edukasi hukum: Hukum Perdata

Showing posts with label Hukum Perdata. Show all posts

Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian

Read

Berikut rangkuman dari Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian.

1. Jaminan Kecelakaan Kerja

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

Apa saja Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja berdasarkan PP 82/2019? berikut ulasannya.

Manfaatnya Jaminan Kecelakaan Kerja adalah :

a. Pelayanan kesehatan

Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis, meliputi :

Pemeriksaan dasar dan penunjang.
Perawatan tingkat pertama dan lanjutan.
Rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara.
Perawatan intensif.
Penunjang diagnostik.
Penanganan, termasuk komorbiditas dan komplikasi yang behubungan dengan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Pada PP sebelumnya hanya mencantumkan "Pengobatan".
Pelayanan khusus.
Alat kesehatan dan implan.
Jasa dokter/medis.
Operasi.
Pelayanan darah.
Rehabilitasi medik.
Perawatan di rumah bagi Peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit dengan ketentuan : dilaksanakan bekerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan manfaat diberikan maksimal 1 (satu) tahun dengan batasan biaya paling banyak sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Pada PP sebelumnya tidak diatur.
Pemeriksaan diagnostik dalam penyelesaian kasus penyakit akibat kerja. Pada PP sebelumnya tidak di atur.

b. Santunan

Santunan yang diberikan berupa uang, meliputi :

Pengantian biaya transportasi, berupa : biaya transportasi peserta yang mengalami kecelakaan kerja ke rumah sakit dan/atau kerumahnya, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan rujukan ke rumah sakit lain; dan/atau
Biaya transportasi peserta yang mengikuti program kembali kerja menuju dan pulang dari fasilitas pelayanan kesehatan dan balai latihan kerja, dengan rincian jika menggunakan transportasi darat, sungai, atau danau paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), pada PP sebelumnya paling banyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), Jika menggunakan transportasi laut paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Pada PP sebelumnya paling banyak Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Jika menggunakan transportasi udara paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Pada PP sebelumnya paling banyak Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Jika menggunakan lebih dari 1 (satu) angkutan maka berhak atas biaya paling banyak dari masing-masing angkutan yang digunakan.
Santunan sementara tidak mampu bekerja (STMB). STMB untuk 6 (enam) bulan pertama diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari Upah. STMB untuk 6 (enam) bulan kedua diberikan sebesar 100%(seratus persen) dari Upah bandingkan pada PP sebelumnya hanya diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Upah. STMB untuk 6 (enam) bulan ketiga dan seterusnya diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Upah. Artinta tidak ada perubahan dengan besaran ini pada PP sebelumnya.
Santunan cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi, dan cacat total tetap.
Santunan kematian dan biaya pemakaman. Untuk biaya pemakaman diberikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan apabila melihat pada PP seleumnya biaya pemakaman jauh lebih rendah yaitu hanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
Santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila peserta meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Santunan berkala dibayar sekaligus = 24 x Rp. 500.000,- = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Pada PP sebelumnya Santunan berkala dibayar sekaligus = 24 x Rp. 200.000,- = Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
Biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (orthose) dan/atau alat pengganti (prothese) bagi Peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat Kecelakaan Kerja untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40%(empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik.
Penggantian biaya gigi tiruan paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), alat bantu dengar paling banyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan penggantian biaya kacamata paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Pada PP sebelumnya hanya mengatur Penggantian biaya gigi tiruan yang jumlahnya paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
Beasiswa pendidikan bagi anak dari peserta yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja. Beasiswa pendidikan diberikan secara berkala tiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak peserta, dengan ketentuan Beasiswa pendidikan tersebut diberikan paling banyak 2 orang anak dengan rincian pendidikan TK sampai dengan SD/Sederajat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 8 (delapan) tahun, Pendidikan SMP/Sederajat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun, Pendidikan tinggi maksimal Strata 1 atau pelatihan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 5 (lima) tahun. Pada PP sebelumnya Beasiswa pendidikan anak bagi setiap Peserta yang meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat kecelakaan kerja tidak diatur secara rinci sesuai dengan jenjang pendidikan melainkan diberikan scara langsung sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap Peserta, sehingga jika dibandingkan dengan PP yang baru, PP yang lama tentu lebih menguntungkan.
Klaim behasiswa dilakukan setiap tahun dan bagi anak Peserta yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di tingkat dasar pada saat Peserta meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap, beasiswa diberikan pada saat anak memasuki usia sekolah. Adapun beasiswa berakhir pada saat anak Peserta mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun atau menikah atau bekerja.

c. Hak Menuntut Manfaat JKK
Hak peserta untuk menuntut manfaat JKK diberikan selama dalam jangka waktu 5 tahun terhitung sejak kecelakaan kerja terjadi atau sejak penyakit akibat kerja didiagnosis, artinya apabila lewat dari jangka waktu tersebut, maka hak menuntut bagi peserta menjadi gugur. Hal ini tentu jauh berbeda jika dibandingkan dengan jangka waktu yang diberikan pada PP sebelumnya, dimana peserta hanya diberikan batas waktu untuk menuntut manfaat JKK selama dalam kurun waktu 2 (dua tahun) sejak kecelakaan kerja terjadi.

2. Manfaat Jaminan Kematian

Selanjutnya kita akan bandingkan manfaat Jaminan Kematian (JKM) pada PP 80/2019 dengan PP 44/2015.
Berdasarkan PP 80/2019, Manfaat Jaminan Kematian (JKM) diberikan apabila peserta meninggal dunia dalam masa aktif, terdiri atas :

Santunan sekaligus Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diberikan kepada ahli waris peserta. Pada PP sebelumnya nilai santunan sekaligus hanya sebesar Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah).
Santunan berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar 24 x Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) diberikan kepada ahli waris peserta. Pada PP sebelumnya santunan berkala 24 x Rp. 200.000,- = Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayar sekaligus.
Biaya pemakaman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada ahli waris peserta. Pada PP sebelumnya biaya pemakaman hanya senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Lalu bagaimana apabila peserta JKM tidak memiliki ahli waris? maka menurut PP ini biaya pemakaman diberikan kepada pengurus pemakaman.
Beasiswa pendidikan bagi anak dari peserta yang telah memiliki masa iur paling singkat 3 (tiga) tahun dan meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. Untuk beasiswa pada Jaminan Kematian (JKM) diberikan paling banyak 2 orang anak pserta sesuai dengan jenjang pendidikan. Hal ini dapat dilihat pada pembahasan beasiswa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di atas.

Demikian uraian Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019. Kami dapat membantu anda untuk menangani hubungan ketenagakerjaan di perusahaan anda termasuk memberikan legal advice ataupun legal opinion.

Penulis : Frengky Richard Mesakaraeng

Dasar hukum :

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian.
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian.

Selengkapnya Komentar

4 Aturan Dasar Perdagangan Elektronik

By Frengky Richard Mesakaraeng

Read

0 Comments

Pasar Online

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau istilah sederhananya Pasar online saat ini sedang berkembang dengan sangat pesat seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada dan masih banyak lagi. bagaimana tidak, dengan belanja online masyarakat mendapatkan manfaat yang sangat besar, tidak harus datang ke toko untuk mencari dan menyeleksi produk yang diinginkan karena hampir semua produk yang menjadi kebutuhan masyarakat sehari-hari telah tersedia di berbagai toko online, baik produksi dalam negeri maupun produksi luar negeri. Bagi pelaku usaha/pedagang, manfaat berjualan online sangatlah menguntungkan karena tidak membutuhkan modal besar seperti membuat bangunan atau menyawa tempat/lapak secara pisik.

Baca juga :

Bisnis Waralaba/Franchise Dan Aturan Hukumnya

Pentingnya Mendaftarkan Merek Dagang Untuk Mengantisipasi Terjadinya Sengketa

Namun terlepas dari itu, jual beli online tidak selamanya berjalan dengan baik dan lancar seperti yang diharapkan karena konsumen kadang mengeluhkan barang yang dibeli secara online. Misalnya, barang yang di pesan tidak sampai kepada konsumen, barang yang diterima sudah rusak/barang bekas, kadaluarsa, dan lain sebagainya.

Dengan munculnya berbagai masalah tersebut, maka pemerintah membuat aturan main melalui Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik tujuannya agar kegiatan perdagangan dilakukan secara legal, jujur, terbuka, dan mengutamakan hak-hak dan kepentingan konsumen sebagai pengguna barang. Berikut adalah 4 aturan dasar yang perlu diketahui dalam perdagangan secara elektronik/online :

1. Pelaku Usaha

Sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dalam setiap Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, pelaku usaha mempunyai kewajiban, yaitu :

Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang identitas subyek hukum yang didukung dengan data atau dokumen yang sah.
Menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan terhadap Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan termasuk Sistem Elektronik yang digunakan sesuai karakteristik fungsi dan perannya dalam transaksi tersebut.
Memenuhi ketentuan etika periklanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Informasi yang benar, jelas, dan jujur dimaksud di atas paling sedikit mencakup Kebenaran dan keakuratan informasi, Kesesuaian antara informasi iklan dan fisik Barang, Kelayakan konsumsi Barang, Legalitas Barang, dan Kualitas, harga, dan aksesabilitas Barang.

Selain itu, dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, pelaku usaha juga wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar, yaitu paling sedikit memuat tentang :

Identitas dan legalitas pelaku usaha sebagai produsen atau pelaku usaha distribusi;
Persyaratan teknis barang yang ditawarkan;
Harga dan cara pembayaran barang; dan
Cara penyerahan barang.

Lebih lanjut Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dalam negeri dan/ atau luar negeri berkewajiban :

Mengutamakan menggunakan nama domain tingkat tinggi Indonesia (dot id) bagi Sistem Elektronik yang berbentuk situs internet;
Mengutamakan menggunakan alamat Protokol Internet (IP Address) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Menggunakan perangkat server yang ditempatkan di pusat data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Melakukan pendaftaran Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
Memenuhi ketentuan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh instansi terkait dan memperoleh Sertifikat Keandalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Menyampaikan data dan/atau informasi secara berkala kepada lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik; dan
Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral lain yang terkait dengan perizinan kegiatan usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Jika dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik terdapat konten informasi elektronik ilegal, maka pihak Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dalam negeri dan/atau luar negeri serta Penyelenggara Sarana Perantara bertanggung jawab atas dampak atau konsekuensi hukum akibat keberadaan konten informasi elektronik ilegal tersebut kecuali yang bersangkutan bertindak cepat untuk menghapus link elektronik dan/atau konten informasi elektronik ilegal setelah mendapat pengetahuan atau kesadaran.

Catatan : Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Yang dimaksud dengan konten informasi elektronik ilegal adalah konten yang dilarang atau bersifat melawan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Konsumen

Konsumen selaku pengguna/pemakai barang online punya hak untuk menyampaikan komplain/keluhan apabila terdapat masalah pada barang yang dibeli. Untuk itu, pelaku usaha diwajibkan untuk menyediakan layanan pengaduan bagi Konsumen. Layanan pengaduan tersebut minimal mencakup :

Alamat dan nomor kontak pengaduan;
Prosedur pengaduan Konsumen;
Mekanisme tindak lanjut pengaduan;
Petugas yang kompeten dalam memproses layanan pengaduan; dan
Jangka waktu penyelesaian pengaduan.

3. Pengiriman Barang

Apabila konsumen telah membeli barang online, maka pelaku usaha/pedagang di pasar online wajib melakukan pengiriman barang kepada konsumen yang dapat dilakukan dengan menggunakan jasa kurir atau dengan menggunakan mekanisme pengiriman Barang atau jasa lainnya.

Jika pengiriman barang menggunakan jasa kurir atau mekanisme pengiriman lainnya, pelaku usaha/pedagang harus memastikan:

Keamanan Barang;
Kelayakan kondisi Barang;
Kerahasiaan Barang;
Kesesuaian Barang yang dikirim; dan
Ketepatan waktu pengiriman barang, sesuai kesepakatan transaksi perdagangan melalui online atau sistem elektronik.

Pelaku usaha/pedagang wajib menyampaikan informasi mengenai barang yang telah dikirim kepada konsumen, dan pelaku usaha/pedagang tidak dapat membebani konsumen mengenai kewajiban membayar barang yang dikirim tanpa dasar kontrak.

Dalam hal pengiriman barang dilakukan oleh pelaku usaha dalam negeri dan/atau luar negeri, maka wajib memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai jangka waktu dan status pengiriman kepada Konsumen secara berkala.

Jika terdapat kesalahan dan/atau ketidaksesuaian antara jangka waktu aktual dan jangka waktu pengiriman barang yang telah disepakati dalam Kontrak Elektronik dengan barang yang dikirim sehingga menimbulkan perselisihan antara konsumen dengan pelaku usaha, maka pelaku usaha dalam negeri dan/atau luar negeri wajib menyelesaikan perselisihan tersebut.

Khusus untuk pengiriman barang digital dianggap sah apabila barang digital tersebut telah diterima secara penuh dan terbukti terpasang dengan baik dan/atau beroperasi sebagaimana mestinya sesuai dengan petunjuk penggunaan teknis yang berlaku untuk barang digital yang dibeli. Oleh karena itu, pelaku usaha wajib memastikan barang digital dimaksud dapat dioperasikan sebagaimana mestinya sebelum mengirim barang karena apabila barang digital tersebut ternyata menimbulkan kerugian bagi pengguna, maka kerugian dimaksud menjadi tanggung jawab pelaku usaha.

4. Penukaran Barang

Pelaku usaha/pedagang dalam negeri atau luar negeri wajib memberikan jangka waktu paling sedikit 2 (dua) hari kerja untuk penukaran barang atau pembatalan pembelian, terhitung sejak barang diterima oleh konsumen.

Penukaran barang atau pembatalan pembelian dapat dilakukan dalam hal:

Terdapat kesalahan dan/atau ketidaksesuaian antara barang yang dikirim;
Terdapat kesalahan dan/atau ketidaksesuaian antara jangka waktu aktual pengiriman barang;
Terdapat cacat tersembunyi;
Barang rusak;
Barang kadaluwarsa.

Konsumen yang melakukan penukaran barang hanya dapat dibebankan biaya pengiriman kembali barang apabila kesalahan terjadi karena ketidaktelitian konsumen.

Demikian penjelesan tentang kewajiban-kewajiban pelaku usaha dan hak-hak konsumen dalam jual beli barang online. Apabila terdapat hal-hal yang ingin ditanyakan lebih jauh, dapat menghubungi kami.

Penulis : Frengky Richard Mesakaraeng, S.H.

Dasar Hukum :

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Selengkapnya Komentar

Cara Balik Nama Pada Sertifikat Rumah Susun

By Frengky Richard Mesakaraeng

Read

0 Comments

Proses sertifikasi merupakan rangkaian prosedur administrasi paling penting untuk menuju pada proses kepemilikan property. Bagi konsumen proses sertifikasi yang dijalankan dengan baik, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku akan memberikan kenyamanan dan rasa aman saat menghuni rumah susun.

Pasal 47 UU 20/2011 tentang Rumah Susun - SHM merupakan tanda bukti kepemilikan atas sarusun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai di atas tanah negara, hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan.

SHM Sarusun merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari salinan buku tanah dan surat ukur atas hak tanah bersama, gambar dena lantai pada tingkat rumah susun yang menunjukkan sarusun yang dimiliki, dan pertelaan mengenai besarnya hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama bagi yang bersangkutan.

Setelah disahkannya pertelaan, Pengembang mengajukan penerbitan SHM Sarusun yang keseluruhannya atas nama Pengembang. Penerbitan Sertifikat akan dikeluarkan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Istilah pertelaan adalah penjelasan atau rincian mengenai batas-batas yang jelas dari tiap unit satuan rumah susun yang merukan bagian tertentu dari gedung, termasuk bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama beserta uraian Nilai Perbandingan Proporsional (NPP) yang dibuat dan disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Rumah Susun.

Lalu bagaimana melakukan balik nama SHM Sarusun dari Pengembang ke Pembeli Sarusun? Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa sebelum sertifikat hak milik bangunan rumah susun dipecah menjadi SHM Sarusun, hak kepemilikan atas rumah susun masih dipegang oleh Pengembang, kenapa? karena SHM yang diterbitkan oleh BPN awalnya masih berupa sertifikat induk. Apabila Akta Jual Beli (AJB) telah ditandatangani (Pembeli dan Pengembang), maka kepemilikan rumah susun baru beralih kepada pembeli. Oleh karena itu SHM induk kemudian dipecah ke dalam unit Sarusun sehingga harus menjalani proses balik nama kepada masing-masing Pembeli.

Pihak Notaris/PPAT akan menyerahkan berkas AJB yang telah ditandatangi oleh para pihak ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk keperluan balik nama. Penyerahan berkas AJB tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditandatanganinya AJB.

Berkas yang perlu dipersiapkan untuk permohonan balik nama SHM Sarusun ke kantor BPN adalah sebagai berikut :

Surat permohonan balik nama yang ditandatangani Pembeli;
AJB Notaries/PPAT;
SHM Sarusun (Induk);
Kartu Tanda Penduduk (KPT) Pembeli dan pihak yang mewakili pengembang selaku penjual;
Bukti pelunasan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh);
Bukti pelunasan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Nama pemengang SHM Sarusun lama (Pengembang) di dalam sertifikat dicoret dan di paraf oleh Kepala Kantor BPN atau pejabat yang ditunjuk. Selanjutnya nama pemegang SHM Sarusun yang baru (Pembeli) dituliskan pada halaman dan kolom yang ada pada sertifikat dengan dibubuhi tanggal pencatatan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor BPN atau pejabat yang ditunjuk.

Proses balik nama sertifikat diperkirakan memakan waktu kurang lebih 14 hari. Setelah waktu tersebut, Pembeli sarusun sudah bisa mengambil SHM Sarusun atas nama Pembeli di kantor BPN setempat.

Penulis : Frengky Richard Mesakaraeng, S.H.

Dasar Hukum :

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun

Selengkapnya Komentar

Aturan Bisnis Waralaba atau Franchise Di Indonesia

By Frengky Richard Mesakaraeng

Read

0 Comments

Murah belum tentu aman secara legal - Itulah kira-kira gambaran yang tepat dalam banyak kasus Waralaba/Franchise. Seorang teman bercerita banyak tentang peluang bisnis Waralaba/Franchise saat ini. Beberapa hari belakangan rupanya ia mendapatkan penawaran untuk membuka bisnis Waralaba/Franchise dengan harga yang tergolong murah. Ia kemudian membulatkan tekadnya untuk terjun dalam dunia bisnis tersebut. Mendengar cerita dan melihat semangatnya, saya pun ikut senang. Sebagai sahabat, saya hanya menyarankan agar hati-hati dan teliti terlebih dahulu dalam memilih jenis bisnis Franchise karena harga murah belum tentu memberikan jaminan untuk kelangsungan usaha kedepan. Singkat cerita bisnis yang ia buka hanya mampu bertahan kurang lebih selama 5 (lima) bulan. Apa yang salah ?

Sebagian masyarakat mungkin masih bingung atau ragu dalam memilih atau menggunakan bisnis Waralaba/Franchise, apakah aman? apakah punya payung hukum?

Apabila kita mengamati pasar akhir-akhir ini, bisnis ala Franchise banyak mermunculan dengan menawarkan berbagai produk makanan dan minuman, bahkan melalui promosi-promosi di media sosial menawarkan bisnis dengan sistem kerjasama ala Waralaba.

Terkait bisnis ini, Peraturan Menteri Perdagangan sebanarnya telah tegas memberi larangan kepada orang perseorangan atau badan usaha untuk menggunakan istilah atau nama Waralaba untuk nama dan/atau jenis kegiatan usahanya apabila tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang ditentukan.

Apa yang dimaksud dengan Waralaba?

Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

Apa kriteria Waralaba?
Kriteria Waralaba adalah :

Memiliki ciri khas usaha yaitu suatu usaha yang memiliki keunggulan atau perbedaan yang tidak mudah ditiru dibandingkan dengan usaha lain sejenis, dan membuat konsumen selalu mencari ciri khas dimaksud. Misalnya, sistem menajemen, cara penjualan dan pelayanan, atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus dari Pemberi Waralaba.
Terbukti sudah memberikan keuntungan, hal ini menunjuk pada pengalaman Pemberi Waralaba yang telah dimiliki kurang lebih 5 (lima) tahun dan telah mempunyai kiat-kiat bisnis untuk mengatasi masalah-masalah dalam perjalanan usahanya, dan ini terbukti dengan masih bertahan dan berkembangnya usaha tersebut dengan menguntungkan.
Memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis, Usaha tersebut sangat membutuhkan standar secara tertulis supaya Penerima Waralaba dapat melaksanakan usaha dalam kerangka kerja yang jelas dan sama (SOP).
Mudah diajarkan dan diaplikasikan, yaitu mudah dilaksanakan sehingga Penerima Waralaba yang belum memiliki pengalaman atau pengetahuan mengenai usaha sejenis dapat melaksanakan dengan baik sesuai dengan bimbingan operional dan manajemen yang berkesinambungan yang diberikan oleh Pemberi Waralaba.
Adanya dukungan yang berkesinambungan yakni dukungan dari Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba secara terus menerus seperti bimbingan operasional, pelatihan, dan promosi.
Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar yakni merek, hak cipta, atau paten, atau lisensi dan/atau rahasia dagang sudah didaftarkan dan mempunyai sertifikat atau sedang dalam proses pendaftaran. Pendaftaran merek dapat anda baca disini cara pendaftaran merek

Bagaimana membuat Perjanjian Waralaba?

Dalam menyusun Perjanjian Waralaba didasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian, selain itu dalam Perjanjian Waralaba juga terdapat tambahan klausula yang dicantumkan dalam Perjanjian Waralaba, diantaranya adalah :

Nama dan alamat para pihak.
Jenis Hak Kekayaan Intelektual yaitu jenis Hak Kekayaan Intelektual Pemberi Waralaba seperti merk, logo perusahaan, desain outlet/gerai, sistem manajemen/pemasaran atau racikan bumbu masakan yang diwaralabakan.
Kegiatan usaha yaitu kegiatan usaha yang diperjanjikan seperti perdagangan eceran/ritel, pendidikan, restoran, apotek atau bengkel.
Hak dan kewajiban para pihak yaitu hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Waralaba seperti : Pemberi Waralaba berhak menerima fee atau royalty dari Penerima Waralaba, dan selanjutnya Pemberi Waralaba berkewajiban memberikan pembinaan secara berkesinambungan kepada Penerima Waralaba. Penerima Waralaba berhak menggunakan Hak Kekayaan Intelektual atau ciri khas usaha yang dimiliki Pemberi Waralaba, dan selanjutnya Penerima Waralaba berkewajiban menjaga Kode Etik/kerahasiaan HKI atau ciri khas usaha yang diberikan Pemberi Waralaba.
Bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan dan pemasaran yang diberikan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba, seperti bantuan fasilitas berupa penyediaan dan pemeliharaan computer dan program IT pengelolaan kegiatan usaha.
Wilayah usaha yaitu menyangkut batasan wilayah yang diberikan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba untuk mengembangkan bisnis Waralaba di seluruh Indonesia.
Jangka waktu perjanjian, berupa batasan tentang mulai dan berakhirnya Perjanjian terhitung sejak surat Perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak.
Tata cara pembayaran imbalan yaitu tata cara/ketentuan termasuk waktu dan cara perhitungan besarnya imbalan seperti fee atau royalty apabila disepakati dalam Perjanjian yang menjadi tanggung jawab Penerima Waralaba.
Kepemilikan, perubahan kepemilikan dan hak ahli waris.
Penyelesaian sengketa, berupa penetapan tempat/lokasi penyelesaian sengketa, seperti melalui Pengadilan Negeri tempat/domisili perusahaan atau melalui Arbitrase dengan menggunakan hukum Indonesia.
Tata cara perpanjangan, pengakhiran dan pemutusan perjanjian, seperti pemutusan Perjanjian tidak dapat dilakukan secara sepihak, Perjanjian berakhir dengan sendirinya apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian berakhir. Perjanjian dapat diperpanjang kembali apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak dengan ketentuan yang ditetapkan bersama.
Jaminan dari Pemberi Waralaba, hal ini dimaksudkan agar Pemberi Waralaba tetap menjalankan kewajiban-kewajibannya kepada Penerima Waralaba sesuai dengan isi Perjanjian hingga jangka waktu Perjanjian berakhir.
Jumlah outlet/gerai yaitu jumlah gerai yang dikelolah oleh Penerima Waralaba.

Seperti apa ketentuan dalam prospektus penawaran Waralaba?

Sebagaimana yang telah disebutkan diawal tulisan ini, Pemberi Waralaba harus memberikan prospektus penawaran Waralaba kepada Calon Penerima Waralaba. Prospektus penawaran Waralaba adalah keterangan tertulis dari Pemberi Waralaba yang menjelaskan tentang identitas, legalitas, sejarah kegiatan, struktur organisasi, keuangan, jumlah tempat usaha, daftar penerima waralaba, hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba. Prospektus penawaran Waralaba kepada Calon Penerima Waralaba diberikan paling singkat 2 (dua) minggu sebelum penandatanganan Perjanjian.

Prospektus penawaran Waralaba yang didaftarkan oleh Pemberi Waralaba berasal dari luar negeri harus dilegalisir oleh Public Notary dengan melampirkan surat keterangan dari Atase Perdagangan R.I. atau Pejabat Kantor Perwakilan R.I. di Negara asal.

Prospektus penawaran Waralaba sebagaimana dimaksud minimal memuat tentang :

Data identitas Pemberi Waralaba;
Legalitas usaha Pemberi Waralaba;
Sejarah kegiatan usaha;
Struktur organisasi Pemberi Waralaba;
Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir;
Jumlah tempat usaha;
Daftar Penerima Waralaba; dan
Hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba.

Bagaimana mendaftarkan Waralaba?

Setelah Pemberi Waralaba memberikan prospektus penawaran Waralaba kepada Calon Penerima Waralaba, selanjutnya Pemberi Waralaba/Kuasanya mendaftarkan prospektus penawaran Waralaba sedangkan Penerima Waralaba/Kuasanya mendaftarkan Perjanjian Waralaba. Adapun pendaftaran Waralaba diajukan kepada Menteri Perdagangan.

Dokumen yang harus dipersiapkan sebelum Pemberi Waralaba mengajukan permohonan pendaftaran prospektus Waralaba adalah :

Fotokopi prospektus penawaran Waralaba.
Fotokopi legalitas usaha.

Dokumen yang harus dipersiapkan oleh Penerima Waralaba saat mengajukan permohonan pendaftaran Perjanjian Waralaba adalah :

Fotokopi legalitas usaha.
Fotokopi Perjanjian Waralaba.
Fotokopi prospektus penawaran Waralaba.
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik/pengurus perusahaan.

Apabila permohonan pendaftaran Waralaba telah memenuhi syarat yang ditentukan, maka Menteri menerbitkan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW).

Berapa lama STPW berlaku ?

STPW berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dalam hal Perjanjian Waralaba belum berakhir, STPW dapat diperpanjang untuk jangka yang sama yakni waktu 5 (lima) tahun.

STPW dinyatakan tidak berlaku apabila :

Jangka waktu STPW berakhir.
Perjanjian Waralaba berakhir.
Pemberi Waralaba dan/atau Penerima Waralaba menghentikan kegiatan usahanya.

Siapa yang berwenang menerbitkan STPW?

Untuk Pemberi/Penerima dan/atau Pemberi Waralaba Lanjutan yang berasal dari luar negeri, STPW diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri melalui Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan.

Untuk Pemberi/Penerima Waralaba, Pemberi/Penerima Waralaba Lanjutan yang berasal dari dalam negeri, dan Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba luar negeri, STPW diterbitkan oleh Gubernur, Bupati/Walikota diseluruh wilayah Republik Indonesia melalui Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan atau Pejabat pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat.

Berapa lama jangka waktu penerbitan STPW?

Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan STPW, pejabat penerbit STPW menerbitkan STPW. Dalam hal persyaratan dinilai belum lengkap dan benar, Pejabat penerbit STPW membuat surat penolakan penerbitan STPW kepada pemohon STPW Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan.

Demikian uraian tentang dasar hukum dan proses pendaftaran Waralaba sampai pada terbitnya STPW. Semoga bermanfaat untuk anda.

Penulis : Frengky Richard Mesakaraeng, S.H.

Dasar hukum :

Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba.
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 Tentang Penyelenggaraan Waralaba.
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 Tentang Penyelengaraan Waralaba.

Selengkapnya Komentar

Buat Kontrak Begini, Pengusaha Dapat Di Pidana

By Frengky Richard Mesakaraeng

Read

0 Comments

Nama saya Nadia, saya pernah memesan unit apartemen di salah satu Developer di Jakarta, setelah saya membayar DP dan angsuran bulanan, saya menyatakan untuk membatalkan pesanan unit tersebut karena setelah 1 tahun berjalan ternyata apartemen yang saya pesan tidak menunjukkan tanda-tanda pembangunan. Pada saat saya meminta uang dikembalikan, pihak Developer menolak dengan berbagai macam alasan termasuk menggunakan ketentuan dalam Surat Pesanan dan PPJB. Maksudnya agar saya tidak menuntut pengembalian uang. Menurut pendapat teman saya, isi Surat Pesanan dan PPJB yang dibuat oleh pihak Developer berisi klausula baku yang dilarang, akan tetapi ada yang berpendapat bahwa Surat Pesanan dan PPJB tersebut adalah bentuk kesepakatan yang mengikat secara hukum.

Pertanyaan :

Apakah uang yang telah saya setorkan benar tidak dapat dikembalikan?

Bagaimana kekuatan mengikat Surat Pesanan dan pasal-pasal dalam PPJB?

Bagaimana cara menentukan klausula baku dalam perjanjian?

Dasar Hukum Perjanjian

Dalam hukum kontrak dikenal asas pacta sunt servanda yang berisi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. dan suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”. Sehingga dengan demikian, kontrak yang telah dibuat secara sah mempunyai kekuatan mengikat dan wajib ditaati para pihak yang membuatnya. (Psl 1338 KUHPerdata)

Untuk menentukan sahnya suatu perjanjian dapat kita lihat pada Pasal 1320 KUHPerdata, perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
Suatu hal tertentu;
Suatu sebab yang halal.

Pasal 1320 KUHPerdata di atas, menyebutkan selain ada kata sepakat, cakap, dan suatu hal tertentu, yang harus diperhatikan adalah syarat keempat yaitu suatu sebab yang halal dalam pengertian bahwa isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Pesanan dan PPJB yang dibuat oleh pihak Developer hanya mempunyai kekuatan mengikat apabila memenuhi empat syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Klausula Baku

Pada Bab V Pasal 18 UU 8/1999 terdapat ketentuan tentang larangan pencantuman klausula baku. Adapun yang dimaksud dengan klausula baku menurut undang-undang ini adalah “setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.

Apabila memperhatikan arti klausula baku di atas, klausula baku yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian sifatnya adalah final dan mengikat, artinya suatu dokumen atau perjanjian tidak lagi dalam bentuk draf atau memerlukan persetujuan dari konsumen, namun dokumen atau perjanjian tersebut telah berlaku dan mewajibkan konsumen untuk memenuhinya.

larangan pencantuman klausula baku diuraikan dalam Pasal 18 ayat (1) yaitu Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdangangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :

Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk membebankan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Untuk menentukan isi Surat Pesanan atau PPJB termasuk dalam kategori klausula baku yang dilarang atau tidak, dapat dilihat pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) di atas, apabila isinya memuat salah satu ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1), maka Surat Pesanan atau PPJB tersebut merupakan perjanjian yang tidak sah secara hukum berdasarkan Pasal 1338 dan 1320 KUHPerdata karena memuat klausula baku yang dilarang secara hukum (UU 8/1999).

Akibat Pencantuman Klasula Baku

Akibat pencantuman klasula baku diatur pada Pasal 18 ayat (2) UU 8/1999 yaitu “setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian dinyatakan batal demi hukum”. Oleh karena itu, Surat Pesanan dan PPJB yang mengandung klausula baku tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sanksi Hukum pencantuman Klasula Baku

Selain dinyatakan batal demi hukum, berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Langkah Hukum

Apabila pihak Developer tidak mengembalikan uang yang telah disetorkan oleh konsumen secara sukarela, langkah hukum yang dapat dilakukan adalah :

Membuat Laporan Polisi.
Mengajukan Gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau ke Pengadilan Negeri setempat.

Demikian penjelasan tentang akibat pencantuman klausula baku dalam jual beli apartemen. Kami dapat membantu anda untuk melakukan upaya-upaya hukum.

Penulis : Frengky Richard

Dasar Hukum :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Selengkapnya Komentar

Mengurus HGU Dalam Kawasan Hutan Konservasi

By Frengky Richard Mesakaraeng

Read

0 Comments

Pengertian - Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan Konservasi adalah salah satu jenis hutan yang dilindungi untuk menjaga kelestarian hutan.

Sekalipun hutan jenis ini dilindungi secara hukum, akan tetapi pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku masih memberikan ruang kepada Badan Usaha swasta yang ingin melangsungkan kegiatan usahanya pada kawasan tersebut yaitu dengan cara merubah fungsi kawasan Hutan Konservasi menjadi Kawasan Non Hutan.

Pertanyaan :

Bagaimana cara merubah fungsi kawasan Hutan Konservasi menjadi Kawasan Non Hutan

Bagaimana mengurus penerbitan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Pakai (HP) di dalam Kawasan Hutan Konservasi?

Langkah Pertama - Merubah Fungsi Kawasan Hutan Dari Kawasan Hutan Konservasi Menjadi Kawasan Hutan Produksi

Pada tahap ini, yang pertama dilakukan adalah merubah fungsi kawasan hutan dari Kawasan Hutan Konservasi menjadi Kawasan Hutan Produksi. Perubahan fungsi kawasan hutan dari Kawasan Hutan Konservasi menjadi Kawasan Hutan Produksi dilakukan berdasarkan usul dari Bupati/Walikota untuk kawasan hutan yang berada dalam satu kabupaten/kota.

Usulan fungsi kawasan hutan, diajukan kepada Menteri Kehutanan, dengan tembusan disampaikan kepada :

Sekretaris Jenderal.
Direktur Jenderal.
Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, dan
Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

Syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk mengajukan usulan perubahan fungsi kawasan hutan adalah sebagai berikut :

Usulan perubahan fungsi kawasan hutan pada peta dasar dengan skala minimal 1:100.000 (satu banding seratus ribu).
Rekomendasi dari Gubernur yang memuat persetujuan atas usulan perubahan fungsi kawasan hutan, berdasarkan pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Provinsi untuk usulan perubahan fungsi hutan produksi dan hutan lindung.
Pertimbangan teknis Direktur Utama Perum Perhutani apabila merupakan wilayah kerja Perum Perhutani, dan
Rencana pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan terhadap fungsi kawasan hutan yang diusulkan.

Apabila pertimbangan teknis dan hasil penelaahan memenuhi syarat, maka Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, menerbitkan Surat Permintaan Bantuan Tenaga kepada instansi/lembaga/Esalon I (satu) terkait lingkup Kementerian Kehutanan untuk menjadi anggota Tim Terpadu.

Dalam hal rekomendasi Tim Terpadu sebagian dan/atau seluruhnya dapat dipertimbangkan, Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi Tim Terpadu, menyampaikan konsep surat persetujuan prinsip perubahan fungsi kawasan hutan dan peta lampirannya kepada Menteri yang dilampiri dengan Laporan hasil penelitian Tim Terpadu.

Setelah Menteri menerima konsep dari Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud diatas, maka Menteri dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja menerbitkan surat persetujuan prinsip perubahan fungsi kawasan hutan dan peta lampiran.

Menteri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima konsep dan peta lampiran dari Sekretaris Jenderal, menetapkan Keputusan Menteri tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan.

Langkah Kedua - Mengajukan Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) Menjadi Bukan Kawasan Hutan

Pelepasan kawasan hutan diluar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan pada Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK). Hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

Fungsi hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tidak dibebani izin penggunaan kawasan hutan, izin pemanfaatan hutan dan/atau perizinan lainnya dari Menteri.
Dalam kondisi berhutan maupun tidak berhutan.
Berada pada Provinsi yang luas kawasan hutannya diatas 30% (tiga puluh persen).

Pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) menjadi kawasan bukan hutan dilakukan berdasarkan Permohonan yang dapat diajukan oleh Pimpinan Badan Usaha milik swasta yang berbadan hukum indonesia.

Permohonan sebagaimana dimaksud di atas, diajukan kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada :

Sekretaris Jenderal.
Direktur Jenderal.
Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) menjadi kawasan bukan hutan adalah sebagai berikut :

a. Administrasi.

Persyaratan administrasi, meliputi :

Surat Permohonan yang dilampiri dengan peta kawasan hutan yang dimohon pada peta dasar dengan skala minimal 1:100.000 (satu banding seratus ribu).
Izin lokasi dari Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangnya.
Izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Rekomendasi Gubernur atau Bupati/Walikota, yang memuat persetujuan atas pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) menjadi bukan kawasan hutan, dengan dilampiri peta kawasan hutan yang dimohon pada peta dasar dengan skala minimal 1:100.000 (satu banding seratus ribu).
Pernyataan kesanggupan dalam bentuk Akta Notaris.

b. Teknis.

Persyaratan teknis, meliputi :

Proposal, rencana teknis dan/atau rencana induk yang ditandatangani oleh Menteri, Pejabat setingkat Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, Pimpinan Badan Usaha atau Pimpinan Yayasan.
Laporan dan Berita Acara Hasil Survey Lapangan yang dilakukan oleh unsur instansi yang membidangi urusan kehutanan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Instansi yang terkait di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Kepala Balai.
Hasil penafsiran citra satelit liputan paling lama 2 (dua) tahun terakhir atas kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) yang dimohon yang disertai dengan pernyataan dari Pemohon bahwa hasil penafsiran dijamin kebenarannya.

Selain syarat administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud diatas, badan usaha juga harus menyiapkan dokumen pendukung lainnya sebagai salah satu syarat, seperti :

Profil Badan Usaha.
Akta Pendirian berikut Akta Perubahannya.
Nomor Pokok Wajib Pajak.
Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.

Pelaksanaan tata batas pada kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), wajib diselesaikan oleh Pemohon dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diterimanya persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK).

Setelah Menteri menerima konsep keputusan pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) dari Sekretaris Jenderal tersebut, maka Menteri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja menerbitkan keputusan tentang pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) dan Peta Pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK).

Langkah Ketiga - Mengajukan Permohonan Penerbitan Sertifikat HGU atau HP

Terhadap kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) telah dilepaskan, maka pengurusan selanjutnya menjadi tanggung jawab instansi di bidang pertanahan (BPN) setempat seperti mengurus penerbitan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Pakai (HP).

Demikian penjelasan di atas, Kami dapat membantu anda untuk mengurus segala syarat dan pengajuan permohonan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Pakai (HP) kepada Instansi terkait.

Penulis : Frengky Richard

Dasar Hukum :

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.
Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.34/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan.
Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi.

Selengkapnya Komentar

Subscribe to: Posts ( Atom )

edukasi hukum

Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian

4 Aturan Dasar Perdagangan Elektronik

Cara Balik Nama Pada Sertifikat Rumah Susun

Aturan Bisnis Waralaba atau Franchise Di Indonesia

Buat Kontrak Begini, Pengusaha Dapat Di Pidana

Mengurus HGU Dalam Kawasan Hutan Konservasi

Recent Posts

Facebook

Search This Blog

Blog Archive

Labels

Report Abuse

Pages

Contributors

Formulir Kontak