Sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah menghubungi ehukum.com. Berikut ulasan pertanyaan anda.

Sebelum saya menjelaskan tentang surat palsu, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian tentang surat. Surat ialah suatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai bahan pembuktian. Segala sesuatu yang tidak menyangkut tanda-tanda bacaan atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan tetapi tidak mengandung buah pikiran tidaklah termasuk pengertian surat.

Berikut pengertian Surat, Surat Palsu, Membuat Surat Palsu, dan Memalsu Surat berdasarkan Kitab Undang-Undangan Hukum Pidana yaitu :

Surat adalah segala surat yang dituliskan dengan tangan tangan yang dicetak maupun yang ditulis dengan memakai mesin ketik/computer, dan lain-lain.

Surat Palsu adalah surat yang tampak terlihat seperti asli, tetapi baik materil maupun formal ternyata tidak asli. Ketidak aslian dapat terlihat dari form dan kop surat yang diyakini si penerima surat adalah tidak asli, tetapi tulisan dan tanda-tanda si pemberi atau si pengirim pada surat tersebut ternyata tidak asli atau diragukan.

Membuat Surat Palsu adalah membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) , atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu tidak benar.

Memalsu Surat adalah mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari materi aslinya atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada aslinya. Caranya bermacam-macam tidak senantiasa perlu bahwa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dilakukan dengan mengurangkan, menambah, atau mengubah sesuatu dari surat itu. Memalsu tanda tangan masuk dalam pengertian Memalsu Surat, demikian pula penempelan suatu foto orang lain dari pada pemegang yang berhak dalam suatu surat ijazah sekolah, ijazah pengemudi dipandang sebagai suatu pemalsuan.

Surat palsu diatur pada Pasal 263 KUHPidana, supaya orang dapat dihukum menurut Pasal ini maka pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak palsu. Demikian pula penggunaannya itu harus dapat mendatangkan kerugian. Yang dihukum menurut Pasal 263 KUHPidana tidak saja orang yang memalsukan surat tetapi juga orang yang sengaja mempergunakan surat palsu.

Unsur-unsur Pasal 263 KUHP :

1. Barang siapa;
2. Membuat surat palsu;
3. Surat yang dipalsukan haruslah berupa surat sebagai berikut : Dapat menerbitkan suatu hak, Surat yang dapat menerbitkan suatu perjanjian, Surat yang dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang, Surat yang boleh atau dapat dipergunakan sebagai surat keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa tertentu. Atau dengan kata lain surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu.
4. Dengan maksud menggunakan atau menuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.
5. Dapat mendatangkan kerugian.

Demikian penjelasan singkat tentang surat palsu dengan merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penulis : Frengky Richard Mesakaraeng, S.H.

Dasar Hukum : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;”

1. Pejabat Negara pada lembaga tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada lembaga tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
3. Undang-Undang Nomor  5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Ilustrasi sengketa tanah

Penyerobotan tanah merupakan salah satu masalah di bidang pertanahaan yang paling sering terjadi di Indonesia. Sebelum menguraikan lebih jauh tentang penyerobotan tanah perlu untuk memahami arti kata dari penyerobotan. Penyerobotan berasal dari kata serobot/menyerobot yang dapat diartikan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau tidak mengindahkan hukum dan aturan, sebagai contoh : mencuri, merampas, menempati tanah atau rumah orang lain yang bukan haknya, perbuatan yang menyimpang dari aturan, menggunakan jalan semau-maunya tanpa mengindahkan aturan. Sedangkan kata Penyerobotan adalah proses, cara, perbuatan menyerobot. 

ilustasi penegakan hukum

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang  Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).