Identitas atau merek merupakan wujud spiritual yang berperan penting dalam kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan jasa. Hal ini tidak terlepas dari pembedaan suatu barang tertentu dengan barang lain yang bentuknya serupa. Namun dalam dunia bisnis, merek yang terkenal dengan kualitas dan harganya terus-menerus meningkat, akan rentan dibajak bahkan dipalsukan oleh produsen lain dengan persaingan tidak sehat. Selain itu, sebagian besar merek yang beredar di pasaran tidak terdaftar sehingga tidak dilindungi undang-undang sehingga dapat menimbulkan perselisihan dan persaingan usaha tidak sehat.

Nama saya David, saya pernah mengajukan Gugatan Perceraian terhadap istri saya namun Pengadilan Negeri dalam amar putusan menolak gugatan saya sekalu Penggugat dengan alasan karena tidak cukup bukti adanya percekcokan secara terus menerus. Atas putusan Pengadilan Negeri saya menyatakan banding tetapi juga ditolak, begitupun halnya dengan upaya hukum kasasi ke Mahakamah Agung. Dengan putusan-putusan tersebut maka status saya secara hukum masih menjadi pasangan suami istri dengan Tergugat, padahal sejak gugatan saya daftarkan ke pengadilan saya dan istri sudah berpisah dan tidak tinggal serumah lagi. Pertanyaan saya apakah saya dapat mengajukan ulang gugatan cerai ke Pengadilan Negeri, meningat sudah ada putusan sebelumnya? Terima kasih

Jawaban :

Didalam ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata disebutkan bahwa "suatu perkara yang telah diputus oleh hakim dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat digugat kembali dengan subject dan object yang sama" hal ini dikenal dengan istilah Ne Bis In Idem. 

Penerapan Ne Bis In Idem, Mahkamah Agung telah memberikan arahan kepada hakim diseluruh indonesia melalui Surat Edaran MA Nomor: 3 Tahun 2002 tentang penanganan yang berkaitan dengan Ne Bis In Idem yakni agar hakim berhati-hati dalam memeriksa dan memutus perkara yang ada kaitannya dengan asas Ne Bis In Idem.

Selanjutnya dalam perkara-perkara tertentu misalnya perkara perceraian penerapan Ne Bis In Idem tidak menjadi suatu norma yang mengikat secara mutlak karena perkawinan berbicara tentang ikatan batin sehingga adanya persetujuan antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sehingga apabila salah satu pihak merasa tidak bahagia maka gugatan cerai dapat diajukan meskipun pihak lainnya masih ingin mempertahankan perkawinan tersebut.

Baca juga:

Suami dapat beristri lebih dari seorang, asalkan syarat terpenuhi

Apabila membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 385/PDT.G/2011/PN. Jkt.Sel maka terkait Ne Bis In Idem dipertimbangkan sebagai berikut: 

1. Penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan lagi sebagai suami isteri untuk hidup rukun kembali dalam membina keluarga.
2. Selama persidangan penggugat telah menunjukkan tekadnya untuk bercerai, hal ini dapat dibuktikan dari adanya 2 kali gugatan cerai dari penggugat kepada tergugat.
3. Walaupun dalam perkara gugatan cerai yang pertama sampai di tingkat kasasi, permohonan kasasi penggugat tidak dapat diterima, tetapi untuk yang kedua kalinya penggugat tetap menggugat cerai tergugat.
4. Maka menurut Majelis Hakim pengajuan gugatan cerai yang kedua tidaklah berlaku asas Ne Bis In Idem, karena hal ini menunjukkan penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan tergugat.
5. Pertanyaannya apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinannya itu untuk dipetahankan atau tidak.

Demikian penjelasannya, semoga bermanfaat.

Pemegang Polis adalah pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan perusahaan asuransi untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas resiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain.

Asuransi yang didasarkan pada suatu perjanjian memiliki kekhususan/kekhasan yang tidak dapat disamakan dengan perjanjian pada umumnya sebagaimana dasar perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdata yaitu adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Pada perjanjian asuransi mengandung beberapa prinsip fundamental yang harus dipenuhi dalam perjanjian asuransi yaitu : Principle Insurable Interest, Principle Of the Utmost Good Faith, dan Principle of Indemnity. 

1. Prinsip Hubungan Kepentingan Dengan Objek Yang Diasuransikan (Insurable Interest)

Prinsip ini mempersyaratkan bahwa tertanggung hanya dapat mengasuransikan objek asuransi yang mempunyai kepentingan keuangan ataupun kepemilikan terhadap dirinya sehingga ada fakta kerugian yang dialaminya akibat terjadinya peristiwa yang dipertanggungkan tersebut. Contoh : seorang tertanggung tidak dapat mengasuransikan sebuah pesawat terbang terhadap resiko kecelakaan yang mungkin dapat dialaminya, hanya dengan membayar premi, tanpa mampu menunjukkan adanya kepentingan keuangan dari tertanggung terhadap barang yang hendak diasuransikan tersebut, misalnya pesawat tersebut adalah miliknya. Prinsip ini terdapat dalam Pasal 250 KUHDagang yang menyatakan "Apabila seorang yang telah mengadakan suatu pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seorang yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka si penanggung tidaklah diwajibkan untuk memberikan ganti rugi". 

Menurut pendapat Volmar, Dorhout Mess,  Emmy Pangaribuan Simandjuntak, pengertian keberadaan kepentingan yang diasuransikan pada Pasal 250 KUHDagang harus diartikan bukan waktu perjanjian asuransi diadakan, melainkan pada waktu kerugian terjadi. Menurut Man S. Sastrawidjaja bahwa walaupun polis asuransi tidak ada artinya secara finansial sampai timbulnya klaim, tertanggung juga harus membuktikan kepemilikannya, memberitahukan kepada penanggung perubahan-perubahan yang timbul termasuk penggantian kepemilikan sesuai dengan prinsip keterbukaan dan memberikan hak kepada penanggung untuk menilai bagaimana perubahan tersebut mungkin mempengaruhi risikonya.

2. Prinsip Itikad Sangat Baik (Principle Of the Utmost Good Faith)

Prinsip ini menyatakan bahwa kedua belah pihak dalam hal ini pihak penanggung dan pihak tertanggung dalam suatu perjanjian asuransi mengikatkan diri harus atas dasar itikad baik.  tertanggung wajib membuka ataupun menjelaskan seluruh informasi yang harus diberikannya sehungan dengan perjanjian asuransi tersebut, karena dapat berakibat perjanjian asuransi menjadi batal demi hukum bila tertanggung menyembunyikan atau memalsukan fakta yang sebenarnya. Misalnya tertanggung sudah mengalami sakit yang parah tapi tidak memberitahukan tentang penyakit yang sebenarnya kepada perusahaan asuransi sebelum polis ditandatangani, karena apabila perusahaan asuransi sudah mengetahui sebelumnya maka besar kemungkinan perusahaan asuransi tidak akan menyetujui perjanjian asuransi tersebut atau dapat menyetujui dengan ketentuan-ketentuan tertentu.

Pada ketentuan Pasal 251 KUHDagang mengatur "semua pemberitahuan yang tidak benar, semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukan dengan itikad baik, yang sifatnya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu batal".

Adanya pemenuhan terhadap prinsip utmost googfaith tersebut menggambarkan bahwa bisa saja suatu perjanjian yang telah secara formal disepakati menjadi batal dalam hal terbukti adanya penyembunyian terhadap fakta penting yang seharusnya diberitahukan.

Demikian halnya prinsip utmost googfaith kaitannya dengan pengalihan portofolio pertanggungan, perusahaan asuransi wajib memberikan kesempatan kepada pemegang polis, tertanggung, peserta untuk menyampaikan penolakan pengalihan pertanggungannya kepada perusahaan. Dalam hal pemegang polis, tertanggung, peserta menolak pertanggungannya dialihkan kepada perusahaan lain, maka pertanggungan menjadi berakhir dan perusahaan wajib mengembalikan hak pemegang polis, tertanggung, peserta. Pengembalian hak pemegang polis, tertanggung, peserta tidak dapat dibebankan dengan biaya administrasi (potongan) termasuk biaya pengakhiran polis.

3. Prinsip Indemnitas (Principle of Indemnity)

Prinsip ini menegaskan bahwa pengambilalihan resiko kerugian yang dilakukan oleh perusahaan asuransi terhadap kerugian yang diderita oleh tertanggungnya adalah tidak boleh melebihi dari kerugiaan yang sebenarnya dialaminya. Dengan pengertian lain bahwa prinsip Indemnitas dalam kontrak asuransi akan meletakkan tertanggung kembali kepada keadaan sesaat sebelum terjadinya peristiwa kerugian. Prinsip Idemnitas tidak memperbolehkan tertanggung mendapatkan keuntungan dari suatu perjanjian asuransi selain dari pada kerugian nyata yang dalaminya.

Prinsip Indemnitas diatur dalam Pasal 252 dan 253 KUHDagang yang antara lain : 

Pasal 252 KUHDagang menentukan "Kecuali dalam hal-hal yang disebutkan dalam ketentuan undang-undang, maka tak bolehlah diadakan suatu pertanggungan kedua untuk jangka waktu yang sudah dipertanggungkan untuk harganya penuh, dan demikian itu atas ancaman batalnya pertanggungan kedua tersebut". 

Pasal 253 KUHDagang menentukan "Suatu pertanggungan yang melebihi jumlah harga atau kepentingan yang sesungguhnya, hanya sah sampai dengan jumlah tersebut". Apabila harga penuh suatu barang tidak dipergunakan, maka apabila timbul kerugian, si penanggung hanyalah diwajibkan menggantinya menurut imbangan daripada bagian yang dipertangungkan terhadap bagian yang tidak dipertanggungkan". 

Berdasakan ketentuan tersebut, menggambarkan bahwa tertanggung hanya berhak untuk mendapatkan ganti rugi dari perusahaan asuransi sebesar kerugian yang sesungguhnya dialami.Dengan kata lain, jika terjadi suatu resiko terhadap tertanggung maka perusahaan asuransi akan melakukan pemeriksaan ataupun survey terlebih dahulu untuk mentukan besarnya kewajiban perusahaan asuransi untuk memberikan ganti rugi kepada tertanggung. Walaupun resiko kejadian yang dipertanggungkan terjadi, tidak otomatis memunculkan kewajiban pembayaran perusahaan asuransi kepada tertangung karena masih diperlukan waktu tertentu untuk melakukan penelitian terhadap peristiwa yang menimbulkan kerugian untuk memastikan besarnya ganti rugi yang akan dibayarkan kepada tertanggung. Dalam proses ini biasanya terjadi konflik antara kepentingan tertanggung dengan kepetingan perusahaan asuransi, dimana tertanggung biasanya tidak peduli dengan prosedur yang dilakukan perusahaan asuransi dalam menentukan nilai klaimnya dan memaksa perusahaan asuransi untuk segera membayarkan klaim tertanggung yang disertai dengan ancaman upaya hukum. 

Hormat penulis,

Frengky Richard Mesakaraeng, S.H.

Bahwa tujuan dari pada perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia. Namun pertanyaannya bagaimana kalau tidak bahagia? Jika demikian maka baik suami maupun istri berhak mengajukan gugatan perceraian agar mendapatkan putusan pengadilan terkait dengan status perkawinannya.

Adapun yang menjadi alasan-alasan suami atau istri mengajukan gugatan peceraian yaitu karena salah satu pihak mengalami suatu kondisi yang tidak dapat diterima oleh pasangan, seperti : 

Pada prinsipnya pria dan wanita hanya boleh memiliki seorang pasangan hidup,  akan tetapi hukum membolehkan seorang suami untuk beristri lebih dari seorang dengan alasan:

Dalam hal seorang suami hendak beristeri lebih dari seorang maka wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama. Jika menurut pengadilan telah cukup alasan bagi suami untuk beristeri lebih dari seorang maka pengadilan barulah memberikan izin kepada suami untuk beristeri lebih dari seorang.

Dalam mengajukan permohonan ke pengadilan, syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu :

Selanjutnya pengadilan akan memeriksa permohonan yang diajukan oleh suami paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan yang disertai lampiran-lampirannya. Tidak hanya itu saja tetapi pengadilan melakukan pemanggilan kepada istri yang bersangkutan untuk hadir memberikan keterangannya dalam persidangan.

Sepanjang suami belum mendapat izin dari pengadilan, maka pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang yang apabila larangan tersebut sampai dilanggar maka Pegawai Pencatat perkawinan yang dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Selamat sore ehukum.com, nama saya Bram ingin bertanya tentang tanggung jawab kami sebagai ahli waris terhadap hutang saudara kami yang sudah almarhum. Kami 5 orang bersaudara, salah satu saudara kami meninggal dunia karena menderita sakit, belakangan baru diketahui almarhum saudara kami memiliki hutang pribadi kepada pihak lain sebesar 300 juta sesuai dengan surat pernyataan pengakuan hutang yang dibuat almarhum. Kini kami sebagai keluarga diminta untuk membayar hutang almarhum tersebut, jika kami tidak bayarnya maka kami diancam akan dipengadilankan. Mohon petunjuknya. Terima kasih.

Sebelumnya kami ucapkan terima kasih telah berbagi dengan ehukum.com, berikut ulasannya :

Terkait Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Hutang Pewaris

Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang pewaris dapat dilihat pada Pasal 1100 KUHPerdata yang mengatur : Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu.

Selanjutnya pada Pasal 1101 KUHPerdata mengatur : Kewajiban membayar tersebut dipikul secara perseorangan, masing-masing menurut besarnya bagian warisannya, tanpa mengurangi hak-hak pihak kreditur terhadap seluruh harta peninggalan, selama warisan itu belum dibagi, dan tanpa mengurangi hak-hak para kreditur hipotek.

Berdasarkan ketentuan KUHPerdata di atas, maka yang menjadi pokok pertanyaan adalah Apakah Almarhum memiliki harta peninggalan yang diwariskan? dan Apakah saudara telah menerima harta warisan Almarhum?

Dalam hal suadara menerima harta peninggalan Almarhum sebagai warisan maka sesuai dengan ketentuan hukum perdata, saudara dibebankan untuk memikul hutang Almarhum sesuai dengan besarnya warisan yang saudara terima. Sebaliknya apabila Saudara tidak menerima warisan Almarhum atau Almarhum tidak memiliki harta yang dapat diwariskan maka tentu saudara dibebaskan untuk menanggung hutang Almarhum. 

Terkait Pembuktian Surat Pernyataan 

Adapun kekuatan pembuktian suatu surat pernyataan dapat mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor Register: 3901 K/Pdt/1985 Tanggal 29 Nopember 1988 yang kaidah hukumnya menyebutkan bahwa “surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat dipersamakan dengan kesaksian)".

1. Sebesar Rp25.500 per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP.
2. Sebesar Rp. 16.500 per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Pusat sebagai bantuan Iuran kepada Peserta PBPU dan Peserta BP. 
3. Iuran bagian Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta sebesar Rp. 25.500 per orang per bulan sebagaimana dimaksud pada angka 1, yang sebelumnya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai bagian dari penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan Peraturan Presiden ini dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.

1. Sebesar Rp. 35.000 per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta.
2. Sebesar Rp. 7.000 per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai bantuan Iuran kepada Peserta PBPU dan Peserta BP.
3. Iuran bagian Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta sebesar Rp. 35.000 per orang per bulan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sebagian atau seluruhnya.

1. Bahwa salah satu penyebab utama adalah permasalahan defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) dimana besaran iuran yang berlaku saat ini sudah tidak dapat membiayai klaim layanan kesehatan.
2. Bahwa perhitungan aktuaria terkini memproyeksikan bahwa dengan besaran iuran saat ini besaran defisit program JKN akan terus membesar bahkan dapat mencapai Rp75 Triliun di tahun 2023.
3. Bahwa berdasarkan perhitungan aktuaria, kenaikan besaran iuran dilakukan pada setiap segmen dengan tetap memperhatikan prinsip asuransi sosial dimana seluruh peserta saling bergotong-royong dan tetap harus mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, kemampuan masyarakat dalam membayar, dan ketahanan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan setidaknya sampai dengan tahun 2023.
4. Bahwa tujuan utama rencana kenaikan iuran JKN yang ingin dicapai dalam jangka pendek dalam kebijakan penyesuaian iuran ini adalah mitigasi terhadap defisit carry over dan defisit berjalan (akumulatif) sehingga akan terjadi keseimbangan antara pendapatan iuran dan biaya manfaat. Koreksi iuran dilakukan dengan prinsip utama adalah menambah pendapatan BPJS Kesehatan tetapi pada saat yang sama menjaga agar tidak terjadi penambahan pengeluaran. 

1. Anggaran BPJS Kesehatan yang selalu mengalami defisit setiap tahunnya, sehingga kesulitan dalam membayar utang ke Rumah Sakit sehingga mengakibatkan Rumah Sakit kesulitan juga dalam melakukan transaksi operasionalnya, seperti membeli obat, membayar dokter, dan para medis serta karyawan lainnya, membayar alat kesehatan dan sebagainya;
2. Permasalahan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Peserta;
3. Tata kelola kepesertaan yang tidak konsiten dalam mendata masyarakat yang seharusnya ditanggung pemerintah. Hal tersebut karena tidak adanya kriteria terhadap warga miskin yang seharusnya berhak mendapatkan subsidi, sehingga menyebabkan alokasi subsidi iuran menjadi tidak tepat sasaran;
4. Manajemen dan perhitungan BPJS Kesehatan tidak dilakukan dengan baik, sehingga tidak mampu mendeteksi kecurangan yang dilakukan oleh peserta mereka memiliki taraf ekonomi relatif baik, namun berlaku curang guna bisa menikmati subsidi iuran BPJS Kesehatan;
5. Ketidakdiplinan masyarakat yang mampu secara financial dalam membayar iuran; - Perilaku tercela sejumlah peserta mandiri atau peserta bukan penerima upah (PBPU) yang menggunakan layanan jaminan kesehatan nasional (JKN) namun menunggak iuran BPJS Kesehatan;
6. Banyak rumah sakit rujukan yang melakulan pembohongan data, terkait dengan kategori rumah sakit sebagai Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Pertama (FKRTL) BPJS Kesehatan;
7. Pengobatan yang tidak perlu;
8. Kurangnya penegakan hukum sebagaimana diatur dalam PP 86 Tahun 2013 berupa tidak dapat layanan publik terhadap perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS;
9. Badan usaha yang belum tertib bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, berupa tidak mendaftarkan pekerja dan tidak melaporkan gaji dengan benar;
10. Tidak disiplinnya perusahaan dalam melakukan pembayaran iuran, sehingga Potensi penerimaan dari TPU Swasta menjadi tidak maksimal;
11. Penggunaan layanan lebih besar dari jumlah peserta;
12. Tingkat kepesertaan aktif dari pekerja bukan penerima upah masih rendah;
13. Validitas dan integritas data BPJS Kesehatan tidak valid;
14. Manajemen klaim dalam sistem BPJS Kesehatan yang tidak akurat. Dan lain-lain sebagainya.

1. Struktur hukum (legal structure), berupa belum adanya koordinasi yang baik (ego sektoral) antara satu kementerian dengan kementerian lainnya dalam mengurus penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial; 
2. Substansi hukum (legal substance), berupa: adanya overlapping aturan yang diterapkan dan ketidakkonsistenan antara satu instansi dengan instansi lainnya dalam proses penegakan hukum;
3. Budaya hukum (legal culture), berupa masih banyaknya perilaku tercela dan tidak terpuji baik dari kalangan pengambil kebijakan, stakeholder maupun masyarakat di bidang jaminan sosial.

1. Diskriminasi dalam pemberian pelayanan pada pasien;
2. Pembatasan quota dan keterlambatan dokter dari jadwal yang sudah ditentukan;
3. Pelayanan administrasi yang tidak professional, tidak maksimal dan bertele-tele;
4. Sistem antrian, ketersediaan tempat tidur untuk rawat inap, dan prosedur yang menyulitkan bagi layanan cuci darah;
5. Fasilitas yang tidak sesuai dengan fasilitas yang tertera pada kartu;
6. Pasien terpaksa harus menambah biaya perawatan atau pasien harus menunggu untuk menjalani rawat inap;
7. Obat-obatan yang disediakan oleh Pihak BPJS-Kesehatan semuanya adalah obat generik. dan lain-lain sebagainya. 

1. Ketidakseriusan Kementerian-kementerian terkait dalam berkoordinasi antara satu dengan yang lainnya dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing yang berhubungan dengan penyelenggaraan program jaminan sosial ini;
2. Ketidakjelasan eksistensi Dewan Jaminan Sosial Nasional dalam merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional, karena hingga saat ini pun boleh jadi masyarakat belum mengetahui institusi apa itu;
3. Adanya kesalahan dan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dan pelaksanaan program jaminan sosial oleh BPJS;
4. Mandulnya Satuan Pengawas Internal BPJS dalam melaksanakan pengawasan, sehingga menimbulkan kesan adanya pembiaran terhadap kecurangan-kecurangan yang terjadi;