edukasi hukum: Hukum Perburuhan

Showing posts with label Hukum Perburuhan. Show all posts

Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian

Read

Berikut rangkuman dari Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian.

1. Jaminan Kecelakaan Kerja

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

Apa saja Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja berdasarkan PP 82/2019? berikut ulasannya.

Manfaatnya Jaminan Kecelakaan Kerja adalah :

a. Pelayanan kesehatan

Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis, meliputi :

Pemeriksaan dasar dan penunjang.
Perawatan tingkat pertama dan lanjutan.
Rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara.
Perawatan intensif.
Penunjang diagnostik.
Penanganan, termasuk komorbiditas dan komplikasi yang behubungan dengan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Pada PP sebelumnya hanya mencantumkan "Pengobatan".
Pelayanan khusus.
Alat kesehatan dan implan.
Jasa dokter/medis.
Operasi.
Pelayanan darah.
Rehabilitasi medik.
Perawatan di rumah bagi Peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit dengan ketentuan : dilaksanakan bekerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan manfaat diberikan maksimal 1 (satu) tahun dengan batasan biaya paling banyak sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Pada PP sebelumnya tidak diatur.
Pemeriksaan diagnostik dalam penyelesaian kasus penyakit akibat kerja. Pada PP sebelumnya tidak di atur.

b. Santunan

Santunan yang diberikan berupa uang, meliputi :

Pengantian biaya transportasi, berupa : biaya transportasi peserta yang mengalami kecelakaan kerja ke rumah sakit dan/atau kerumahnya, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan rujukan ke rumah sakit lain; dan/atau
Biaya transportasi peserta yang mengikuti program kembali kerja menuju dan pulang dari fasilitas pelayanan kesehatan dan balai latihan kerja, dengan rincian jika menggunakan transportasi darat, sungai, atau danau paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), pada PP sebelumnya paling banyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), Jika menggunakan transportasi laut paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Pada PP sebelumnya paling banyak Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Jika menggunakan transportasi udara paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Pada PP sebelumnya paling banyak Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Jika menggunakan lebih dari 1 (satu) angkutan maka berhak atas biaya paling banyak dari masing-masing angkutan yang digunakan.
Santunan sementara tidak mampu bekerja (STMB). STMB untuk 6 (enam) bulan pertama diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari Upah. STMB untuk 6 (enam) bulan kedua diberikan sebesar 100%(seratus persen) dari Upah bandingkan pada PP sebelumnya hanya diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Upah. STMB untuk 6 (enam) bulan ketiga dan seterusnya diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Upah. Artinta tidak ada perubahan dengan besaran ini pada PP sebelumnya.
Santunan cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi, dan cacat total tetap.
Santunan kematian dan biaya pemakaman. Untuk biaya pemakaman diberikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan apabila melihat pada PP seleumnya biaya pemakaman jauh lebih rendah yaitu hanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
Santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila peserta meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Santunan berkala dibayar sekaligus = 24 x Rp. 500.000,- = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Pada PP sebelumnya Santunan berkala dibayar sekaligus = 24 x Rp. 200.000,- = Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
Biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (orthose) dan/atau alat pengganti (prothese) bagi Peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat Kecelakaan Kerja untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40%(empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik.
Penggantian biaya gigi tiruan paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), alat bantu dengar paling banyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan penggantian biaya kacamata paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Pada PP sebelumnya hanya mengatur Penggantian biaya gigi tiruan yang jumlahnya paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
Beasiswa pendidikan bagi anak dari peserta yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja. Beasiswa pendidikan diberikan secara berkala tiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak peserta, dengan ketentuan Beasiswa pendidikan tersebut diberikan paling banyak 2 orang anak dengan rincian pendidikan TK sampai dengan SD/Sederajat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 8 (delapan) tahun, Pendidikan SMP/Sederajat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun, Pendidikan tinggi maksimal Strata 1 atau pelatihan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 5 (lima) tahun. Pada PP sebelumnya Beasiswa pendidikan anak bagi setiap Peserta yang meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat kecelakaan kerja tidak diatur secara rinci sesuai dengan jenjang pendidikan melainkan diberikan scara langsung sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap Peserta, sehingga jika dibandingkan dengan PP yang baru, PP yang lama tentu lebih menguntungkan.
Klaim behasiswa dilakukan setiap tahun dan bagi anak Peserta yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di tingkat dasar pada saat Peserta meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap, beasiswa diberikan pada saat anak memasuki usia sekolah. Adapun beasiswa berakhir pada saat anak Peserta mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun atau menikah atau bekerja.

c. Hak Menuntut Manfaat JKK
Hak peserta untuk menuntut manfaat JKK diberikan selama dalam jangka waktu 5 tahun terhitung sejak kecelakaan kerja terjadi atau sejak penyakit akibat kerja didiagnosis, artinya apabila lewat dari jangka waktu tersebut, maka hak menuntut bagi peserta menjadi gugur. Hal ini tentu jauh berbeda jika dibandingkan dengan jangka waktu yang diberikan pada PP sebelumnya, dimana peserta hanya diberikan batas waktu untuk menuntut manfaat JKK selama dalam kurun waktu 2 (dua tahun) sejak kecelakaan kerja terjadi.

2. Manfaat Jaminan Kematian

Selanjutnya kita akan bandingkan manfaat Jaminan Kematian (JKM) pada PP 80/2019 dengan PP 44/2015.
Berdasarkan PP 80/2019, Manfaat Jaminan Kematian (JKM) diberikan apabila peserta meninggal dunia dalam masa aktif, terdiri atas :

Santunan sekaligus Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diberikan kepada ahli waris peserta. Pada PP sebelumnya nilai santunan sekaligus hanya sebesar Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah).
Santunan berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar 24 x Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) diberikan kepada ahli waris peserta. Pada PP sebelumnya santunan berkala 24 x Rp. 200.000,- = Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayar sekaligus.
Biaya pemakaman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada ahli waris peserta. Pada PP sebelumnya biaya pemakaman hanya senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Lalu bagaimana apabila peserta JKM tidak memiliki ahli waris? maka menurut PP ini biaya pemakaman diberikan kepada pengurus pemakaman.
Beasiswa pendidikan bagi anak dari peserta yang telah memiliki masa iur paling singkat 3 (tiga) tahun dan meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. Untuk beasiswa pada Jaminan Kematian (JKM) diberikan paling banyak 2 orang anak pserta sesuai dengan jenjang pendidikan. Hal ini dapat dilihat pada pembahasan beasiswa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di atas.

Demikian uraian Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019. Kami dapat membantu anda untuk menangani hubungan ketenagakerjaan di perusahaan anda termasuk memberikan legal advice ataupun legal opinion.

Penulis : Frengky Richard Mesakaraeng

Dasar hukum :

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian.
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian.

Selengkapnya Komentar

Petunjuk Membuat Perjanjian Kerja Bersama, Pahami Strategi Berunding

By Frengky Richard Mesakaraeng

Read

1 Comments

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.

Dibandingkan dengan Peraturan Perusahaan (PP), PKB secara hirarki lebih tinggi karena dibuat atas dasar kesepakatan bersama antara pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh yang dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mengikat dan berlaku secara umum dalam suatu perusahaan sedangkan PP merupakan peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.

Baca juga : Tata Cara Membuat Peraturan Perusahaan

Pada prinsipnya PKB dibuat dalam proses musyawarah untuk mufakat dengan didasari iktikad baik dan kemauan bebas oleh para pihak. Berdasarkan hal tersebut maka ada 4 unsur penting pada PKB yaitu :

Para pihak : yang menjadi para pihak dalam pembuatan PKB adalah Pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat buruh yang telah terdaftar di instansi bidang ketenagakerjan.
Iktikad baik dan kemauan bebas : artinya para pihak harus transparan tidak ada yang ditutup-tutupi, saling menghormati, jujur dan terbuka, dan memberikan informasi yang benar.
PKB dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
PKB ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

Tempat Dan Biaya Perundingan

Sesuai dengan aturan yang berlaku tempat perundingan PKB dilakukan di kantor perusahaan atau dikantor serikat pekerja/serikat buruh ataupun ditempat lain yang dapat membuat kedua belah pihak merasa nyaman dalam melakukan perundingan.

Intinya memilih tempat dengan kondisi ruangan yang baik dan terjauh dari gangguan saat berunding merupakan tempat yang direkomendasikan. Adapun biaya-biaya yang timbul selama proses perundingan menjadi beban dan tanggung jawab pengusaha kecuali disepakati lain oleh para pihak.

Tim Perunding

Tim perunding PKB terdiri dari tim perunding pengusaha dan tim perunding serikat pekerja/serikat buruh dengan jumlah anggota masing-masing paling banyak 9 (sembilan) orang dengan kuasa penuh.

Tim perunding nantinya akan merumuskan, membahas, dan menyepakati ketentuan-ketentuan serta aturan-aturan dalam PKB sehingga tim perunding diharapkan dapat mewakili dan memperjuangkan aspirasi pihak yang diwakilinya.

Dalam hal terdapat serikat pekerja/serikat buruh yang tidak terwakili dalam tim perundingan, maka serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan dapat menyampaikan aspirasinya secara tertulis kepada tim perunding sebelum di mulai perundingan.

Memilih Tim Perunding
Memilih tim perunding yang tepat sangat penting untuk sebuah negosiasi yang berhasil. karena itu, pada saat menyeleksi tim perunding yang perlu diperhatikan adalah sifat-sifat sebagai berikut :

Memiliki satu tujuan.
Kemauan besar untuk memperjuangakan kepentingan.
Punya sifat yang tenang dan sabar, respek, dan memiliki empati.
Tidak mudah menyerah.
Mengetahui keadaan di lapangan.
Memiliki pengaruh termasuk dalam melakukan negosiasi.
Memahami tujuan perundingan.
Memiliki pengetahuan tentang apa yang sedang dirundingkan.
Membawa misi pihak yang diwakilinya.
Kemampuan argumentasi yang baik.
Dapat menyampaikan fakta yang sebenarnya, berbohong membuat kredibilitas tim perunding di ragukan.

Persiapan Sebelum Berunding

Agar tidak hanya menjadi pendengar dalam forum atau berbicara dengan menerka-nerka/menebak tanpa data, hal yang perlu dilakukan adalah membekali diri dengan cara mengumpulkan sebanyak mungkin data atau bahan-bahan yang akan dirundingkan, belajar dan memahami prinsip-prinsip negosiasi, melakukan simulasi, dan menyiapkan sebanyak mungkin opsi-opsi untuk mengantisipsi terjadinya kebuntuhan (deadlock).

Tips Memasuki Proses Perundingan

Pertama-tama menjauhkan sikap saling mencurigai.
Menahan diri dan emosi.
Menjadi pendengar yang baik.
Memberikan rasa empati terhadap argumen pihak lain.
Memahami persepsi pihak lain.
Menjaga intonasi bicara dan sesekali menyampaikan humor untuk mencairkan suasana.
Menyampaikan materi secara sopan.
Tidak membawa masalah pribadi dalam perundingan.
Membahas masa depan untuk kepentingan bersama.
Mengatasi perbedaan pendapat.
Mencari win win solution.

Tata Tertib Perundingan

Agar proses pembuatan PKB dapat berlangsung dengan baik dan tertib, maka diperlukan aturan tentang tata tertib. Aturan tata tertib ini akan dibuat, dibahas, dan disepakati oleh masing-masing tim perunding. Aturan tata tertib sekurang-kurangnya memuat :

Tutujan pembuatan tata terib.
Susunan tim perunding.
Materi perundingan.
Tempat perundingan.
Tata cara perundingan.
Cara penyelesaian jika terjadi kebuntuan selama perundingan.
Sahnya perundingan.
Biaya perundingan.

Isi Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

Isi PKB sekurang-kurangnya memuat :

Nama, tempat kedudukan dan alamat serikat pekerja/serikat buruh.
Nama, tempat kedudukan dan alamat perusahaan.
Nomor serta tanggal pencatatan serikat pekerja/serikat buruh pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.
Hak dan kewajiban pengusaha.
Hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh serta pekerja/buruh.
Jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja bersama. dan
Tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama.

Mengatasi Deadlock

Deadlock merupakan hal biasa dalam sebuah negosiasi, apalagi PKB menyangkut kepentingan pekerja dan kepentingan pengusaha sehingga diperlukan waktu yang cukup untuk membahas draf PKB.

Deadlock biasanya ditandai dengan perundingan yang sering kali berjalan alot, salah satu penyebabnya karena para pihak belum berani membuka diri terhadap tawaran yang disampaikan pihak lawan dan argumentasi yang dibangun hanya didasarkan dari satu sudut pandang saja sehingga perundingan seperti ini tidak akan membawa pada titik temu. Tujuan perundingan PKB sebenarnya adalah untuk mengatur kepentingan pihak pengusaha dan pihak pekerja secara adil tanpa ada yang dirugikan (win win solution).

Namun bagaimanapun juga, tim perunding harus siap untuk mengantisipasi terjadinya deadlock. Apabila pembicaraan sudah mulai membosankan dan tidak ada kemajuan, jangan langsung mengambil keputusan tapi segera menjadwal ulang pertemuan.

Tinjau kembali hambatan-hambatan yang didapatkan selama proses perundingan berlangsung, jika perlu temui salah satu pihak lawan yang paling berpengaruh dan sampaikan tawarannya secara baik dengan alasan yang rasional.

Persiapkan juga strategi-strategi baru dalam menghadapi perundingan berikutnya, jika perundingan tidak menghasilkan kesepakatan, maka para pihak dapat melaporkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan untuk diselesaikan melalui mekanisme perselisihan hubungan Industrial yang diatur dalam Undang-undang.

Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

Apabila sudah tercapai kesepakatan diantara para pihak, langkah selanjutnya adalah pihak Pengusaha mendaftarkan PKB kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan melampirkan naskah PKB yang telah ditandatangani oleh direksi atau pimpinan perusahaan, ketua dan sekretaris serikat pekerja/serikat buruh di atas kertas bermaterai cukup yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga).

Sebagai tambahan administrasi, Pemohon juga melengkapi surat keterangan yang memuat :

Nama dan alamat perusahaan.
Nama pimpinan perusahaan.
Wilayah operasi perusahaan.
Status permodalan perusahaan.
Jenis atau bidang usaha.
Jumlah pekerja/buruh menurut jenis kelamin.
Status hubungan kerja.
Upah tertinggi dan terendah.
Nama dan alamat serikat pekerja/serikat buruh.
Nomor pencatatan serikat pekerja.serikat buruh.
Jumlah anggota serikat pekerja.serikat buruh.
Masa berlakunya perjanjian kerja bersama.

Maksud Pendaftaran PKB Pada Dinas Tenaga Kerja
Dengan didaftarkannya PKB pada Dinas Tenaga Kerja, maka PKB menjadi alat monitoring dan evaluasi pengaturan syarat-syarat kerja yang dilaksanakan di perusahaan dan PKB yang telah disepakati bersama akan menjadi rujukan utama dalam hal terjadi perselisihan.

Ketentuan Berlakunya PKB
Dalam satu perusahaan hanya dapat dibuat satu PKB yang berlaku bagi seluruh pekerja di perusahaan bersangkutan.

Apabila perusahaan memiliki cabang maka dibuat PKB Induk yang memuat ketentuan-ketentuan yang berlaku umum di seluruh cabang perusahaan dan dapat di buat PKB turunan yang memuat pelaksanaan PKB Induk yang disesuaikan dengan kondisi di masing-masing cabang perusahaan.

Masa berlakunya PKB paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani atau diatur lain dalam PKB.

Asas Hukum Pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

Dengan adanya kesepakatan antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan Pengusaha yang dituangkan dalam PKB, maka secara hukum PKB tersebut berlaku sebagai peraturan yang mengikat bagi semua pihak atau dikenal dengan istilah asas Pacta Sunt Servanda (aggrements must be kept) yaitu setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya.

Demikianlah tentang cara membuat dan tips menghadapi perundingan PKB. Kami dapat membantu anda untuk membuat draf Perjanjian Kerja Bersama atau Draf Peraturan Perusahaan.

Hormat Penulis,

Frengky Richard Mesakaraeng, S.H.

Dasar hukum :

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahaan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.48/Men/IV/2004 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahaan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.

Selengkapnya Komentar

Merancang Peraturan Perusahaan Yang Aman Secara Hukum

By Frengky Richard Mesakaraeng

Read

0 Comments

Untuk mengatur dan menjamin terlaksananya hak dan kewajiban antar pengusaha dengan buruh/pekerja di perusahaan diperlukan sebuah aturan untuk menjadi pedoman bersama yang dibuat secara tertulis, rinci dan jelas yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban, hubungan kerja, waktu kerja, upah, syarat-syarat kerja, tata tertib dan lain sebagainya.

Dengan adanya peraturan perusahaan yang jelas dalam perusahaan maka diharapkan semua pihak akan saling menghormati dan menghargai satu dengan yang lain dan dapat terciptanya lingkungan kerja yang aman dan nyaman, meningkatnya produktivitas kerja karyawan, dan kesejahteraan meningkat.

Kewajiban - Sesuai dengan aturan yang berlaku, Perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurang 10 orang wajib membuat Peraturan Perusahaan. Kewajiban membuat Peraturan Perusahaan tersebut tidak berlaku bagi perusahaan yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Baca juga : Petunjuk Membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Dan Strategi Berunding

Kewajiban di atas telah dipertegas pada Pasal 188 UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang mana apabila diabaikan maka ada konsekuensi hukumnya.

Berikut adalah ulasan bagaimana membuat dan menyusun Peraturan Perusahaan.

Menyusun Peraturan Perusahaan

Dalam menyusun Peraturan Perusahaan, yang perlu diperhatikan adalah :

Peraturan Perusahaan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Materi dalam Peraturan Perusahaan tidak boleh lebih rendah dari peraturan perundang-undangan.

Isi Peraturan Perusahaan sekurang-kuranya memuat :

Hak dan kewajiban pengusaha.
Hak dan kewajiban pekerja/buruh.
Syarat kerja.
Tata tertib perusahaan.
Jangka waktu berlakunya Peraturan Perusahan.
Hal-hal yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup Berlakunya Peraturan Perusahaan

Dalam satu perusahaan hanya dapat dibuat 1 (satu) Peraturan Perusahaan yang berlaku bagi seluruh pekerja/buruh diperusahan yang bersangkutan baik PKWT maupun PKWTT.
Dalam hal perusahaan memiliki cabang/unit kerja/perwakilan, Peraturan Perusahaan sebagaimana diamksud di atas berlaku di semua cabang/unit kerja/perwakilan perusahaan.
Perusahaan yang memiliki cabang/unit kerja/perwakilan, dapat membuat Peraturan Perusahaan turunan yang berlaku di masing-masing cabang/unit kerja/perwakilan perusahaan.
Peraturan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) di atas, berlaku secara umum di cabang/unit kerja/perwakilan sedangkan Peraturan Perusahaan turunan sebagaimana dimaksud pada poin 3 (tiga) diatas, memuat ketentuan khsusus yang disesuaikan dengan kondisi cabang/unit kerja/perwakilan perusahaan masing-masing.
Dalam hal Peraturan Perusahaan turunan belum disahkan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan setempat, maka Peraturan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) diatas teteap berlaku di cabang/unit kerja/perwakilan perusahaan yang bersangkutan.
Jika beberapa perusahaan tergabung dalam 1 (satu) grup, maka Peraturan Perusahaan dibuat oleh masing-masing perusahaan.

Naskah Peraturan Perusahaan

Setelah naskah rancangan Peraturan Perusahaan dibuat oleh pengusaha, langkah selanjutnya adalah :

Pengusaha menyampaikan naskah rancangan Peraturan Perusahaan kepada wakil pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh untuk mendapatkan saran dan pertimbangan.
Saran dan pertimbangan terhadap naskah rancangan Peraturan Perusahaan harus sudah diterima oleh pengusaha dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya naskah rancangan Peraturan Perusahaan tersebut.
Setelah pengusaha menerima saran dan pertimbangan dari wakil pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh terkait dengan naskah rancangan Peraturan Perusahaan, maka pengusaha memperhatikan saran dan pertimbangan tersebut.
Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja wakil pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh tidak memberikan saran atau pertimbangan terhadap naskah Peraturan Perusahaan, maka pengusaha dapat mengajukan pengesahaan Peraturan Perusahaan disertai bukti permintaan saran dan pertimbangan dari pengusaha kepada wakil pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.

Pengesahaan Peraturan Perusahaan

Agar Peraturan Perusahaan yang dibuat mempunyai daya mengikat secara hukum, Peraturan Perusahaan harus terlebih dahulu disahkan secara hukum. Pengesahan terhadap rancangan Peraturan Perusahaan diajukan melalui permohonan kepada Pejabat :

Kepala SKPD Bidang Keternagakerjaan Kabupaten/Kota, untuk perusahaan yang terdapat hanya dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota.
Kepala SKPD Bidang Ketenagakerjaan Provinsi, untuk perusahaan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi.
Direktur Jenderal, untuk perusahaan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Provinsi. Direktur Jenderal dalam hal ini dapat mendelegasikan kewenangan pengesahaan Peraturan Perusahaan kepada Direktur yang menyelenggarakan urusan di bidang persyaratan kerja.

Dokumen Yang Dipersiapkan

Dokumen yang perlu dipersiapkan dalam mengajukan permohonan pengesahaan Peraturan Perusahaan adalah :

Naskah Peraturan Perusahaan yang telah ditandatangani oleh pengusaha.
Bukti telah dimintakan saran dan pertimbangan dari serikat pekerja/serikat buruh dan/atau wakil pekerja/buruh apabila di perusahaan tidak ada serikat pekerja/serikat buruh.

Permohonan Tidak Memenuhi Syarat

Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan, termasuk karena alasan terdapat hal-hal yang dimuat dalam Peraturan Perusahaan ternyata lebih rendah dari peraturan perundangan-undangan, maka pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pengusaha secara tertulis agar dilakukan perbaikan.

Jangka waktu perbaikan Peraturan Perusahaan hanya berlaku selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh pengusaha. Jika dalam jangka waktu tersebut pengusaha tidak menyampaikan perbaikan, maka proses pengesahan dimulai kembali dari awal yaitu pada saat pengusaha pertama kali mengajukan pengesahaan Peraturan Perusahaan kepada pejabat yang berwenang.

Jika permohonan pengesahaan Peraturan Perusahaan telah memenuhi persyaratan, pejabat yang berwenang wajib untuk mengesahkan Peraturan Perusahaan dengan menerbitkan surat keputusan dalam jangka waktu paling lama 5 hari kerja.

Jangka Waktu Berlakunya Peraturan Perusahaan

Setelah Peraturan Perusahaan disahkan, maka Peraturan Perusahaan tersebut berlaku untuk jangka waktu paling lama 2 tahun dan wajib diperbaharui setelah habis masa berlaku.

Demikianlah penjelasan tentang prosedur membuat Peraturan Perusahaan, kami dapat membantu anda untuk membuat dan menyusun draf Peraturan Perusahaan sesuai kebutuhan di Perusahaan anda.

Penulis : Frengky Richard Mesakaraeng

Dasar Hukum :

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahaan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja.

Selengkapnya Komentar

Subscribe to: Posts ( Atom )

edukasi hukum

Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian

Petunjuk Membuat Perjanjian Kerja Bersama, Pahami Strategi Berunding

Merancang Peraturan Perusahaan Yang Aman Secara Hukum

Recent Posts

Facebook

Search This Blog

Blog Archive

Labels

Report Abuse

Pages

Contributors

Formulir Kontak