untuk bercerai, hal ini dapat dibuktikan dari adanya 2 kali gugatan cerai dari penggugat kepada tergugat.
3. Walaupun dalam perkara gugatan cerai yang pertama sampai di tingkat kasasi, permohonan kasasi penggugat tidak dapat diterima, tetapi untuk yang kedua kalinya penggugat tetap menggugat cerai tergugat.
4. Maka menurut Majelis Hakim pengajuan gugatan cerai yang kedua tidaklah berlaku asas Ne Bis In Idem, karena hal ini menunjukkan penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan tergugat.
5. Pertanyaannya apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinannya itu untuk dipetahankan atau tidak.

Demikian penjelasannya, semoga bermanfaat.

Siapakah Agen Asuransi itu? Agen Asuransi adalah orang yang bekerja mewakili perusahaan asuransi untuk memasarkan produk-produk asuransi, termasuk menerima premi/uang dari pemegang polis atau peserta untuk diserahkan kepada perusahaan asuransi. Kewenangan menerima premi seperti ini dapat menjadi celah untuk disalahgunakan oleh agen-agen yang nakal (tidak jujur) dengan berbagai motif menggelapkan uang nasabah, akibatnya pemegang polis selaku tertanggung dan perusahaan asuransi selaku penanggung sangatlah dirugikan.

Namun demikian, pemegang polis atau perserta yang mengalami kerugian atas tindakan Agen Asuransi seperti dimaksud di atas, dapat diselesaikan melalui 3 opsi yaitu sebagai berikut : 

1. Gugatan Perdata (Ganti Rugi)

Dasar tuntutan ganti rugi dalam hukum perdata diatur pada Pasal 1356 KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek) yang menentukan bahwa : Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Untuk menentukan perbuatan melawan hukum yang dilanggar oleh Agen Asuransi tersebut, dapat dilihat pada ketentuan pada Pasal 28 Undang-Undang 37 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (UU Asuransi), yang mengatur:

1. Premi atau kontribusi dapat dibayarkan langsung oleh Pemegang Polis atau Peserta kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah, atau dibayarkan melalui Agen Asuransi.
2. Agen Asuransi hanya dapat menerima pembayaran Premi atau Kontribusi dari Pemegang Polis atau Peserta setelah mendapatkan persetujuan dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah.
3. Pertanggungan dinyatakan mulai berlaku dan mengikat para pihak terhitung sejak Premi atau Kontribusi diterima oleh Agen Asuransi.
4. Dalam hal Premi atau Kontribusi dibayarkan melalui Agen Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Agen Asuransi wajib menyerahkan Premi atau Kotribusi tersebut kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dalam jangka waktu yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
5. Agen Asuransi dilarang menggelapkan Premi atau Kontribusi.
6. Agen Asuransi dilarang menahan atau mengelola Premi atau Kontribusi.
7. Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah wajib bertanggung jawab atas pembayaran klaim yang timbul apabila Agen Asuransi telah menerima Premi atau Kontribusi , tetapi belum menyerahkannya kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah tersebut.

Selanjutnya pada Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 69/Pojk.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah, telah jelas mengatur : 

Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah wajib bertanggung jawab atas pembayaran klaim atau manfaat yang timbul apabila Agen Asuransi telah menerima Premi atau kontribusi, tetapi belum menyerahkannya kepada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah atau Unit Syariah pada perusahaan asuransi tersebut.

Terkait dengan perbuatan melawan hukum, menurut Dr. Munir Fuadi, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer (hal. 10 dan 134) menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum Pasal 1356 KUHPerdata sebagai berikut :

1. Adanya suatu perbuatan
2. Perbuatan tersebut melawan hukum
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku
4. Adanya kerugian bagi korban
5. Adanya hubungan kausul antara perbuatan dengan kerugian

Dari unsur-unsur perbuatan melawan hukum di atas, ditentukan 3 bentuk ganti rugi yaitu sebagai berikut:

1. Ganti Rugi Nominal

Jika perbuatan melawan hukum yang serius, seperti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut.

2. Ganti Rugi Kompensasi

Ganti Rugi Kompensasi (compensatory damages) merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum.

3. Ganti Rugi Penghukuman

Ganti Rugi Penghukuman (punitive damages) merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku. 

Contoh kasus : 

Gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Agen Asuransi dapat ditemukan dalam putusan perkara Nomor : 7/Pdt.G/2019/PN Kds antara dr. Stevian Arifanto selaku Penggugat melawan Diyah Yuliastina (Agen Asuransi) selaku Tergugat I dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) selaku Tergugat II. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara tersebut pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa pembayaran premi dapat dibayarkan secara langsung oleh Pemegang Polis atau melalui Agen Asuransi. Meskipun sudah ada ketentuan dari Tergugat II terkait cara pembayaran premi sejak 24 Oktober 2014 akan tetapi kenyataannya pembayaran premi setelah 24 Oktober 2014 tetap dapat dilakukan dan terhadap polis milik Penggugat yang pembayarannya melalui Agen dapat dilakukan penebusan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (5) dan Pasal 33 UU Perasuransian, maka perbuatan Tergugat I yang telah menerima pembayaran uang premi dari Penggugat, kemudian tidak menyerahkan uang premi tersebut kepada Tergugat II dan selanjutnya memberikan polis palsu kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum.
2. Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat II wajib bertanggung jawab  atas pembayaran klaim atau manfaat yang timbul tersebut. Oleh karena Tergugat II tidak mau bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Penggugat, maka perbuatan Tergugat II telah memenuhi rumusan perbuatan melawan hukum.
3. Amar Putusan : Menghukum Tergugat II untuk membayar kerugiaan yang dialami oleh Penggugat secara tunai dan sekaligus sejumlah Rp. 20.860.000.000.

Berdasarkan prinsip PKPU tersebut di atas, maka suatu perusahaan yang mengalami kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada kreditor dapat terhindar dari kepailitan. Undang-Undang 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (disingkat UUK & PKPU) telah memberikan mekanisme hukum yang jelas dan adil bagi kreditor dan debitor melalui PKPU yang bertujuan mengadakan rencana perdamaian dengan harapan debitor diberikan kesempatan untuk tetap mengelola/menjalankan usahanya agar kembali likuid sehingga dapat menyelesaikan pembayaran utang kepada para kreditornya. 

Menurut UUK & PKPU, debitor atau kreditor dalam PKPU terdiri dari orang perorangan, Badan Hukum (Perseroan Terbatas (PT), Yayasan dan Koperasi), dan Persekutuan Perdata (CV, Firma, dan persekutuan perdata lainnya). Baik debitor maupun kreditor  memiliki hak yang sama untuk mengajukan PKPU ke Pengadilan Niaga, dengan ketentuan : 

1. Debitor mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;  
2. Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih;
3. Bagi Kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.

Contoh : Syarat Pendaftaran PKPU Oleh Debitor Berbadan Hukum

Apabila PKPU diajukan oleh debitor berbadan hukum apakah dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), Yayasan ataupun Koperasi, maka yang dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan pada saat mendaftarkan PKPU  adalah :

1. Surat Permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri.
2. Permohonan harus ditandatangani oleh debitor dan Advokatnya.
3. Surat Kuasa Khusus dari Direksi/Pengurus (sesuai AD/ART).
4. Izin beracara dan Berita Acara Sumpah untuk Advokat.
5. Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh debitor PT maka permohonan ditandatani oleh direksi atau sebagaimana yang dinyatakan dalam AD/ART.
6. Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh debitor Yayasan maka permohonan ditandatangi oleh pengurus Yayasan sebagaimana disebutkan dalam AD.
7. Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh debitor Koperasi maka permohonan ditandatangi oleh pengurus Koperasi sebagaimana disebutkan dalam AD.
8. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) termasuk perubahannya jika ada perubahan.
9. Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk mengajukan permohonan PKPU.
10. Daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya.
11. Bukti adanya utang pada 2 (dua) atau lebih kreditor, yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
12. Neraca keuangan terakhir.
13. Mengusulkan Pengurus dalam PKPU sesuai dengan kriteria dan syarat-syarat yang ditentukan. 
14. Surat permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak ditambah 4 (empat) eksemplar untuk Majelis Hakim.
15. Permohonan disertai dengan dokumen elektronik.

1. Surat Permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri.
2. Permohonan harus ditandatangani oleh kreditor dan Advokatnya.
3. Surat Kuasa Khusus dari Direksi/Pengurus (sesuai AD/ART).
4. Izin beracara dan Berita Acara Sumpah untuk Advokat.
5. Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh kreditor PT maka permohonan ditandatani oleh direksi atau sebagaimana yang dinyatakan dalam AD/ART.
6. Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh kreditor Yayasan maka permohonan ditandatangi oleh pengurus Yayasan sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar.
7. Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh kreditor Koperasi maka permohonan ditandatangi oleh pengurus Koperasi sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar.
8. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) termasuk perubahannya jika ada perubahan.
9. Bukti adanya utang pada 2 (dua) atau lebih kreditor, yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
10. Mengusulkan Pengurus dalam PKPU sesuai dengan kriteria dan dengan syarat-syarat ditentukan. 
11. Surat permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak ditambah 4 (empat) eksemplar untuk Majelis Hakim.
12. Permohonan disertai dengan dokumen elektronik.