edukasi hukum

Aturan Bisnis Waralaba atau Franchise Di Indonesia

Read

Murah belum tentu aman secara legal - Itulah kira-kira gambaran yang tepat dalam banyak kasus Waralaba/Franchise. Seorang teman bercerita banyak tentang peluang bisnis Waralaba/Franchise saat ini. Beberapa hari belakangan rupanya ia mendapatkan penawaran untuk membuka bisnis Waralaba/Franchise dengan harga yang tergolong murah. Ia kemudian membulatkan tekadnya untuk terjun dalam dunia bisnis tersebut. Mendengar cerita dan melihat semangatnya, saya pun ikut senang. Sebagai sahabat, saya hanya menyarankan agar hati-hati dan teliti terlebih dahulu dalam memilih jenis bisnis Franchise karena harga murah belum tentu memberikan jaminan untuk kelangsungan usaha kedepan. Singkat cerita bisnis yang ia buka hanya mampu bertahan kurang lebih selama 5 (lima) bulan. Apa yang salah ?

Sebagian masyarakat mungkin masih bingung atau ragu dalam memilih atau menggunakan bisnis Waralaba/Franchise, apakah aman? apakah punya payung hukum?

Apabila kita mengamati pasar akhir-akhir ini, bisnis ala Franchise banyak mermunculan dengan menawarkan berbagai produk makanan dan minuman, bahkan melalui promosi-promosi di media sosial menawarkan bisnis dengan sistem kerjasama ala Waralaba.

Terkait bisnis ini, Peraturan Menteri Perdagangan sebanarnya telah tegas memberi larangan kepada orang perseorangan atau badan usaha untuk menggunakan istilah atau nama Waralaba untuk nama dan/atau jenis kegiatan usahanya apabila tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang ditentukan.

Apa yang dimaksud dengan Waralaba?

Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

Apa kriteria Waralaba?
Kriteria Waralaba adalah :

Memiliki ciri khas usaha yaitu suatu usaha yang memiliki keunggulan atau perbedaan yang tidak mudah ditiru dibandingkan dengan usaha lain sejenis, dan membuat konsumen selalu mencari ciri khas dimaksud. Misalnya, sistem menajemen, cara penjualan dan pelayanan, atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus dari Pemberi Waralaba.
Terbukti sudah memberikan keuntungan, hal ini menunjuk pada pengalaman Pemberi Waralaba yang telah dimiliki kurang lebih 5 (lima) tahun dan telah mempunyai kiat-kiat bisnis untuk mengatasi masalah-masalah dalam perjalanan usahanya, dan ini terbukti dengan masih bertahan dan berkembangnya usaha tersebut dengan menguntungkan.
Memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis, Usaha tersebut sangat membutuhkan standar secara tertulis supaya Penerima Waralaba dapat melaksanakan usaha dalam kerangka kerja yang jelas dan sama (SOP).
Mudah diajarkan dan diaplikasikan, yaitu mudah dilaksanakan sehingga Penerima Waralaba yang belum memiliki pengalaman atau pengetahuan mengenai usaha sejenis dapat melaksanakan dengan baik sesuai dengan bimbingan operional dan manajemen yang berkesinambungan yang diberikan oleh Pemberi Waralaba.
Adanya dukungan yang berkesinambungan yakni dukungan dari Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba secara terus menerus seperti bimbingan operasional, pelatihan, dan promosi.
Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar yakni merek, hak cipta, atau paten, atau lisensi dan/atau rahasia dagang sudah didaftarkan dan mempunyai sertifikat atau sedang dalam proses pendaftaran. Pendaftaran merek dapat anda baca disini cara pendaftaran merek

Bagaimana membuat Perjanjian Waralaba?

Dalam menyusun Perjanjian Waralaba didasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian, selain itu dalam Perjanjian Waralaba juga terdapat tambahan klausula yang dicantumkan dalam Perjanjian Waralaba, diantaranya adalah :

Nama dan alamat para pihak.
Jenis Hak Kekayaan Intelektual yaitu jenis Hak Kekayaan Intelektual Pemberi Waralaba seperti merk, logo perusahaan, desain outlet/gerai, sistem manajemen/pemasaran atau racikan bumbu masakan yang diwaralabakan.
Kegiatan usaha yaitu kegiatan usaha yang diperjanjikan seperti perdagangan eceran/ritel, pendidikan, restoran, apotek atau bengkel.
Hak dan kewajiban para pihak yaitu hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Waralaba seperti : Pemberi Waralaba berhak menerima fee atau royalty dari Penerima Waralaba, dan selanjutnya Pemberi Waralaba berkewajiban memberikan pembinaan secara berkesinambungan kepada Penerima Waralaba. Penerima Waralaba berhak menggunakan Hak Kekayaan Intelektual atau ciri khas usaha yang dimiliki Pemberi Waralaba, dan selanjutnya Penerima Waralaba berkewajiban menjaga Kode Etik/kerahasiaan HKI atau ciri khas usaha yang diberikan Pemberi Waralaba.
Bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan dan pemasaran yang diberikan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba, seperti bantuan fasilitas berupa penyediaan dan pemeliharaan computer dan program IT pengelolaan kegiatan usaha.
Wilayah usaha yaitu menyangkut batasan wilayah yang diberikan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba untuk mengembangkan bisnis Waralaba di seluruh Indonesia.
Jangka waktu perjanjian, berupa batasan tentang mulai dan berakhirnya Perjanjian terhitung sejak surat Perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak.
Tata cara pembayaran imbalan yaitu tata cara/ketentuan termasuk waktu dan cara perhitungan besarnya imbalan seperti fee atau royalty apabila disepakati dalam Perjanjian yang menjadi tanggung jawab Penerima Waralaba.
Kepemilikan, perubahan kepemilikan dan hak ahli waris.
Penyelesaian sengketa, berupa penetapan tempat/lokasi penyelesaian sengketa, seperti melalui Pengadilan Negeri tempat/domisili perusahaan atau melalui Arbitrase dengan menggunakan hukum Indonesia.
Tata cara perpanjangan, pengakhiran dan pemutusan perjanjian, seperti pemutusan Perjanjian tidak dapat dilakukan secara sepihak, Perjanjian berakhir dengan sendirinya apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian berakhir. Perjanjian dapat diperpanjang kembali apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak dengan ketentuan yang ditetapkan bersama.
Jaminan dari Pemberi Waralaba, hal ini dimaksudkan agar Pemberi Waralaba tetap menjalankan kewajiban-kewajibannya kepada Penerima Waralaba sesuai dengan isi Perjanjian hingga jangka waktu Perjanjian berakhir.
Jumlah outlet/gerai yaitu jumlah gerai yang dikelolah oleh Penerima Waralaba.

Seperti apa ketentuan dalam prospektus penawaran Waralaba?

Sebagaimana yang telah disebutkan diawal tulisan ini, Pemberi Waralaba harus memberikan prospektus penawaran Waralaba kepada Calon Penerima Waralaba. Prospektus penawaran Waralaba adalah keterangan tertulis dari Pemberi Waralaba yang menjelaskan tentang identitas, legalitas, sejarah kegiatan, struktur organisasi, keuangan, jumlah tempat usaha, daftar penerima waralaba, hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba. Prospektus penawaran Waralaba kepada Calon Penerima Waralaba diberikan paling singkat 2 (dua) minggu sebelum penandatanganan Perjanjian.

Prospektus penawaran Waralaba yang didaftarkan oleh Pemberi Waralaba berasal dari luar negeri harus dilegalisir oleh Public Notary dengan melampirkan surat keterangan dari Atase Perdagangan R.I. atau Pejabat Kantor Perwakilan R.I. di Negara asal.

Prospektus penawaran Waralaba sebagaimana dimaksud minimal memuat tentang :

Data identitas Pemberi Waralaba;
Legalitas usaha Pemberi Waralaba;
Sejarah kegiatan usaha;
Struktur organisasi Pemberi Waralaba;
Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir;
Jumlah tempat usaha;
Daftar Penerima Waralaba; dan
Hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba.

Bagaimana mendaftarkan Waralaba?

Setelah Pemberi Waralaba memberikan prospektus penawaran Waralaba kepada Calon Penerima Waralaba, selanjutnya Pemberi Waralaba/Kuasanya mendaftarkan prospektus penawaran Waralaba sedangkan Penerima Waralaba/Kuasanya mendaftarkan Perjanjian Waralaba. Adapun pendaftaran Waralaba diajukan kepada Menteri Perdagangan.

Dokumen yang harus dipersiapkan sebelum Pemberi Waralaba mengajukan permohonan pendaftaran prospektus Waralaba adalah :

Fotokopi prospektus penawaran Waralaba.
Fotokopi legalitas usaha.

Dokumen yang harus dipersiapkan oleh Penerima Waralaba saat mengajukan permohonan pendaftaran Perjanjian Waralaba adalah :

Fotokopi legalitas usaha.
Fotokopi Perjanjian Waralaba.
Fotokopi prospektus penawaran Waralaba.
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik/pengurus perusahaan.

Apabila permohonan pendaftaran Waralaba telah memenuhi syarat yang ditentukan, maka Menteri menerbitkan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW).

Berapa lama STPW berlaku ?

STPW berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dalam hal Perjanjian Waralaba belum berakhir, STPW dapat diperpanjang untuk jangka yang sama yakni waktu 5 (lima) tahun.

STPW dinyatakan tidak berlaku apabila :

Jangka waktu STPW berakhir.
Perjanjian Waralaba berakhir.
Pemberi Waralaba dan/atau Penerima Waralaba menghentikan kegiatan usahanya.

Siapa yang berwenang menerbitkan STPW?

Untuk Pemberi/Penerima dan/atau Pemberi Waralaba Lanjutan yang berasal dari luar negeri, STPW diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri melalui Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan.

Untuk Pemberi/Penerima Waralaba, Pemberi/Penerima Waralaba Lanjutan yang berasal dari dalam negeri, dan Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba luar negeri, STPW diterbitkan oleh Gubernur, Bupati/Walikota diseluruh wilayah Republik Indonesia melalui Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan atau Pejabat pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat.

Berapa lama jangka waktu penerbitan STPW?

Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan STPW, pejabat penerbit STPW menerbitkan STPW. Dalam hal persyaratan dinilai belum lengkap dan benar, Pejabat penerbit STPW membuat surat penolakan penerbitan STPW kepada pemohon STPW Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan.

Demikian uraian tentang dasar hukum dan proses pendaftaran Waralaba sampai pada terbitnya STPW. Semoga bermanfaat untuk anda.

Penulis : Frengky Richard Mesakaraeng, S.H.

Dasar hukum :

Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba.
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 Tentang Penyelenggaraan Waralaba.
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 Tentang Penyelengaraan Waralaba.

Selengkapnya Komentar

Barang Yang Dibeli Secara Itikad Baik Tidak Dapat Pidana

By Frengky Richard Mesakaraeng

Read

0 Comments

Barang asal dari kejahatan, misalnya barang-barang hasil pencurian, penggelapan, penipuan, atau pemerasan. Barang-barang ini keadaannya adalah sama saja dengan barang-barang lain yang bukan asal kejahatan yang menurut sifatnya tidak kekal (tidak selama-lamanya), artinya apabila barang tersebut telah diterima oleh orang secara beritikad baik (ter goedertrouw), maka sifatnya asal dari kejahatan itu menjadi hilang.

Kasus :

Nama saya Putri, saya pernah membeli satu unit mobil bekas/second dari AM. Selang 2 bulan kemudian saya dipanggil oleh pihak kepolisian dan diminta untuk menyerahkan mobil tersebut dengan alasan "barag curian". Saat ini AM sudah jadi Tersangka dan ditahan dikantor polisi. Setelah mobil saya serahkan dikantor polisi, ternyata itu tidak menyelesaikan masalah karena saya pun diancam untuk ditahan dengan alasan penadahan dari AM. Apakah benar saya bisa dikatakan sebagai penadah ?

Penadahan diatur pada Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu : Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- dihukum; (1) Karena sebagai sekongkol, barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. (2) Barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.

Penjelasan
Menurut R. Soesilo dalam bukunya tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Yang dinamakan sekongkol atau biasa disebut pula tadah (heling) itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada sub 1 dari Pasal 480 KUHP, dimana perbuatan tersebut dibagi atas dua bagian yaitu :

Membeli, menyewa, dsb. (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untuk) barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan; misalnya A membeli sebuah arloji dari B yang diketahuinya bahwa barang itu asal dari curian. Disini tidak perlu dibuktikan bahwa A dengan membeli arloji itu hendak mencari untung;
Menjual, menukarkan, menggadaikan dsb dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan misalnya A yang mengetahui bahwa arloji asal dari curian disuruh oleh B (pemegang arloji itu) menggadaikan arloji itu ke rumah gadai dengan menerima upah.

Elemen penting dari Pasal 480 KUHP adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan. Disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira atau mencurigai) bahwa barang itu barang gelap bukan barang yang terang. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan.

Adapun barang asal dari kejahatan itu dapat dibagi atas dua macam sifatnya yaitu :

Barang yang didapat dari kejahatan, misalnya barang-barang hasil pencurian, penggelapan, penipuan, atau pemerasan. Barang-barang ini keadaannya adalah sama saja dengan barang-barang lain yang bukan asal kejahatan. Dapat diketahuinya bahwa barang-barang tersebut asal kejahatan atau bukan dilihat dari hasil penyelidikan tentang asal mula dan caranya berpindah tangan.
Barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan, misalnya mata uang palsu, uang kertas palsu, diploma palsu dan lain-lain, barang-barang ini rupa dan keadaannya berlainan dengan barang-barang tersebut yang tidak palsu.

Sifat asal dari kejahatan yang melekat pada barang tersebut pada butir 1 di atas adalah tidak kekal (tidak selama-lamanya), artinya apabila barang tersebut telah diterima oleh orang secara beritikad baik (ter goedertrouw), maka sifatnya asal dari kejahatan itu menjadi hilang, dan jika sejak waktu itu barang tersebut dibeli dan sebagainya, meskipun yang membeli itu mengetahui benar bahwa asal barang tersebut dari kejahatan namun sipembeli tidak dapat dihukum karena sekongkol sebab elemen dasar dari kejahatan tidak ada.

Sebagai contoh A mencuri sebuah arloji kemudian digadaikannya dirumah gadai sampai lewat waktunya tidak ditebus (diambil) sehingga barang itu menjadi bur (gugur, kadaluarsa)dan seperti biasanya terus dijual lelang oleh pengurus rumah gadai tersebut. Dalam lelangan itu alroji dibeli oleh B teman si A, yang mengetahui benar-benar asal-usul barang itu. Disini B sebenarnya membeli barang yang ia ketahui asal dari kejahatan, akan tetapi tidak dikenakan Pasal 480, oleh karena sebab telah diterimanya oleh rumah gadai dengan iktikad baik itu, maka sifat asal dan kejahatan dari arloji tersebut sudah menjadi hilang.

Sebaliknya barang yang tersebut pada butir 2 di atas, sifat asal dari kejahatan yang melekat pada barang-barang tersebut adalah kekal (tetap untuk selama-lamanya), artinya barang itu bagaimanapun juga keadaannya, senantiasa tetap dan terus menerus dipandang sebagai barang asal dari kejahatan dan apabila diketahui asal usulnya tidak bisa dibeli, disimpan, diterima sebagai hadiah dan sebagainya.

Berdasarkan uraian di atas, seseorang (pembeli) dapat dikenakan Pasal 480 KUHP jika diawal sudah mengetahui atau patut dapat menyangka (mengira atau mencurigai) bahwa barang yang dijual itu asal dari kejahatan atau mengetahui bahwa barang yang dijual itu merupakan barang gelap bukan barang yang terang. Akan tetapi apabila barang tersebut telah diterima oleh orang (pembeli) secara beriktikad baik (ter goedertrouw) maka Pasal 480 KUHP tidak dapat diberlakukan karena sifat asal dari kejahatan itu telah hilang.

Demikian penjelasan terkait penadahan barang hasil kejahatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 480 KUHPidana, kami dapat membantu anda untuk melakukan pendampingan hukum, baik ditingkat Penyidikan, Penuntutan, sampai pada proses di sidang pengadilan.

Penulis : Frengky Richard

Dasar Hukum :
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Selengkapnya Komentar

Buat Kontrak Begini, Pengusaha Dapat Di Pidana

By Frengky Richard Mesakaraeng

Read

0 Comments

Nama saya Nadia, saya pernah memesan unit apartemen di salah satu Developer di Jakarta, setelah saya membayar DP dan angsuran bulanan, saya menyatakan untuk membatalkan pesanan unit tersebut karena setelah 1 tahun berjalan ternyata apartemen yang saya pesan tidak menunjukkan tanda-tanda pembangunan. Pada saat saya meminta uang dikembalikan, pihak Developer menolak dengan berbagai macam alasan termasuk menggunakan ketentuan dalam Surat Pesanan dan PPJB. Maksudnya agar saya tidak menuntut pengembalian uang. Menurut pendapat teman saya, isi Surat Pesanan dan PPJB yang dibuat oleh pihak Developer berisi klausula baku yang dilarang, akan tetapi ada yang berpendapat bahwa Surat Pesanan dan PPJB tersebut adalah bentuk kesepakatan yang mengikat secara hukum.

Pertanyaan :

Apakah uang yang telah saya setorkan benar tidak dapat dikembalikan?

Bagaimana kekuatan mengikat Surat Pesanan dan pasal-pasal dalam PPJB?

Bagaimana cara menentukan klausula baku dalam perjanjian?

Dasar Hukum Perjanjian

Dalam hukum kontrak dikenal asas pacta sunt servanda yang berisi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. dan suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”. Sehingga dengan demikian, kontrak yang telah dibuat secara sah mempunyai kekuatan mengikat dan wajib ditaati para pihak yang membuatnya. (Psl 1338 KUHPerdata)

Untuk menentukan sahnya suatu perjanjian dapat kita lihat pada Pasal 1320 KUHPerdata, perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
Suatu hal tertentu;
Suatu sebab yang halal.

Pasal 1320 KUHPerdata di atas, menyebutkan selain ada kata sepakat, cakap, dan suatu hal tertentu, yang harus diperhatikan adalah syarat keempat yaitu suatu sebab yang halal dalam pengertian bahwa isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Pesanan dan PPJB yang dibuat oleh pihak Developer hanya mempunyai kekuatan mengikat apabila memenuhi empat syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Klausula Baku

Pada Bab V Pasal 18 UU 8/1999 terdapat ketentuan tentang larangan pencantuman klausula baku. Adapun yang dimaksud dengan klausula baku menurut undang-undang ini adalah “setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.

Apabila memperhatikan arti klausula baku di atas, klausula baku yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian sifatnya adalah final dan mengikat, artinya suatu dokumen atau perjanjian tidak lagi dalam bentuk draf atau memerlukan persetujuan dari konsumen, namun dokumen atau perjanjian tersebut telah berlaku dan mewajibkan konsumen untuk memenuhinya.

larangan pencantuman klausula baku diuraikan dalam Pasal 18 ayat (1) yaitu Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdangangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :

Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk membebankan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Untuk menentukan isi Surat Pesanan atau PPJB termasuk dalam kategori klausula baku yang dilarang atau tidak, dapat dilihat pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) di atas, apabila isinya memuat salah satu ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1), maka Surat Pesanan atau PPJB tersebut merupakan perjanjian yang tidak sah secara hukum berdasarkan Pasal 1338 dan 1320 KUHPerdata karena memuat klausula baku yang dilarang secara hukum (UU 8/1999).

Akibat Pencantuman Klasula Baku

Akibat pencantuman klasula baku diatur pada Pasal 18 ayat (2) UU 8/1999 yaitu “setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian dinyatakan batal demi hukum”. Oleh karena itu, Surat Pesanan dan PPJB yang mengandung klausula baku tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sanksi Hukum pencantuman Klasula Baku

Selain dinyatakan batal demi hukum, berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Langkah Hukum

Apabila pihak Developer tidak mengembalikan uang yang telah disetorkan oleh konsumen secara sukarela, langkah hukum yang dapat dilakukan adalah :

Membuat Laporan Polisi.
Mengajukan Gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau ke Pengadilan Negeri setempat.

Demikian penjelasan tentang akibat pencantuman klausula baku dalam jual beli apartemen. Kami dapat membantu anda untuk melakukan upaya-upaya hukum.

Penulis : Frengky Richard

Dasar Hukum :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Selengkapnya Komentar

Mengurus HGU Dalam Kawasan Hutan Konservasi

By Frengky Richard Mesakaraeng

Read

0 Comments

Pengertian - Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan Konservasi adalah salah satu jenis hutan yang dilindungi untuk menjaga kelestarian hutan.

Sekalipun hutan jenis ini dilindungi secara hukum, akan tetapi pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku masih memberikan ruang kepada Badan Usaha swasta yang ingin melangsungkan kegiatan usahanya pada kawasan tersebut yaitu dengan cara merubah fungsi kawasan Hutan Konservasi menjadi Kawasan Non Hutan.

Pertanyaan :

Bagaimana cara merubah fungsi kawasan Hutan Konservasi menjadi Kawasan Non Hutan

Bagaimana mengurus penerbitan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Pakai (HP) di dalam Kawasan Hutan Konservasi?

Langkah Pertama - Merubah Fungsi Kawasan Hutan Dari Kawasan Hutan Konservasi Menjadi Kawasan Hutan Produksi

Pada tahap ini, yang pertama dilakukan adalah merubah fungsi kawasan hutan dari Kawasan Hutan Konservasi menjadi Kawasan Hutan Produksi. Perubahan fungsi kawasan hutan dari Kawasan Hutan Konservasi menjadi Kawasan Hutan Produksi dilakukan berdasarkan usul dari Bupati/Walikota untuk kawasan hutan yang berada dalam satu kabupaten/kota.

Usulan fungsi kawasan hutan, diajukan kepada Menteri Kehutanan, dengan tembusan disampaikan kepada :

Sekretaris Jenderal.
Direktur Jenderal.
Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, dan
Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

Syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk mengajukan usulan perubahan fungsi kawasan hutan adalah sebagai berikut :

Usulan perubahan fungsi kawasan hutan pada peta dasar dengan skala minimal 1:100.000 (satu banding seratus ribu).
Rekomendasi dari Gubernur yang memuat persetujuan atas usulan perubahan fungsi kawasan hutan, berdasarkan pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Provinsi untuk usulan perubahan fungsi hutan produksi dan hutan lindung.
Pertimbangan teknis Direktur Utama Perum Perhutani apabila merupakan wilayah kerja Perum Perhutani, dan
Rencana pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan terhadap fungsi kawasan hutan yang diusulkan.

Apabila pertimbangan teknis dan hasil penelaahan memenuhi syarat, maka Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, menerbitkan Surat Permintaan Bantuan Tenaga kepada instansi/lembaga/Esalon I (satu) terkait lingkup Kementerian Kehutanan untuk menjadi anggota Tim Terpadu.

Dalam hal rekomendasi Tim Terpadu sebagian dan/atau seluruhnya dapat dipertimbangkan, Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi Tim Terpadu, menyampaikan konsep surat persetujuan prinsip perubahan fungsi kawasan hutan dan peta lampirannya kepada Menteri yang dilampiri dengan Laporan hasil penelitian Tim Terpadu.

Setelah Menteri menerima konsep dari Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud diatas, maka Menteri dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja menerbitkan surat persetujuan prinsip perubahan fungsi kawasan hutan dan peta lampiran.

Menteri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima konsep dan peta lampiran dari Sekretaris Jenderal, menetapkan Keputusan Menteri tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan.

Langkah Kedua - Mengajukan Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) Menjadi Bukan Kawasan Hutan

Pelepasan kawasan hutan diluar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan pada Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK). Hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

Fungsi hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tidak dibebani izin penggunaan kawasan hutan, izin pemanfaatan hutan dan/atau perizinan lainnya dari Menteri.
Dalam kondisi berhutan maupun tidak berhutan.
Berada pada Provinsi yang luas kawasan hutannya diatas 30% (tiga puluh persen).

Pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) menjadi kawasan bukan hutan dilakukan berdasarkan Permohonan yang dapat diajukan oleh Pimpinan Badan Usaha milik swasta yang berbadan hukum indonesia.

Permohonan sebagaimana dimaksud di atas, diajukan kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada :

Sekretaris Jenderal.
Direktur Jenderal.
Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) menjadi kawasan bukan hutan adalah sebagai berikut :

a. Administrasi.

Persyaratan administrasi, meliputi :

Surat Permohonan yang dilampiri dengan peta kawasan hutan yang dimohon pada peta dasar dengan skala minimal 1:100.000 (satu banding seratus ribu).
Izin lokasi dari Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangnya.
Izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Rekomendasi Gubernur atau Bupati/Walikota, yang memuat persetujuan atas pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) menjadi bukan kawasan hutan, dengan dilampiri peta kawasan hutan yang dimohon pada peta dasar dengan skala minimal 1:100.000 (satu banding seratus ribu).
Pernyataan kesanggupan dalam bentuk Akta Notaris.

b. Teknis.

Persyaratan teknis, meliputi :

Proposal, rencana teknis dan/atau rencana induk yang ditandatangani oleh Menteri, Pejabat setingkat Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, Pimpinan Badan Usaha atau Pimpinan Yayasan.
Laporan dan Berita Acara Hasil Survey Lapangan yang dilakukan oleh unsur instansi yang membidangi urusan kehutanan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Instansi yang terkait di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Kepala Balai.
Hasil penafsiran citra satelit liputan paling lama 2 (dua) tahun terakhir atas kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) yang dimohon yang disertai dengan pernyataan dari Pemohon bahwa hasil penafsiran dijamin kebenarannya.

Selain syarat administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud diatas, badan usaha juga harus menyiapkan dokumen pendukung lainnya sebagai salah satu syarat, seperti :

Profil Badan Usaha.
Akta Pendirian berikut Akta Perubahannya.
Nomor Pokok Wajib Pajak.
Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.

Pelaksanaan tata batas pada kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), wajib diselesaikan oleh Pemohon dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diterimanya persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK).

Setelah Menteri menerima konsep keputusan pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) dari Sekretaris Jenderal tersebut, maka Menteri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja menerbitkan keputusan tentang pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) dan Peta Pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK).

Langkah Ketiga - Mengajukan Permohonan Penerbitan Sertifikat HGU atau HP

Terhadap kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) telah dilepaskan, maka pengurusan selanjutnya menjadi tanggung jawab instansi di bidang pertanahan (BPN) setempat seperti mengurus penerbitan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Pakai (HP).

Demikian penjelasan di atas, Kami dapat membantu anda untuk mengurus segala syarat dan pengajuan permohonan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Pakai (HP) kepada Instansi terkait.

Penulis : Frengky Richard

Dasar Hukum :

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.
Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.34/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan.
Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi.

Selengkapnya Komentar

Solusi Sertifikat Tanah Yang Hilang

By Frengky Richard Mesakaraeng

Read

1 Comments

Bagi pemegang hak atas tanah, memiliki sertifikat tanah mempunyai nilai lebih, karena bila dibandingkan dengan alat bukti tertulis lain, sertifikat tanah merupakan bukti kepemilikan yang kuat atas suatu bidang tanah.

Hal ini dipertegas dalam Pasal 32 ayat (1) PP 24/1997 menyebutkan :

Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

Namun bagaimana halnya apabila sertifikat yang dimiliki oleh pemegang hak atas tanah itu hilang? Jika demikian, maka kepada pemilik sertikat tanah tersebut dapat mengurus ke kantor pertanahan untuk mendapatkan sertifikat pengganti. Penggantian sertipikat yang dimaksud disini adalah penggantian sertipikat lama dengan sertipikat baru.

Pertanyaan : Bagaimana caranya mendapatkan sertifikat pengganti? Apakah sertifikat lama masih berlaku setelah terbitnya sertifikat baru?

Ulasan :

Ketentuan mengenai penerbitan sertifikat pengganti telah diatur dalam Pasal 57 PP 24/1997 yang menyebutkan :

Penerbitan sertifikat pengganti diajukan melalui permohonan.
Permohonan diajukan oleh Pemegang hak atas tanah yang namanya tercantum dalam sertifikat sebagai pemegang hak atau pihak lain yang merupakan penerima hak berdasarkan akta PPAT.
Dalam hal pemegang hak atau penerima hak sudah meninggal dunia, permohonan sertipikat pengganti dapat diajukan oleh ahli warisnya dengan menyerahkan bukti sebagai ahli waris.
Penggantian sertipikat dicatat pada buku tanah yang bersangkutan.
Permohonan penggantian sertipikat yang hilang harus disertai pernyataan di bawah sumpah oleh yang bersangkutan di hadapan Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk.
Penerbitan sertipikat pengganti didahului dengan pengumuman 1 (satu) kali dalam salah satu surat kabar harian setempat atas biaya Pemohon.
Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman tidak ada pihak yang mengajukan keberatan mengenai akan diterbitkannya sertipikat pengganti tersebut.
Pengumuman dan penerbitan baru dibuat dalam berita acara oleh Kepala Kantor Pertanahan.
Sertipikat pengganti diserahkan kepada pihak yang mengajukan permohononan atau orang lain yang diberi kuasa untuk menerimanya.
Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan mengumumkan penerbitan sertipikat pengganti melalui surat kabar harian setempat atas biaya Pemohon dan menyatakan bahwa tidak berlakunya lagi sertipikat yang lama.

Tata cara pengantian sertifikat hak atas tanah lebih lanjut diuraikan dalam Keputusan Menteri Agraria 10/1993 yaitu :

Dalam melaksanakan penggantian sertipikat, Kepala Kantor Pertanahan memeriksa sertipikat lama yang bersangkutan, dengan mencocokkannya terhadap buku tanah, surat ukur/gambar situasi, peta-peta, warkah dan daftar-daftar isian lain yang bersangkutan dengan sertipikat tersebut yang ada pada Kantor Pertanahan.
Dalam penggantian sertipikat lama yang sudah ada Surat Ukur/Gambar Situasinya, tidak perlu dilakukan pengukuran, pemetaan dan pembuatan Surat Ukur/Gambar Situasi yang baru, sepanjang Surat Ukur/Gambar Situasi yang lama masih memenuhi syarat teknis.
Surat Ukur/Gambar Situasi yang merupakan bagian sertipikat baru adalah salinan dari Surat Ukur/Gambar Situasi lama yang dibuat pada blangko Surat Ukur/Gambar Situasi baru dan diberi nomor yang baru.

Dikutip dari website resmi Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, menyebutkan ketentuan dalam mengurus sertifikat pengganti hak atas tanah yang hilang adalah sebagai berikut :

Syarat

Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani Pemohon atau kuasanya di atas materai cukup.
Surat Kuasa apabila dikuasakan.
Fotocopy identitas Pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.
Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum.
Fotocopy sertipikat (jika ada).
Surat Pernyataan dibawah sumpah oleh pemegang hak/yang menghilangkan.
Surat tanda lapor kehilangan dari Kepolisian setempat.

Keterangan :

Formulir permohonan sebagaimana disebutkan pada poin 1 (satu) di atas, memuat :

Identitas diri.
Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon.
Pernyataan tanah tidak sengketa dan tanpa perubahan fisik.
Pernyataan tanah dikuasai secara fisik.
Pengumuman di surat kabar.

Jangka Waktu
Untuk mengurussSertifikat pengganti hak atas tanah, jangka waktu yang diperlukan adalah selama 40 (empat puluh) hari.

Apabila memperhatikan Keputusan Menteri Agraria 10/1993, permohonan sertifikat pengganti tidak dapat diterbitkan oleh kantor pertanahan, Apabila :

Berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata sertipikat lama tersebut tidak sesuai dengan arsip, maka permohonan penggantian sertipikat tersebut ditolak.
Di atas tanah terdapat pendudukan/penguasaan pihak lain tanpa adanya hubungan hukum dengan pemegang hak atas tanahnya, penggantian sertipikat dilakukan setelah pendudukan/penguasaan tersebut diselesaikan.
Penggantian sertipikat yang masih dibebani dengan hak tanggungan (hipotik/crediet verband), ada catatan sita atau ada pemberitahuan tertulis dari Pengadilan bahwa tanah tersebut berada dalam sengketa, dilakukan setelah pembebanan hak tanggungan atau catatan sitanya dihapus atau setelah tanahnya tidak berada dalam sengketa.

Penerbitan Sertifikat Baru

Penerbitan sertipikat baru dilaksanakan dengan mematikan buku tanah dan sertipikat lama yang bersangkutan dengan membubuhkan catatan pada halaman perubahan buku tanah.

Nama pemegang hak yang dicantumkan dalam buku tanah/sertipikat baru adalah nama pemegang hak terakhir dari buku tanah/sertipikat lama yang dimatikan.

Sertipikat lama yang dimatikan beserta surat-surat lain yang diperlukan dalam penggantian sertipikat ini menjadi warkah dari sertipikat baru.

Penulis : Frengky Richard Mesakaraeng

Dasar Hukum :

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
Keputusan Menteri Negara Agraria Nomor 10 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Penggantian Sertifikat Hak Atas Tanah.

Selengkapnya Komentar

3 Langkah Mengurus Hak Guna Bangunan Diatas Tanah Negara atau Hak Pengelolaan

By Frengky Richard Mesakaraeng

Read

0 Comments

Peraturan Dasar
Apabila kita merujuk pada peraturan-peraturan pokok agraria termasuk turunannya, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan :

Hak Guna Bangunan (HGB) adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri.
Tanah Negara adalah tanah yang langsung dikuasi oleh Negara.
Hak Pengelolaan (HPL) adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.

Yang dapat mempunyai Hak Guna Bangunan menurut Pasal 36 ayat (1) UU 5/1960, ialah :

Warganegara Indonesia.
Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Adapun tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Bangunan menurut Pasal 21 PP 40/1996 adalah:

Tanah Negara.
Tanah Hak Pengelolaan.
Tanah Hak Milik.

1. Permohonan HGB
HGB atas tanah Negara diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, sedangkan HGB atas tanah HPL diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan usul pemegang HPL.

Permohonan HGB diajukan secara tertulis oleh Pemohon HGB kepada Menteri melalui Kepala Badan Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan. Permohonan HGB memuat tentang :

Keterangan mengenai Pemohon, apabila Pemohon adalah perorangan, mencantukan nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjannya serta keterangan mengenai istri/suami dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya. Apabila Pemohon adalah Badan Hukum, mencantumkan nama, tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Keterangan mengenai tanahnya, meliputi data yuridis dan data fisik, seperti dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertifikat, girik, surat kapling, surat surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya, kemudian letak, batas-batas dan luasnya (jika ada Surat Ukur atau Gambar Situasi sebutkan tanggal dan nomornya), jenis tanahnya (pertanian, non pertanian), rencana penggunaan tanah, dan status tanahnya (tanah hak atau tanah negara).
Hal-hal lain yang dianggap perlu seperti keterangan mengenai jumlah bidang, luas, dan status tanah-tanah yang dimiliki oleh Pemohon, termasuk bidang tanah yang dimohonkan.

Selain syarat yang disebutkan di atas, Pemohon juga melampirkan :

Non Fasilitas Penanaman Modal

Mengenai Pemohon, jika Pemohon adalah perorangan yang dilampirkan adalah foto copy surat bukti identitas, dan surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia. Jika Pemohon adalah Badan Hukum yang dilampirkan adalah foto copy akta atau peraturan pendiriannya dan salinan surat keputusan penunjukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Mengenai tanahnya, yang terdiri dari data yuridis seperti sertipikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah, PPAT, akta pelepasan hak, putusan pengadilan, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya. Kemudian data fisik seperti surat ukur, gambar situasi dan IMB apabila ada, dan surat lain yang dianggap perlu.
Surat pernyataan Pemohon mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah yang telah dimiliki oleh Pemohon termasuk bidang tanah yang dimohonkan.

Fasilitas Penanaman Modal

Foto copy identitas Pemohon atau akta pendirian perusahaan yang telah memperoleh pengesahan dan telah didaftarkan sebagai badan hukum.
Rencana pengusahaan tanah jangka pendek dan jangka panjang.
Izin lokasi atau surat izin penunjukkan penggunaan tanah atau surat izin pencadangan tanah sesuai dengan Rencana tata ruang Wilayah.
Bukti pemilikan dan atau bukti perolehan tanah berupa pelepasan kawasan hutan dari instansi yang berwenang, akta pelepasan bekas tanah milik adat atau surat-surat bukti perolehan tanah lainnya.
Persetujuan penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman Modal Asing (PMA) atau surat persetujuan dari Presiden bagi Penanaman Modal Asing tertentu atau surat persetujuan prinsip dari Departemen Teknis bagi non Penanaman Modal Dalam Negeri atau Penanaman Modal Asing.
Surat ukur apabila ada.

2. Verifikasi Oleh Kantor Pertanahan
Setelah berkas Pemohon diterima, Kepala Kantor Pertanahan selanjutnya :

Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik.
Mencatatkan pada formulir isian.
Memberitahukan tanda terima berkas permohonan sesuai formulir isian dan memberitahukan kepada Pemohon untuk membayar biaya untuk menyelesaikan permohonan tersebut dengan rinciannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik oleh Kepala Kantor Pertanahan dimaksudkan untuk menentukan dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Dalam hal syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan telah terpenuhi, maka Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan keputusan pemberian HGB atas tanah yang dimohon oleh Pemohon HGB.

3. Penerbitan Sertifikat HGB
HGB atas tanah Negara atau atas tanah HPL terjadi sejak didaftar oleh Kantor Pertanahan dan sebagai tanda bukti hak kepada pemegang HGB diberikan sertipikat hak atas tanah.

Penulis : Frengky Richard Mesakaraeng

Dasar hukum :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah.
Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Selengkapnya Komentar

Subscribe to: Posts ( Atom )

edukasi hukum

Aturan Bisnis Waralaba atau Franchise Di Indonesia

Barang Yang Dibeli Secara Itikad Baik Tidak Dapat Pidana

Buat Kontrak Begini, Pengusaha Dapat Di Pidana

Mengurus HGU Dalam Kawasan Hutan Konservasi

Solusi Sertifikat Tanah Yang Hilang

3 Langkah Mengurus Hak Guna Bangunan Diatas Tanah Negara atau Hak Pengelolaan

Recent Posts

Facebook

Search This Blog

Blog Archive

Labels

Report Abuse

Pages

Contributors

Formulir Kontak