1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

1. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
3. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
4. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
6. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
7. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha  dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
8. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk membebankan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. 

1. Membuat Laporan Polisi.
2. Mengajukan Gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau ke Pengadilan Negeri setempat.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

1. Usulan perubahan fungsi kawasan hutan pada peta dasar dengan skala minimal 1:100.000 (satu banding seratus ribu).
2. Rekomendasi dari Gubernur yang memuat persetujuan atas usulan perubahan fungsi kawasan hutan, berdasarkan pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Provinsi untuk usulan perubahan fungsi hutan produksi dan hutan lindung.
3. Pertimbangan teknis Direktur Utama Perum Perhutani apabila merupakan wilayah kerja Perum Perhutani, dan
4. Rencana pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan terhadap fungsi kawasan hutan yang diusulkan. 

1. Fungsi hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tidak dibebani izin penggunaan kawasan hutan, izin pemanfaatan hutan dan/atau perizinan lainnya dari Menteri.
3. Dalam kondisi berhutan maupun tidak berhutan.
4. Berada pada Provinsi yang luas kawasan hutannya diatas 30% (tiga puluh persen). 

1. Surat Permohonan yang dilampiri dengan peta kawasan hutan yang dimohon pada peta dasar dengan skala minimal 1:100.000 (satu banding seratus ribu).
2. Izin lokasi dari Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangnya.
3. Izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Rekomendasi Gubernur atau Bupati/Walikota, yang memuat persetujuan atas pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) menjadi bukan kawasan hutan, dengan dilampiri peta kawasan hutan yang dimohon pada peta dasar dengan skala minimal 1:100.000 (satu banding seratus ribu).
5. Pernyataan kesanggupan dalam bentuk Akta Notaris. 

1. Proposal, rencana teknis dan/atau rencana induk yang ditandatangani oleh Menteri, Pejabat setingkat Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, Pimpinan Badan Usaha atau Pimpinan Yayasan.
2. Laporan dan Berita Acara Hasil Survey Lapangan yang dilakukan oleh unsur instansi yang membidangi urusan kehutanan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Instansi yang terkait di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Kepala Balai.
3. Hasil penafsiran citra satelit liputan paling lama 2 (dua) tahun terakhir atas kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) yang dimohon yang disertai dengan pernyataan dari Pemohon bahwa hasil penafsiran dijamin kebenarannya. 

Bagi pemegang hak atas tanah, memiliki sertifikat tanah mempunyai nilai lebih, karena bila dibandingkan dengan alat bukti tertulis lain, sertifikat tanah merupakan bukti kepemilikan yang kuat atas suatu bidang tanah.

Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
2. Keputusan Menteri Negara Agraria Nomor 10 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Penggantian Sertifikat Hak Atas Tanah.

Peraturan Dasar
Apabila kita merujuk pada peraturan-peraturan pokok agraria termasuk turunannya, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan :

1. Hak Guna Bangunan (HGB) adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri. 
2. Tanah Negara adalah tanah yang langsung dikuasi oleh Negara. 
3. Hak Pengelolaan (HPL) adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.  

1. Warganegara Indonesia.
2. Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

1. Tanah Negara.
2. Tanah Hak Pengelolaan.
3. Tanah Hak Milik.

Untuk mengatur dan menjamin terlaksananya hak dan kewajiban antar pengusaha dengan buruh/pekerja di perusahaan diperlukan sebuah aturan untuk menjadi pedoman bersama yang dibuat secara tertulis, rinci dan jelas yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban, hubungan kerja, waktu kerja, upah, syarat-syarat kerja, tata tertib dan lain sebagainya.

1. Peraturan Perusahaan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Materi dalam Peraturan Perusahaan tidak boleh lebih rendah dari peraturan perundang-undangan.

1. Hak dan kewajiban pengusaha.
2. Hak dan kewajiban pekerja/buruh.
3. Syarat kerja.
4. Tata tertib perusahaan.
5. Jangka waktu berlakunya Peraturan Perusahan.
6. Hal-hal yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan.

1. Dalam satu perusahaan hanya dapat dibuat 1 (satu) Peraturan Perusahaan yang berlaku bagi seluruh pekerja/buruh diperusahan yang bersangkutan baik PKWT maupun PKWTT.
2. Dalam hal perusahaan memiliki cabang/unit kerja/perwakilan, Peraturan Perusahaan sebagaimana diamksud di atas berlaku di semua cabang/unit kerja/perwakilan perusahaan.
3. Perusahaan yang memiliki cabang/unit kerja/perwakilan, dapat membuat Peraturan Perusahaan turunan yang berlaku di masing-masing cabang/unit kerja/perwakilan perusahaan.
4. Peraturan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) di atas, berlaku secara umum di cabang/unit kerja/perwakilan sedangkan Peraturan Perusahaan turunan sebagaimana dimaksud pada poin 3 (tiga) diatas, memuat ketentuan khsusus yang disesuaikan dengan kondisi  cabang/unit kerja/perwakilan perusahaan masing-masing.
5. Dalam hal Peraturan Perusahaan turunan belum disahkan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan setempat, maka Peraturan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) diatas teteap berlaku di  cabang/unit kerja/perwakilan perusahaan yang bersangkutan.
6. Jika beberapa perusahaan tergabung dalam 1 (satu) grup, maka Peraturan Perusahaan dibuat oleh masing-masing perusahaan.

1. Pengusaha menyampaikan naskah rancangan Peraturan Perusahaan kepada wakil pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh untuk mendapatkan saran dan pertimbangan.
2. Saran dan pertimbangan terhadap naskah rancangan Peraturan Perusahaan harus sudah diterima oleh pengusaha dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya naskah rancangan Peraturan Perusahaan tersebut.
3. Setelah pengusaha menerima saran dan pertimbangan dari wakil pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh terkait dengan naskah rancangan Peraturan Perusahaan, maka pengusaha memperhatikan saran dan pertimbangan tersebut.
4. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja wakil pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh tidak memberikan saran atau pertimbangan terhadap naskah Peraturan Perusahaan, maka pengusaha dapat mengajukan pengesahaan Peraturan Perusahaan disertai bukti permintaan saran dan pertimbangan dari pengusaha kepada wakil pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.   

1. Kepala SKPD Bidang Keternagakerjaan Kabupaten/Kota, untuk perusahaan yang terdapat hanya dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota.
2. Kepala SKPD Bidang Ketenagakerjaan Provinsi, untuk perusahaan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi.
3. Direktur Jenderal, untuk perusahaan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Provinsi. Direktur Jenderal dalam hal ini dapat mendelegasikan kewenangan pengesahaan Peraturan Perusahaan kepada Direktur yang menyelenggarakan urusan di bidang persyaratan kerja.

1. Naskah Peraturan Perusahaan yang telah ditandatangani oleh pengusaha.
2. Bukti telah dimintakan saran dan pertimbangan dari serikat pekerja/serikat buruh dan/atau wakil pekerja/buruh apabila di perusahaan tidak ada serikat pekerja/serikat buruh.

1. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahaan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja.