Nama saya David, saya pernah mengajukan Gugatan Perceraian terhadap istri saya namun Pengadilan Negeri dalam amar putusan menolak gugatan saya sekalu Penggugat dengan alasan karena tidak cukup bukti adanya percekcokan secara terus menerus. Atas putusan Pengadilan Negeri saya menyatakan banding tetapi juga ditolak, begitupun halnya dengan upaya hukum kasasi ke Mahakamah Agung. Dengan putusan-putusan tersebut maka status saya secara hukum masih menjadi pasangan suami istri dengan Tergugat, padahal sejak gugatan saya daftarkan ke pengadilan saya dan istri sudah berpisah dan tidak tinggal serumah lagi. Pertanyaan saya apakah saya dapat mengajukan ulang gugatan cerai ke Pengadilan Negeri, meningat sudah ada putusan sebelumnya? Terima kasih

Jawaban :

Didalam ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata disebutkan bahwa "suatu perkara yang telah diputus oleh hakim dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat digugat kembali dengan subject dan object yang sama" hal ini dikenal dengan istilah Ne Bis In Idem. 

Penerapan Ne Bis In Idem, Mahkamah Agung telah memberikan arahan kepada hakim diseluruh indonesia melalui Surat Edaran MA Nomor: 3 Tahun 2002 tentang penanganan yang berkaitan dengan Ne Bis In Idem yakni agar hakim berhati-hati dalam memeriksa dan memutus perkara yang ada kaitannya dengan asas Ne Bis In Idem.

Selanjutnya dalam perkara-perkara tertentu misalnya perkara perceraian penerapan Ne Bis In Idem tidak menjadi suatu norma yang mengikat secara mutlak karena perkawinan berbicara tentang ikatan batin sehingga adanya persetujuan antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sehingga apabila salah satu pihak merasa tidak bahagia maka gugatan cerai dapat diajukan meskipun pihak lainnya masih ingin mempertahankan perkawinan tersebut.

Baca juga:

Suami dapat beristri lebih dari seorang, asalkan syarat terpenuhi

Apabila membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 385/PDT.G/2011/PN. Jkt.Sel maka terkait Ne Bis In Idem dipertimbangkan sebagai berikut: 

1. Penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan lagi sebagai suami isteri untuk hidup rukun kembali dalam membina keluarga.
2. Selama persidangan penggugat telah menunjukkan tekadnya untuk bercerai, hal ini dapat dibuktikan dari adanya 2 kali gugatan cerai dari penggugat kepada tergugat.
3. Walaupun dalam perkara gugatan cerai yang pertama sampai di tingkat kasasi, permohonan kasasi penggugat tidak dapat diterima, tetapi untuk yang kedua kalinya penggugat tetap menggugat cerai tergugat.
4. Maka menurut Majelis Hakim pengajuan gugatan cerai yang kedua tidaklah berlaku asas Ne Bis In Idem, karena hal ini menunjukkan penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan tergugat.
5. Pertanyaannya apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinannya itu untuk dipetahankan atau tidak.

Demikian penjelasannya, semoga bermanfaat.

Siapakah Agen Asuransi itu? Agen Asuransi adalah orang yang bekerja mewakili perusahaan asuransi untuk memasarkan produk-produk asuransi, termasuk menerima premi/uang dari pemegang polis atau peserta untuk diserahkan kepada perusahaan asuransi. Kewenangan menerima premi seperti ini dapat menjadi celah untuk disalahgunakan oleh agen-agen yang nakal (tidak jujur) dengan berbagai motif menggelapkan uang nasabah, akibatnya pemegang polis selaku tertanggung dan perusahaan asuransi selaku penanggung sangatlah dirugikan.

Namun demikian, pemegang polis atau perserta yang mengalami kerugian atas tindakan Agen Asuransi seperti dimaksud di atas, dapat diselesaikan melalui 3 opsi yaitu sebagai berikut : 

1. Gugatan Perdata (Ganti Rugi)

Dasar tuntutan ganti rugi dalam hukum perdata diatur pada Pasal 1356 KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek) yang menentukan bahwa : Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Untuk menentukan perbuatan melawan hukum yang dilanggar oleh Agen Asuransi tersebut, dapat dilihat pada ketentuan pada Pasal 28 Undang-Undang 37 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (UU Asuransi), yang mengatur:

1. Premi atau kontribusi dapat dibayarkan langsung oleh Pemegang Polis atau Peserta kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah, atau dibayarkan melalui Agen Asuransi.
2. Agen Asuransi hanya dapat menerima pembayaran Premi atau Kontribusi dari Pemegang Polis atau Peserta setelah mendapatkan persetujuan dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah.
3. Pertanggungan dinyatakan mulai berlaku dan mengikat para pihak terhitung sejak Premi atau Kontribusi diterima oleh Agen Asuransi.
4. Dalam hal Premi atau Kontribusi dibayarkan melalui Agen Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Agen Asuransi wajib menyerahkan Premi atau Kotribusi tersebut kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dalam jangka waktu yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
5. Agen Asuransi dilarang menggelapkan Premi atau Kontribusi.
6. Agen Asuransi dilarang menahan atau mengelola Premi atau Kontribusi.
7. Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah wajib bertanggung jawab atas pembayaran klaim yang timbul apabila Agen Asuransi telah menerima Premi atau Kontribusi , tetapi belum menyerahkannya kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah tersebut.

Selanjutnya pada Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 69/Pojk.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah, telah jelas mengatur : 

Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah wajib bertanggung jawab atas pembayaran klaim atau manfaat yang timbul apabila Agen Asuransi telah menerima Premi atau kontribusi, tetapi belum menyerahkannya kepada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah atau Unit Syariah pada perusahaan asuransi tersebut.

Terkait dengan perbuatan melawan hukum, menurut Dr. Munir Fuadi, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer (hal. 10 dan 134) menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum Pasal 1356 KUHPerdata sebagai berikut :

1. Adanya suatu perbuatan
2. Perbuatan tersebut melawan hukum
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku
4. Adanya kerugian bagi korban
5. Adanya hubungan kausul antara perbuatan dengan kerugian

Dari unsur-unsur perbuatan melawan hukum di atas, ditentukan 3 bentuk ganti rugi yaitu sebagai berikut:

1. Ganti Rugi Nominal

Jika perbuatan melawan hukum yang serius, seperti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut.

2. Ganti Rugi Kompensasi

Ganti Rugi Kompensasi (compensatory damages) merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum.

3. Ganti Rugi Penghukuman

Ganti Rugi Penghukuman (punitive damages) merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku. 

Contoh kasus : 

Gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Agen Asuransi dapat ditemukan dalam putusan perkara Nomor : 7/Pdt.G/2019/PN Kds antara dr. Stevian Arifanto selaku Penggugat melawan Diyah Yuliastina (Agen Asuransi) selaku Tergugat I dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) selaku Tergugat II. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara tersebut pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa pembayaran premi dapat dibayarkan secara langsung oleh Pemegang Polis atau melalui Agen Asuransi. Meskipun sudah ada ketentuan dari Tergugat II terkait cara pembayaran premi sejak 24 Oktober 2014 akan tetapi kenyataannya pembayaran premi setelah 24 Oktober 2014 tetap dapat dilakukan dan terhadap polis milik Penggugat yang pembayarannya melalui Agen dapat dilakukan penebusan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (5) dan Pasal 33 UU Perasuransian, maka perbuatan Tergugat I yang telah menerima pembayaran uang premi dari Penggugat, kemudian tidak menyerahkan uang premi tersebut kepada Tergugat II dan selanjutnya memberikan polis palsu kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum.
2. Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat II wajib bertanggung jawab  atas pembayaran klaim atau manfaat yang timbul tersebut. Oleh karena Tergugat II tidak mau bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Penggugat, maka perbuatan Tergugat II telah memenuhi rumusan perbuatan melawan hukum.
3. Amar Putusan : Menghukum Tergugat II untuk membayar kerugiaan yang dialami oleh Penggugat secara tunai dan sekaligus sejumlah Rp. 20.860.000.000.

Berdasarkan prinsip PKPU tersebut di atas, maka suatu perusahaan yang mengalami kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada kreditor dapat terhindar dari kepailitan. Undang-Undang 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (disingkat UUK & PKPU) telah memberikan mekanisme hukum yang jelas dan adil bagi kreditor dan debitor melalui PKPU yang bertujuan mengadakan rencana perdamaian dengan harapan debitor diberikan kesempatan untuk tetap mengelola/menjalankan usahanya agar kembali likuid sehingga dapat menyelesaikan pembayaran utang kepada para kreditornya. 

Menurut UUK & PKPU, debitor atau kreditor dalam PKPU terdiri dari orang perorangan, Badan Hukum (Perseroan Terbatas (PT), Yayasan dan Koperasi), dan Persekutuan Perdata (CV, Firma, dan persekutuan perdata lainnya). Baik debitor maupun kreditor  memiliki hak yang sama untuk mengajukan PKPU ke Pengadilan Niaga, dengan ketentuan : 

1. Debitor mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;  
2. Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih;
3. Bagi Kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.

Contoh : Syarat Pendaftaran PKPU Oleh Debitor Berbadan Hukum

Apabila PKPU diajukan oleh debitor berbadan hukum apakah dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), Yayasan ataupun Koperasi, maka yang dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan pada saat mendaftarkan PKPU  adalah :

1. Surat Permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri.
2. Permohonan harus ditandatangani oleh debitor dan Advokatnya.
3. Surat Kuasa Khusus dari Direksi/Pengurus (sesuai AD/ART).
4. Izin beracara dan Berita Acara Sumpah untuk Advokat.
5. Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh debitor PT maka permohonan ditandatani oleh direksi atau sebagaimana yang dinyatakan dalam AD/ART.
6. Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh debitor Yayasan maka permohonan ditandatangi oleh pengurus Yayasan sebagaimana disebutkan dalam AD.
7. Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh debitor Koperasi maka permohonan ditandatangi oleh pengurus Koperasi sebagaimana disebutkan dalam AD.
8. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) termasuk perubahannya jika ada perubahan.
9. Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk mengajukan permohonan PKPU.
10. Daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya.
11. Bukti adanya utang pada 2 (dua) atau lebih kreditor, yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
12. Neraca keuangan terakhir.
13. Mengusulkan Pengurus dalam PKPU sesuai dengan kriteria dan syarat-syarat yang ditentukan. 
14. Surat permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak ditambah 4 (empat) eksemplar untuk Majelis Hakim.
15. Permohonan disertai dengan dokumen elektronik.

1. Surat Permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri.
2. Permohonan harus ditandatangani oleh kreditor dan Advokatnya.
3. Surat Kuasa Khusus dari Direksi/Pengurus (sesuai AD/ART).
4. Izin beracara dan Berita Acara Sumpah untuk Advokat.
5. Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh kreditor PT maka permohonan ditandatani oleh direksi atau sebagaimana yang dinyatakan dalam AD/ART.
6. Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh kreditor Yayasan maka permohonan ditandatangi oleh pengurus Yayasan sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar.
7. Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh kreditor Koperasi maka permohonan ditandatangi oleh pengurus Koperasi sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar.
8. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) termasuk perubahannya jika ada perubahan.
9. Bukti adanya utang pada 2 (dua) atau lebih kreditor, yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
10. Mengusulkan Pengurus dalam PKPU sesuai dengan kriteria dan dengan syarat-syarat ditentukan. 
11. Surat permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak ditambah 4 (empat) eksemplar untuk Majelis Hakim.
12. Permohonan disertai dengan dokumen elektronik.

Pemegang Polis adalah pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan perusahaan asuransi untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas resiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain.

Asuransi yang didasarkan pada suatu perjanjian memiliki kekhususan/kekhasan yang tidak dapat disamakan dengan perjanjian pada umumnya sebagaimana dasar perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdata yaitu adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Pada perjanjian asuransi mengandung beberapa prinsip fundamental yang harus dipenuhi dalam perjanjian asuransi yaitu : Principle Insurable Interest, Principle Of the Utmost Good Faith, dan Principle of Indemnity. 

1. Prinsip Hubungan Kepentingan Dengan Objek Yang Diasuransikan (Insurable Interest)

Prinsip ini mempersyaratkan bahwa tertanggung hanya dapat mengasuransikan objek asuransi yang mempunyai kepentingan keuangan ataupun kepemilikan terhadap dirinya sehingga ada fakta kerugian yang dialaminya akibat terjadinya peristiwa yang dipertanggungkan tersebut. Contoh : seorang tertanggung tidak dapat mengasuransikan sebuah pesawat terbang terhadap resiko kecelakaan yang mungkin dapat dialaminya, hanya dengan membayar premi, tanpa mampu menunjukkan adanya kepentingan keuangan dari tertanggung terhadap barang yang hendak diasuransikan tersebut, misalnya pesawat tersebut adalah miliknya. Prinsip ini terdapat dalam Pasal 250 KUHDagang yang menyatakan "Apabila seorang yang telah mengadakan suatu pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seorang yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka si penanggung tidaklah diwajibkan untuk memberikan ganti rugi". 

Menurut pendapat Volmar, Dorhout Mess,  Emmy Pangaribuan Simandjuntak, pengertian keberadaan kepentingan yang diasuransikan pada Pasal 250 KUHDagang harus diartikan bukan waktu perjanjian asuransi diadakan, melainkan pada waktu kerugian terjadi. Menurut Man S. Sastrawidjaja bahwa walaupun polis asuransi tidak ada artinya secara finansial sampai timbulnya klaim, tertanggung juga harus membuktikan kepemilikannya, memberitahukan kepada penanggung perubahan-perubahan yang timbul termasuk penggantian kepemilikan sesuai dengan prinsip keterbukaan dan memberikan hak kepada penanggung untuk menilai bagaimana perubahan tersebut mungkin mempengaruhi risikonya.

2. Prinsip Itikad Sangat Baik (Principle Of the Utmost Good Faith)

Prinsip ini menyatakan bahwa kedua belah pihak dalam hal ini pihak penanggung dan pihak tertanggung dalam suatu perjanjian asuransi mengikatkan diri harus atas dasar itikad baik.  tertanggung wajib membuka ataupun menjelaskan seluruh informasi yang harus diberikannya sehungan dengan perjanjian asuransi tersebut, karena dapat berakibat perjanjian asuransi menjadi batal demi hukum bila tertanggung menyembunyikan atau memalsukan fakta yang sebenarnya. Misalnya tertanggung sudah mengalami sakit yang parah tapi tidak memberitahukan tentang penyakit yang sebenarnya kepada perusahaan asuransi sebelum polis ditandatangani, karena apabila perusahaan asuransi sudah mengetahui sebelumnya maka besar kemungkinan perusahaan asuransi tidak akan menyetujui perjanjian asuransi tersebut atau dapat menyetujui dengan ketentuan-ketentuan tertentu.

Pada ketentuan Pasal 251 KUHDagang mengatur "semua pemberitahuan yang tidak benar, semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukan dengan itikad baik, yang sifatnya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu batal".

Adanya pemenuhan terhadap prinsip utmost googfaith tersebut menggambarkan bahwa bisa saja suatu perjanjian yang telah secara formal disepakati menjadi batal dalam hal terbukti adanya penyembunyian terhadap fakta penting yang seharusnya diberitahukan.

Demikian halnya prinsip utmost googfaith kaitannya dengan pengalihan portofolio pertanggungan, perusahaan asuransi wajib memberikan kesempatan kepada pemegang polis, tertanggung, peserta untuk menyampaikan penolakan pengalihan pertanggungannya kepada perusahaan. Dalam hal pemegang polis, tertanggung, peserta menolak pertanggungannya dialihkan kepada perusahaan lain, maka pertanggungan menjadi berakhir dan perusahaan wajib mengembalikan hak pemegang polis, tertanggung, peserta. Pengembalian hak pemegang polis, tertanggung, peserta tidak dapat dibebankan dengan biaya administrasi (potongan) termasuk biaya pengakhiran polis.

3. Prinsip Indemnitas (Principle of Indemnity)

Prinsip ini menegaskan bahwa pengambilalihan resiko kerugian yang dilakukan oleh perusahaan asuransi terhadap kerugian yang diderita oleh tertanggungnya adalah tidak boleh melebihi dari kerugiaan yang sebenarnya dialaminya. Dengan pengertian lain bahwa prinsip Indemnitas dalam kontrak asuransi akan meletakkan tertanggung kembali kepada keadaan sesaat sebelum terjadinya peristiwa kerugian. Prinsip Idemnitas tidak memperbolehkan tertanggung mendapatkan keuntungan dari suatu perjanjian asuransi selain dari pada kerugian nyata yang dalaminya.

Prinsip Indemnitas diatur dalam Pasal 252 dan 253 KUHDagang yang antara lain : 

Pasal 252 KUHDagang menentukan "Kecuali dalam hal-hal yang disebutkan dalam ketentuan undang-undang, maka tak bolehlah diadakan suatu pertanggungan kedua untuk jangka waktu yang sudah dipertanggungkan untuk harganya penuh, dan demikian itu atas ancaman batalnya pertanggungan kedua tersebut". 

Pasal 253 KUHDagang menentukan "Suatu pertanggungan yang melebihi jumlah harga atau kepentingan yang sesungguhnya, hanya sah sampai dengan jumlah tersebut". Apabila harga penuh suatu barang tidak dipergunakan, maka apabila timbul kerugian, si penanggung hanyalah diwajibkan menggantinya menurut imbangan daripada bagian yang dipertangungkan terhadap bagian yang tidak dipertanggungkan". 

Berdasakan ketentuan tersebut, menggambarkan bahwa tertanggung hanya berhak untuk mendapatkan ganti rugi dari perusahaan asuransi sebesar kerugian yang sesungguhnya dialami.Dengan kata lain, jika terjadi suatu resiko terhadap tertanggung maka perusahaan asuransi akan melakukan pemeriksaan ataupun survey terlebih dahulu untuk mentukan besarnya kewajiban perusahaan asuransi untuk memberikan ganti rugi kepada tertanggung. Walaupun resiko kejadian yang dipertanggungkan terjadi, tidak otomatis memunculkan kewajiban pembayaran perusahaan asuransi kepada tertangung karena masih diperlukan waktu tertentu untuk melakukan penelitian terhadap peristiwa yang menimbulkan kerugian untuk memastikan besarnya ganti rugi yang akan dibayarkan kepada tertanggung. Dalam proses ini biasanya terjadi konflik antara kepentingan tertanggung dengan kepetingan perusahaan asuransi, dimana tertanggung biasanya tidak peduli dengan prosedur yang dilakukan perusahaan asuransi dalam menentukan nilai klaimnya dan memaksa perusahaan asuransi untuk segera membayarkan klaim tertanggung yang disertai dengan ancaman upaya hukum. 

Hormat penulis,

Frengky Richard Mesakaraeng, S.H.

Nama Saya Andin, dari Jakarta Barat. Mohon pencerahannya dalam kasus tanah. Beberapa tahun yang lalu kami membeli sebidang tanah untuk rencana bisnis. Tanah itu kemudian kami urus sertifikatnya ke kantor pertanahan. Setelah sertifikat tanah kami terbit, tiba-tiba ada orang lain yang mengklaim diri sebagai pemilik tanah terhadap tanah yang telah kami beli tersebut, selanjutnya Ia meminta kami untuk membayarkan sejumlah uang sesuai dengan harga tanah yang ia tentukan tapi kami menolak untuk membayar dengan alasan kami telah membeli dari penjual yang sah. Pertanyaannya apakah orang ini bisa kami pidanakan atau kami gugat secara perdata ? 

Berikut Penjelasannya :

Ada banyak kasus tanah yang semestinya merupakan rana perdata murni kemudian hendak dipaksanakan untuk jadi pidana akibatnya banyak kasus tanah yang tidak bisa diteruskan ke proses penyidikan, penuntutan, sampai pada persidangan. Untuk itu perlunya memahami duduk persoalan dalam kasus tanah untuk menentukan langkah hukum yang tepat. Jangan sampai anda telah mengeluarkan banyak biaya untuk menempuh jalur yang salah. Oke, mari kita lanjut ke pembahasan. 

Baca juga : Penyerobotan Terhadap Tanah Yang Belum Bersertifikat

Bahwa tujuan dari pada pendaftaran tanah adalah :

1. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
2. Menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum  mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar.
3. Terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Demikian penjelasan untuk membedakan perdata dan pidana pada kasus tanah, kami dapat membantu anda untuk melakukan upaya hukum pidana terkait tindak pidana penyerobotan dan gugatan perdata terkait perbuatan melawan hukum (PMH).  

Penulis : Frengky Richard Mesakaraeng, S.H.

Dasar hukum :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Perturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
3. Surat Kejaksaan Agung RI Nomor : B-230/E/Ejp/01/2013 tanggal 22 Januari 2013.

Sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah menghubungi ehukum.com. Berikut ulasan pertanyaan anda.

Sebelum saya menjelaskan tentang surat palsu, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian tentang surat. Surat ialah suatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai bahan pembuktian. Segala sesuatu yang tidak menyangkut tanda-tanda bacaan atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan tetapi tidak mengandung buah pikiran tidaklah termasuk pengertian surat.

Berikut pengertian Surat, Surat Palsu, Membuat Surat Palsu, dan Memalsu Surat berdasarkan Kitab Undang-Undangan Hukum Pidana yaitu :

Surat adalah segala surat yang dituliskan dengan tangan tangan yang dicetak maupun yang ditulis dengan memakai mesin ketik/computer, dan lain-lain.

Surat Palsu adalah surat yang tampak terlihat seperti asli, tetapi baik materil maupun formal ternyata tidak asli. Ketidak aslian dapat terlihat dari form dan kop surat yang diyakini si penerima surat adalah tidak asli, tetapi tulisan dan tanda-tanda si pemberi atau si pengirim pada surat tersebut ternyata tidak asli atau diragukan.

Membuat Surat Palsu adalah membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) , atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu tidak benar.

Memalsu Surat adalah mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari materi aslinya atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada aslinya. Caranya bermacam-macam tidak senantiasa perlu bahwa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dilakukan dengan mengurangkan, menambah, atau mengubah sesuatu dari surat itu. Memalsu tanda tangan masuk dalam pengertian Memalsu Surat, demikian pula penempelan suatu foto orang lain dari pada pemegang yang berhak dalam suatu surat ijazah sekolah, ijazah pengemudi dipandang sebagai suatu pemalsuan.

Surat palsu diatur pada Pasal 263 KUHPidana, supaya orang dapat dihukum menurut Pasal ini maka pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak palsu. Demikian pula penggunaannya itu harus dapat mendatangkan kerugian. Yang dihukum menurut Pasal 263 KUHPidana tidak saja orang yang memalsukan surat tetapi juga orang yang sengaja mempergunakan surat palsu.

Unsur-unsur Pasal 263 KUHP :

1. Barang siapa;
2. Membuat surat palsu;
3. Surat yang dipalsukan haruslah berupa surat sebagai berikut : Dapat menerbitkan suatu hak, Surat yang dapat menerbitkan suatu perjanjian, Surat yang dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang, Surat yang boleh atau dapat dipergunakan sebagai surat keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa tertentu. Atau dengan kata lain surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu.
4. Dengan maksud menggunakan atau menuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.
5. Dapat mendatangkan kerugian.

Demikian penjelasan singkat tentang surat palsu dengan merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penulis : Frengky Richard Mesakaraeng, S.H.

Dasar Hukum : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Bahwa tujuan dari pada perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia. Namun pertanyaannya bagaimana kalau tidak bahagia? Jika demikian maka baik suami maupun istri berhak mengajukan gugatan perceraian agar mendapatkan putusan pengadilan terkait dengan status perkawinannya.

Adapun yang menjadi alasan-alasan suami atau istri mengajukan gugatan peceraian yaitu karena salah satu pihak mengalami suatu kondisi yang tidak dapat diterima oleh pasangan, seperti : 

Pada prinsipnya pria dan wanita hanya boleh memiliki seorang pasangan hidup,  akan tetapi hukum membolehkan seorang suami untuk beristri lebih dari seorang dengan alasan:

Dalam hal seorang suami hendak beristeri lebih dari seorang maka wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama. Jika menurut pengadilan telah cukup alasan bagi suami untuk beristeri lebih dari seorang maka pengadilan barulah memberikan izin kepada suami untuk beristeri lebih dari seorang.

Dalam mengajukan permohonan ke pengadilan, syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu :

Selanjutnya pengadilan akan memeriksa permohonan yang diajukan oleh suami paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan yang disertai lampiran-lampirannya. Tidak hanya itu saja tetapi pengadilan melakukan pemanggilan kepada istri yang bersangkutan untuk hadir memberikan keterangannya dalam persidangan.

Sepanjang suami belum mendapat izin dari pengadilan, maka pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang yang apabila larangan tersebut sampai dilanggar maka Pegawai Pencatat perkawinan yang dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.